Sertifikat tersebut diserahkan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kebumen yang berlangsung di Balai Pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Keempat sertifikat itu yakni, Mars Kabupaten Kebumen, Hymne Kabupaten Kebumen, Logo Geopark dan Logo Kebumen TV.

Pada kesempatan yang sama, diserahkan juga 12 sertifikat pencatatan hak cipta kepada masing-masing pemegang hak cipta di lingkup Kabupaten Kebumen.

Kadiv Yankumham mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen atas pemahaman dan kepedulian terhadap pencatatan Kekayaan Intelektual (KI).

“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kebumen karena begitu memahami dan sangat peduli atas Kekayaan Intelektual,” ujar Anggiat

“Dengan diterbitkannya sertifikat ini kepada bupati, secara tidak langsung mengedukasi masyarakat Kabupaten Kebumen untuk terus kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya yang bernilai ekonomi,” ujarnya.

“Kami mendukung penuh setiap pencatatan kekayaan intelektual karena dengan adanya KI, sekaligus ikut memajukan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham Jateng kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong entitas dan pelaku usaha di daerah agar lebih peduli terhadap Kekayaan Intelektual.

Sekaligus wujud kolaborasi, sinergitas antara Kemenkumham Jateng dengan Provinsi maupun kota dan kabupaten terkait Kekayaan Intelektual.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Kebumen dan seluruh pimpinan SKPD di Kabupaten Kebumen.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Serahkan 4 Sertifikat Pencatatan Hak Cipta kepada Bupati Kebumen appeared first on SuaraBaru.id.

Selain itu, program P3DN juga merupakan langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu penerapannya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Sebagai bentuk keseriusan, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar monitoring dan pendampingan progres input realisasi Produk Dalam Negeri (PDN), di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap.

Kemenkumham Jawa Tengah yang terjun langsung ke UPT eks Karesidenan Banyumas, Cilacap dan Nusakambangan ini merupakan langkah nyata melaksanakan Instruksi Presiden, guna memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar.

Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Jusman menyampaikan realisasi atas belanja PDN tersebut akan didata dan dipantau melalui aplikasi P3DN.

“Setiap UPT harus meningkatkan progres PDN, karena akan terpantau progres dari realisasi PDN tersebut” jelas Jusman, Rabu (7/9/2022).

“Karena jika kita berkontribusi banyak membelanjakan anggaran negara untuk produksi dalam negeri, perekonomian kita akan cepat pulih,” lanjutnya.

Jusman meminta Kepala UPT bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berkontribusi dengan Kanwil terkait realisasi P3DN di jajaran Kemenkumham Jateng.

“Saya minta dicek betul input-an PDN dari Pejabat Pembuat Komitmen, kita duduk bersama disini, jika ada kendala tanyakan ke tim Kanwil,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas, Budhiarso Widiarsono, Kepala Sub Bagian HRBTI, Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Dedi Hartono, serta Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKBPJ) Kanwil.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Administrasi Ingatkan Pencatatan Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.