Cahaya itu hadir dalam Imtihan TPQ Khairunnisa, sebuah momen sakral dan penuh kebahagiaan yang digelar di Fun & Play Playground  Louis Kienne Pemuda, Jalan Pemuda No.45–5, Pandansari, Kota Semarang, Minggu (14/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 50 santri-santriwati bersama 100 pendamping, yang bersama-sama merayakan perjalanan belajar mereka dengan wajah ceria dan hati yang penuh syukur.

Penampilan santri dan pemberian penghargaan: saat cinta pada Alquran diperlihatkan dengan indah

Dalam Imtihan kali ini, para santri dan santriwati menampilkan hafalan, doa-doa harian, bacaan tartil, hingga pertunjukan islami yang membanggakan.
Setiap lantunan ayat dan doa yang keluar dari bibir mereka menjadi bukti bahwa:

“Membentuk hati, menumbuhkan ilmu, menguatkan akhlak Qurani” bukan hanya moto, tetapi napas perjuangan yang nyata.

Di penghujung acara, diberikan penghargaan kepada santri berprestasi, sebagai penyemangat agar mereka terus tumbuh menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, membawa akhlak Qurani dalam setiap langkah hidupnya.

Bermain dan belajar semua gratis: sebuah hadiah cinta dari Yayasan dan Orang Tua Asuh

Usai penampilan, para santri diberi kesempatan bermain secara bebas di arena Fun & Play Playground.

Semua fasilitas mulai dari wahana, makan-minum, hingga seluruh kebutuhan acara diberikan gratis, sebagai bentuk komitmen Yayasan Wakaf Wahyu Alam Rahardja dalam memberikan pendidikan Alquran yang ramah, inklusif, dan penuh kasih sayang.

The post Yayasan Wakaf Wahyu Alam Rahardja & Immoderma Semarang Hadirkan Pendidikan Gratis dan Kegiatan Penuh Kasih  appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua PCNU Kabupaten Kudus yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kudus, Dr. H. Kisbiyanto, M.Pd, menilai bahwa putusan MK tersebut sejalan dengan semangat keadilan dalam pendidikan nasional.

“Semua sekolah memberi pendidikan kepada anak bangsa, tanpa ada pembedaan status sekolah. Pemerintah pusat maupun daerah harus lebih cermat mengalokasikan anggaran pendidikan, minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sistem Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung kebijakan ini. Tinggal diperlukan penyesuaian dalam hal nominal yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di tiap jenjang dan daerah.

“Yang lebih penting adalah good will dan political will dari para pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Saya mendorong agar mereka serius memperjuangkan kebijakan ini,” tambahnya.

Kisbiyanto juga menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam mendukung rakyat kecil, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Di negara lain bahkan kuliah S1 saja gratis. Maka sudah selayaknya pendidikan dasar di negeri ini benar-benar gratis, tanpa terkecuali.”

Ia juga memastikan bahwa sekolah-sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah LP Ma’arif NU, siap mengikuti regulasi teknis yang nantinya akan disusun pemerintah.

Sementara itu, KH Muslikan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus, menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menyambut positif putusan MK tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengingat banyaknya SD dan SMP di bawah naungan Muhammadiyah.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait implementasi teknis dari keputusan MK ini,” ungkap KH Muslikan.

Meski disambut positif, implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Diperlukan regulasi teknis yang rinci agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan tidak membebani sekolah swasta.

Hal ini tentu cukup beralasan mengingat dua lembaga yakni NU dan Muhammadiyah memiliki banyak sekolah swasta yang tentu akan terpengaruh atas putusan MK tersebut.

The post Soal Putusan MK Terkait SD dan SMP Swasta Gratis, Ini Komentar NU dan Muhammadiyah Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menyambut baik keputusan MK yang memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, yang mencakup SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan keadilan pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.

“Kami mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Ini adalah langkah nyata dalam menekan angka putus sekolah di Kudus, terutama akibat persoalan ekonomi,” ujar Mardijanto, Kamis (29/5/2025).

Lebih lanjut, Mardijanto menilai putusan MK ini sebagai terobosan progresif untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Namun, ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari pemerintah agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan.

Terkait pembiayaan operasional sekolah swasta, Mardijanto menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas agar pembebasan biaya di sekolah swasta dapat diterapkan secara adil dan merata.

“Selama ini, banyak sekolah swasta yang mematok biaya tinggi, bahkan terkesan menjadi ajang gengsi. Akibatnya, siswa dari keluarga kurang mampu menjadi korban ketimpangan akses pendidikan,” tambahnya.

Ia menyoroti fenomena di mana orang tua seringkali lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena alasan prestise, meskipun harus membayar mahal. Padahal, bagi keluarga miskin, pilihan tersebut kerap tidak tersedia karena keterbatasan ekonomi.

Mardijanto menilai, kebijakan penggratisan SD dan SMP swasta ini akan menghapus kesenjangan dan menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Putusan MK ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebelumnya, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya mengatur pembebasan biaya pendidikan untuk sekolah negeri saja.

Dengan keputusan baru ini, pendidikan dasar di sekolah swasta pun harus digratiskan, sejalan dengan prinsip wajib belajar 9 tahun.

“Kami berharap, setelah putusan ini, semua anak Indonesia—tanpa terkecuali—dapat memperoleh pendidikan dasar yang layak dan berkualitas, tanpa terbebani biaya,” pungkas Mardijanto.

Ali Bustomi

The post Komisi D DPRD Kudus Dukung Putusan MK Gratiskan SD dan SMP Swasta appeared first on SuaraBaru.id.