Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI tersebut juga disiarkan melalui live streaming Youtube Kemenkumham RI pada Senin (16/12/2024).

Penganugerahan predikat WBK diberikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri, Silmy Karim di Auditorium Prof. Dr H. Muladi S.H. pada Gedung Kampus Politeknik Kementerian Hukum dan HAM, Tangerang.

Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya luar biasa Lapas Kelas I Semarang dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan atas predikat WBK, sehingga menutup akhir tahun dengan prestasi membanggakan bagi organisasi.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya luar biasa Lapas Kelas I Semarang dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

“Predikat WBK ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata dari komitmen kuat dan kerja keras seluruh pihak di masing-masing Unit Pelaksana Teknis,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Semarang, Usman Madjid menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan ini. “Pencapaian ini adalah hasil dari kerja sama, komitmen, dan dedikasi seluruh jajaran petugas Lapas Kelas I Semarang. WBK ini akan menjadi pemacu semangat kami untuk terus meningkatkan pelayanan dan integritas di masa mendatang,” kata Usman.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi momen membanggakan sekaligus kebahagiaan bagi Lapas Kelas I Semarang di penghujung tahun 2024. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Semarang telah berhasil memenuhi berbagai indikator penilaian, seperti peningkatan pelayanan publik, penerapan sistem pengawasan yang efektif, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

“Prestasi ini juga menjadi tonggak penting bagi Lapas Kelas I Semarang dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkup pemasyarakatan,” sebutnya.

Dalam acara penganugerahan dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan diraihnya predikat WBK ini, Lapas Kelas I Semarang berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan mempertahankan integritas sebagai wujud nyata dari reformasi pemasyarakatan yang berkelanjutan.

Ning S

The post Lapas Semarang Raih Predikat WBK, Kalapas: Pemacu Semangat Kami Tingkatkan Pelayanan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah itu merupakan tindak lanjut dari Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke 75 tahun 2023 yang bertempat di Lapangan Banteng Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM menyerahkan penghargaan kepada 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota Peduli HAM secara simbolis.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Pj. Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, kepada Bupati dan Walikota (perwakilan) penerima.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto juga menyerahkan piagam penghargaan.

Tejo mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah KKPHAM, indikator penilaian KKPHAM meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme.

Termasuk juga hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak.

“Satu kabupaten masuk kategori 5 kabupaten/kota terbaik nasional, yaitu Kabupaten Purworejo. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masuk kategori 5 provinsi terbaik dalam pembinaan dan pembangunan, serta Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah masuk kategori 5 terbaik dalam mendorong kabupaten/kota Peduli HAM,” ungkapnya.

Pj Gubernur memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan. “Ini membanggakan bagi kita. Tapi dengan penghargaan ini jangan langsung kita berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah ke depannya,” katanya.

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kita rasakan juga masih belum optimal,” sambungnya.

Ia berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait HAM semakin ditingkatkan. Pj Gubernur berharap penghargaan ini mampu menjadi motivasi bagi semua kabupaten/kota untuk lebih baik dalam berkinerja.

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Jateng juga mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai sekretaris.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Penganugerahan Penghargaan KKPHAM appeared first on SuaraBaru.id.

Sedikit berbeda dengan sebelumnya, tahun ini penghargaan juga diberikan kepada tokoh bahasa dan sastra Indonesia terbaik di Jawa Tengah.

Penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Nirwana, Pekalongan ini dihadiri Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Prof. E. Aminudin Aziz.

Aminudin Aziz mengatakan, Badan Bahasa beserta Balai dan Kantor Bahasa diberi amanat untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Fokus program Badan Bahasa hanya tiga, yakni literasi, pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta melakukan penginternasionalan bahasa Indonesia.

“Penghargaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karya bapak ibu sastrawan dan kerja keras para pemangku kepentingan di sekolah, kampus, dan instansi dalam pembinaan bahasa dan sastra,” ujarnya.

Menurutnya, untuk tahun-tahun yang akan datang, pihaknya ingin membawa karya sastra lokal ke ajang dunia sehingga mereka dapat berkarya lebih baik lagi.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Syarifuddin mengatakan, penghargaan Prasidatama ini diharapkan menjadi simbol komitmen Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan di Jawa Tengah.

“Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah akan tetap mengawal peningkatan mutu kebahasaan dan kesastraan, serta pemakaian dan apresiasinya, dan juga peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Kami juga mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra,” kata Syarifuddin.

The post BBPJT Gelar Penganugerahan Penghargaan Prasidatama 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/8/2023).

“Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ucap andap usai acara wisuda.

Gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat ini, Unesa baru memberikan gelar doktor kehormatan pada tiga orang saja.

Andap mendapatkan gelar doktor kehormatan atas jasanya dalam mengembangkan bidang ilmu teknologi kinerja untuk mendukung penerapan tata nilai organisasi.

Dalam Orasi Ilmiahnya, Andap menjelaskan Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan sebuah organisasi. Tanpa pegawai yang berkualitas, sistem organisasi tidak akan berjalan dengan optimal. Untuk itu, dibutuhkan tata nilai untuk memberdayakan pegawai yang ada.

“Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Tata nilai yang diterapkan oleh Kemenkumham adalah PASTI, yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Andap menilai tata nilai yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ini memainkan peran penting dalam menyatukan gerak langkah jajaran Kemenkumham yang jumlahnya relatif sangat besar. Saat ini Kemenkumham memiliki 881 satuan kerja dengan jumlah pegawai 64.646 orang.

“Kemenkumham membutuhkan tata nilai yang menyatukan gerak langkah pegawai yang jumlahnya besar, sehingga semuanya tetap ‘on the track’ dalam mencapai visi misi dan target-target kinerja yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, Kemenkumham bersifat heterogen karena memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Dalam kondisi ini, Andap menargetkan empat hal yang perlu dioptimalkan oleh Kemenkumham, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi akuntabilitas kinerja, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan kepercayaan publik.

“Melihat kondisi Kemenkumham yang heterogen, diperlukan internalisasi secara intens dan berkelanjutan tata nilai PASTI, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kompetensi SDM dan akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Andap.

Andap berharap seluruh pegawai Kemenkumham dapat menerapkan tata nilai PASTI ketika melaksanakan tugas dan fungsi mereka, sehingga mewujudkan birokrasi yang berintegritas. Selain itu, tata nilai ini akan membentuk pegawai yang visioner, profesional, cakap teknologi, dan berjiwa melayani.

Wisuda penganugerahan Doktor Honoris Causa Unesa dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM yang sekaligus memberikan sambutan. Hadir juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, para Pimpinan Tinggi, Pejabat Utama serta perwakilan pegawai Kemenkumham dan anggota dari jajaran Polri.

Ning S

The post Sekjen Kemenkumham Terima Doktor Honoris Causa dari Unesa appeared first on SuaraBaru.id.