“Sejak pagi tadi, banyak karangan bunga yang datang,” ucap salah seorang polisi yang berjaga di pos gerbang utama Mapolda Jawa Barat, Kamis (31/12).

Apresiasi dan dukungan TNI/Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman khususnya pasca dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, juga dilontarkan seorang warga Panyileukan, Kota Bandung Ade Sutisna.

Ade yang tengah melintas di depan Mapolda Jawa Barat, memarkirkan kendaraannya dan berswafoto di depan karangan bunga tersebut.

“Senang sekali kang, TNI dan Polri dapat memberikan pelayanan dan rasa aman kepada kami masyarakat. Saya mendukung penuh upaya TNI maupun Polri dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ucapnya.

Sementara saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago menyatakan terimakasihnya atas dukungan masyarakat kepada TNI dan Polri.

Dikatakannya, sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Polri khususnya Polda Jawa Barat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat dapat beraktivitas senyaman mungkin.

“Kami mengapresiasi juga adanya karangan bunga dari masyarakat, yang mendukung kami, terkait pembekuan FPI. Terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat terhadap kepolisian, terutama yang ada di Polda Jabar,” ucap Erdi.

Erdi juga menambahkan, Polda Jawa Barat akan mengawal kebijakan pemerintah, termasuk pembekuan FPI. Polri ungkap Erdi, merupakan bagian dari pemerintah yang mempunyai tugas penegakan hukum.

“Kita akan mengawal dan dalam artian apabila ada kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kemasyalahatan, ya itu kita punya kewajiban untuk mendukung,” tandasnya, seperti dilansir suarabaru.id dari Siberindo.co.

Selain di Mapolda Jawa Barat, karangan bunga juga tampak berjejer di Gedung Sate dan Markas Kodam III/Siliwangi. Isi tulisan karangan bunga rata-rata ucapan dukungan dan terima kasih kepada TNI/Polri dan pemerintah atas pembubaran FPI.

Claudia SB

The post Karangan Bunga Penuhi Mapolda Jabar Pasca Dibubarkannya FPI appeared first on SuaraBaru.id.

Dia menegaskan, keputusan tersebut sudah sangat tepat. Apalagi, secara hukum FPI memang sudah bubar sejak 2019 lantaran tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai ormas.

“Saya menilai langkah pemerintah sudah tepat. Ditambah dengan beberapa aktivitas FPI yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (30/12).

Selanjutnya, menurut Herman Herry, keputusan pemerintah tersebut harus bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.

“Karena ketegasan di lapangan inilah yang menjadi kunci efektif atau tidaknya keputusan pemerintah terkait pelarangan FPI,” sambungnya.

Herman menegaskan, keputusan pemerintah tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak di lapangan. Di sisi lain, ia berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks dari pihak manapun terkait pelarangan aktivitas FPI ini.

“Keputusan pemerintah ini menjadi pegangan bagi aparat di lapangan untuk mencegah dan menindak apabila FPI sebagai organisasi tetap melakukan aktivitas yang meresahkan, seperti kekerasan, sweeping, dan lainnya sebagaimana yang pernah terjdi sebelumnya. Ini juga menjadi sinyal bahwa tidak ada orang atau kelompok atau organisasi manapun yang berada di atas hukum dan bisa seenaknya melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” urainya.

Herman mengimbau, pihak-pihak yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut tidak membuat kegaduhan. Saran dia, mereka menempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia

“Bila ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut, silakan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya warga negara beradab. Di sisi lain, saya berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks apapun terkait pelarangan aktivitas FPI. Lebih baik kita memusatkan fokus dan energi untuk bersama-sama menanggulangi penularan Covid-19 di negeri kita agar pandemi ini bisa segera berlalu,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara resmi melarang segala aktivitas serta penggunaan simbol dan atribut FPI.

Pelarangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Surat Keputusan Bersama ini disampaikan selepas rapat yang digelar Mahfud MD bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di kantornya, Rabu (30/12).

Dalam rapat itu, hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Jhonny G. Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Adapun SKB itu dibacakan oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej. Seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co

Claudia SB

The post Dewan Minta Masyarakat Tak Terpancing Provokasi Terkait Pembubaran FPI appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan dan dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI.

“Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini,” kata dia ketika dikontak, Rabu (30/12).

Salah satu alasan pemerintah membubarkan FPI mengacu pada Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan

Dalam Perppu No 2 tahun 2017 mengatur tentang berbagai larangan yang Ormas terutama pada Pasal 59 ayat (3) yang didalamnya menyebutkan:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kembali ke Ace. Kata dia, disebutkan juga dalam pasal selanjutnya, terutama pasal 61 bahwa sanksi tegas didapatkan apabila melanggar ketentuan tersebut.

“Dari mulai peringatan tertulis, penghentian aktivitas ormas sementara hingga pencabutan izin badan hukum terhadap Ormas yang melanggar ketentuan itu,” terang Ace.

“Jadi, kebijakan Pemerintah ini jelas memiliki landasan hukumnya,” sambung Ketua DPP Partai Golkar ini.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menggelar pengumuman terkait status FPI. Pemerintah resmi melarang FPI. Seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co.

Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Alasannya antara lain FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

Claudia SB

The post Ace Hasan Sebut Pembubaran FPI Sudah Tepat appeared first on SuaraBaru.id.

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan langsung televisi nasional itu.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ujar dia.

Mahfud MD menegaskan, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014,” kata Mahfud MD.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” tegas Mahfud, seperti dikutip suarabaru.id dari Siberindo.co.

Claudia SB

The post Pemerintah Hentikan Kegiatan dan Bubarkan FPI appeared first on SuaraBaru.id.