Pembahasan difokuskan pada harmonisasi pasal demi pasal hingga mengakomodir aspirasi dan rekomendasi setelah sebelumnya Pansus II melakukan public hearing bersama stakeholder guna menjaring masukan dan aspirasi.

Ketua Pansus II DPRD Kudus, Sayid Yunanta,S.Si menegaskan salah satu isu krusial dalam penyusunan Ranperda PUG adalah ketersediaan data. Menurutnya, data yang terintegrasi menjadi fondasi penting untuk merancang maupun mengimplementasikan kebijakan berbasis gender.

“Seharusnya kita memiliki data yang tersentral, tetapi realitasnya selama ini data masih tersebar di OPD masing-masing. Ke depan harus ada bank data, sehingga memudahkan perencanaan program,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang tersentral akan mempermudah penyusunan anggaran sekaligus memaksimalkan program-program pengarusutamaan gender di Kabupaten Kudus.

Politikus asal PKS tersebut mengungkapkan, Ranperda PUG juga mengatur pembentukan lembaga pendukung, seperti kelompok kerja (pokja) dan tim teknis yang melibatkan perangkat OPD. Selain itu, diperlukan pula sinergi dengan lembaga eksternal, mulai dari universitas hingga organisasi masyarakat, untuk bersama-sama merancang, mengevaluasi, dan mengawasi kebijakan berbasis gender.

“Sebetulnya Kudus sudah menjalankan kebijakan PUG, tetapi dengan adanya Perda ini akan lebih kuat secara hukum dan implementasinya bisa lebih masif,” tegasnya.

H Sayid Yunanta S.Si berharap, Ranperda ini nantinya dapat memperkuat keadilan gender di Kudus, sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

“Dengan Perda ini, program-program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan akan lebih diutamakan. Harapannya, Kudus bisa semakin baik dalam urusan keadilan gender,” pungkasnya.

Shelter hingga Kota Ramah Perempuan

Ranperda PUG menjadi salah satu Ranperda yang menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2025 ini. Ranperda ini cukup penting untuk mengakomodir kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Kudus.

Sebelumnya, Pansus II DPRD Kudus juga sudah menggelar public hearing guna menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder. Berbagai masukan dan usulan telah disampaikan berbagai elemen masyarakat terutama organisasi peremuan yang ada di Kudus.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Perwari Kudus. Ketua Pewari Kudus, Sri Endang, mengusulkan adanya shelter khusus berupa gedung penampungan bagi perempuan dan anak-anak yang membutuhkan pertolongan.

“Kalau PUG di Kudus sudah kuat dengan Perda, shelter tersebut bisa dikelola lebih detail, ada tenaga profesional yang menjaga, dan kebersihan juga terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Aisyiyah Kudus, Eny Alifah Kurnia, menekankan pentingnya perhatian terhadap lansia. Ia mengusulkan agar Ranperda PUG juga mengatur penyediaan daycare lansia.

Selain itu, muncul pula aspirasi agar Kudus diarahkan menjadi Kota Ramah Perempuan, misalnya dengan memperbanyak ruang menyusui di tempat umum dan ruang istirahat khusus bagi perempuan.

Ads-Ali Bustomi

The post Matangkan Ranperda PUG, DPRD Kudus Perkuat Kebijakan Berbasis Gender appeared first on SuaraBaru.id.

Ranperda ini menyasar berbagai sektor krusial seperti pembangunan, investasi, lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi desa. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif.

Usulan Ranperda dari Eksekutif (Pemkab Kudus):

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Ranperda ini menjadi dokumen fundamental yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta prioritas program yang akan dijalankan, dan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Kehadirannya penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ranperda ini bertujuan mengatur tata kelola arsip yang efektif, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung kelancaran administrasi serta menjadi sumber informasi sejarah dan bukti hukum.

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu

Ranperda ini berisi pencabutan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan mengenai penertiban dan pembudidayaan kapuk randu, yang berlaku sejak 1992, perlu ditinjau kembali agar tidak menjadi tumpang tindih dengan regulasi baru serta sesuai dengan kebutuhan pertanian modern dan kebijakan pemanfaatan lahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika mobilitas masyarakat, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan angkutan agar lebih responsif terhadap kondisi kekinian. Hal ini penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Dengan aturan yang lebih jelas dan ramah investor, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kudus.

Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama

Ranperda ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

Ranperda ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Sementara itu, dua Ranperda Prakarsa DPRD Kudus di antaranya adalah:

Ranperda Produk Halal

Ranperda ini diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim atas ketersediaan dan keamanan produk halal di Kudus. Juga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Drainase

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air di wilayah Kudus secara terpadu dan berkelanjutan.

Mengapa Masyarakat Kudus Harus Peduli?

Ketua DPRD dan Bupati Kudus menekankan bahwa kesembilan Ranperda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan yang terarah, sistem transportasi dan drainase yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap produk halal dan kesetaraan gender, seluruh regulasi ini memiliki dampak langsung bagi warga.

Pembahasan Ranperda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui proses diskusi lintas sektoral, Ranperda akan segera disahkan menjadi Perda.

Ali Bustomi

The post 9 Ranperda Baru Siap Ubah Wajah Kudus, Ini Isi dan Dampaknya bagi Warga appeared first on SuaraBaru.id.