“Jangan sampai karena efisiensi, program prioritas atau kinerja program kita tidak dilaksanakan,” kata Delmawati dalam apel pagi, Senin, (17/2/2025) di lapangan Kantor Wilayah.

Dijelaskan, berdasarkan surat edaran dari Unit Eselon I Kementerian Hukum, Divisi Pelayanan Hukum memiliki 2 DIPA, dan Divisi P3H memiliki 3 DIPA, di mana, masing-masing memiliki program prioritas yang harus dipenuhi pada setiap triwulan.

“Kami mohon teman-teman semua memperhatikan. Sudah ada timeline, sudah ada target, dan sudah ada sasaran yang harus kita laksanakan,” tutur Kadiv P3H.

Diharapkan, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat mengulang prestasi atas kinerja yang telah dilaksanakan seperti pada tahun 2024. “Kami mohon kerja sama teman-teman dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

“Yang kita inginkan adalah Kanwil Kemenkum Jawa Tengah tetap hebat dan berprestasi,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Kadiv P3H juga menekankan kedisiplinan para pegawai untuk mengikuti apel pagi yang merupakan salah satu kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hadir dalam apel pagi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, pejabat administrator, JFT, Pelaksana, PPNPN, dan para mahasiswa yang sedang melaksanakan magang akademik.

Ning S

The post Kadiv P3H Ingatkan Pemenuhan Target Kinerja Tahun 2025 di Tengah Efisiensi Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.

Pengawasan dilakukan sesuai dengan pembagian waktu sebagaimana diatur dalam surat Pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah nomor:1049/PL.02.2-Pu/33/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jateng, Wahyudi Sutrisno menyampaikan, pengawasan dilakukan dengan membagi Tim Pengawas. Tujuan pengawasan untuk memastikan jika ada Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yang hendak mengajukan syarat dukungan minimal kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, memastikan jika ada bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan minimal, memenuhi syarat dukungan minimal pemilih sebanyak 1.838.812 dengan sebaran minimal di 18 kabupaten/kota.

“Hingga 12 Mei 2024 pukul 23.59 untuk kepala daerah Jawa Tengah sendiri belum ada yang menyerahkan pemenuhan syarat dukungan minimal, artinya nihil pendaftar,” kata Wahyudi, Senin (13/5/2024).

Wahyudi juga melakukan pemantauan terhadap 35 kabupaten/kota yang melakukan pengawasan pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan bupati/walikota. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dua kabupaten terdapat bakal calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan dan dinyatakan lengkap, serta diterima. Dua kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Tegal.

Wahyudi juga menyebut bahwa ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Brebes yang ada pendaftar bakal calon perseorangan, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokumen fisik persyaratan, dilakukan pengembalian oleh KPU Kabupaten Brebes, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan dan sebaran minimal. Sehingga total terdapat 33 kabupaten/kota dikategorikan nihil pendaftar.

“Nantinya akan ada pemantauan lebih lanjut terhadap dua kabupaten yang terdapat pendaftar untuk selanjutnya melakukan proses verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan,” tambah Wahyudi.

Tahapan selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU kabupaten/kota yang terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar pada tanggal 13 hingga 29 Mei 2024.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Awasi Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Gubernur dan Wakilnya appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut ditandai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai tim penilai pada triwulan I untuk Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Depok, Sabtu (16/3/2024).

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan 71 UPT jajaran mendapatkan hasil 100 persen (sempurna) pada pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan I atau B-03.

Perolehan ini diatas Kanwil-Kanwil lain yang dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada periode ini seperti Kanwil Jatim, Kanwil Jabar dan Kanwil DKI.

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah bisa menjadi benchmarking bagi satuan kerja lainnya, karena dengan 71 UPT pemenuhannya bisa tepat waktu dan sempurna,” kata Kabag RB Itjen, Kesuma Negara yang akrab disapa Cecep.

“Nanti pada periode selanjutnya, akan diberikan penghargaan bagi satuan kerja yang pemenuhan data dukungnya mencapai 100 persen dan tepat waktu,” ujarnya didampingi Kabag RB Setjen, Bramantyo.

Sementara itu, Kasubag HRBTI, Hazmi Saefi yang memimpin delegasi Kanwil Jawa Tengah pada pelaksanaan evaluasi di BPSDM mengatakan, jika perolehan ini merupakan kerja keras Kanwil Jateng dan 71 UPT jajaran.

“Kami menerapkan standar tinggi dalam melakukan verifikasi terhadap data dukung RKT RB 71 UPT. Kami berupaya agar data dukung yang akan dilakukan evaluasi oleh Itjen benar-benar sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan,” katanya.

“Tentu tidak mudah, diperlukan waktu khusus dari pagi hingga malam hari selama lebih dari satu minggu, tim verifikator bekerja keras mendapatkan hasil tersebut,” imbuhnya.

Diketahui, nilai indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham sangat bergantung pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia. Meski indeks RB Kemenkumham tergolong kategori baik, namun belum mencapai nilai yang diinginkan.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023, Kanwil Jawa Tengah mendapatkan penghargaan terbaik 2 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Dinyatakan 100 Persen Pemenuhan Data Dukung RKT Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.