Ia menyoroti program percepatan pembentukan Posbankum Desa yang ditargetkan mencapai 100% pada akhir Oktober. Kesuksesan program bukan hanya menjadi fokus pimpinan, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh pegawai.

“Pimpinan meminta agar target pembentukan Posbankum mencapai 100% hingga akhir Oktober. Kami mohon seluruh pegawai terlibat dan berkontribusi agar program ini dapat diselesaikan tepat waktu,” jelasnya.

Ia menambahkan, Posbankum memiliki manfaat besar bagi masyarakat dalam memberikan akses hukum yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup besar karena jumlah desa yang harus diselesaikan mencapai 8.563.

Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program kerja memasuki triwulan IV. Oleh karena itu, setiap pegawai diminta memiliki rasa tanggung jawab kolektif dalam memastikan seluruh target kinerja tercapai tepat waktu.

“Kita tuntaskan target kinerja yang telah ditetapkan. Tidak hanya secara individu, tetapi dengan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari organisasi,” tegasnya.

Terkait kebijakan relaksasi anggaran, ia menekankan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan harus diiringi dengan akuntabilitas dan kesungguhan dalam pelaporan serta penyelesaian hasil kerja.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Tegaskan Capaian 100% Pembentukan Posbankum, Akhir Oktober Terealisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Jateng, Delmawati mengatakan, kegiatan ini upaya untuk memastikan terlaksananya pembangunan hukum di wilayah.

Delmawati menjelaskan, salah satu fokus program pembinaan hukum nasional di tahun 2025 adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, sebagai salah satu persyaratan dibentuknya desa/kelurahan Sadar Hukum.

Delmawati mengungkapkan, di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 551 desa/kelurahan Sadar Hukum dan Binaan Sadar Hukum.

“Dan terhadap 551 desa/kelurahan tersebut akan diprioritaskan untuk pembentukan Posbankum yang akan dijalankan atau melibatkan paralegal bersertifikat atau anggota kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) Desa/Kelurahan,” terang Delmawati.

“Saat ini pembentukan Posbankum di desa/kelurahan wilayah Jawa Tengah sebarannya belum merata. Kami mengundang agar pemerintah daerah duduk bersama, menyamakan persepsi serta berdiskusi dalam mendukung program pembentukan Posbankum,” terangnya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo memaparkan, pembentukan Posbankum desa/kelurahan sebagai upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

“Peran nyata Paralegal dan Kelompok Kadarkum dalam Posbankum desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada tingkat desa dilakukan melalui pemberian informasi hukum, layanan konsultasi hukum, tersedianya balai penyelesaian konflik/perkara,” papar Heni.

Untuk memastikan pemerataan layanan, ditargetkan sebagai pilot project sekurangnya satu Posbankum tersedia di setiap Kecamatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan.

Heni menekankan, agar program Posbankum dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan paralegal kompeten yang akan ditempatkan di Posbankum desa.

The post Kemenkum Jateng Gelar Rakor Pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan appeared first on SuaraBaru.id.