Agenda ini menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memastikan arah pembangunan tetap terukur, meski di tahun 2026 alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penyesuaian.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran asisten, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di hadapan para peserta, Bupati Sam’ani menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Kudus selama ia dan Wakil Bupati Bellinda Birton memimpin lima tahun ke depan. Ia memperkenalkan visi yang mereka usung, yakni “Kudus Sehat” – singkatan dari Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.

Bupati menjelaskan bahwa visi besar ini tidak berdiri sendiri. Ada enam misi utama yang akan menjadi pijakan. Mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur yang mantap, peningkatan kualitas hidup, hingga pendidikan berkarakter yang berpadu dengan budaya kreatif.

Tak ketinggalan, misi untuk memperkuat kehidupan beragama, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan semangat toleransi demi persatuan NKRI. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pelayanan publik profesional juga menjadi prioritas.

“Semua misi ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Butuh kerja sama seluruh OPD agar cita-cita Kudus Sehat bisa terwujud,” ujar Sam’ani dengan nada penuh semangat.

Dalam pertemuan itu, Sam’ani juga menyinggung isu nasional tentang kemungkinan adanya pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa hingga kini Pemkab Kudus belum menerima surat resmi terkait hal tersebut.

Namun, ia mengingatkan jajaran OPD untuk tetap bersiap. “Kalau pun nanti ada pemotongan, mari kita sikapi dengan bijak. Kita lakukan efisiensi, kurangi belanja yang tidak perlu, dan fokus pada program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

20 Program Unggulan untuk Warga Kudus

Sam’ani lalu menjabarkan sesuai dengan Perda RPJMD yang telah ditetapkan, ada berbagai program nyata yang sudah disiapkan selama lima tahun kepemimpinannya. 20 program unggulan yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Kudus selama masa jabatannya bersama Bellinda.

Pertama, kesejahteraan guru swasta dan guru madrasah diniyah mendapat perhatian besar. Mereka akan memperoleh tunjangan Rp1 juta setiap bulan, ditambah insentif khusus bagi tenaga kependidikan lainnya.

Kedua, sektor pendidikan dan keagamaan diperkuat dengan program pemberdayaan serta fasilitas bagi pondok pesantren. Anak-anak sekolah hingga mahasiswa pun tak ketinggalan, karena tersedia beasiswa mulai dari jenjang sekolah, perguruan tinggi, hingga santri pesantren.

Di tingkat desa, pemerintah juga menyalurkan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana-prasarana di RT dan RW. Lansia dan penyandang disabilitas turut menjadi perhatian melalui program pemberdayaan khusus.

Di bidang kesehatan, Pemkab memastikan layanan berobat gratis lewat UHC BPJS, ketenagakerjaan, serta perlindungan bagi pekerja rentan. Ambulans gratis yang siaga 24 jam pun akan disiapkan untuk layanan darurat.

Masalah infrastruktur sehari-hari, seperti lampu penerangan jalan umum yang rusak atau jalan berlubang, juga masuk daftar. Perbaikan akan dilakukan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan aman di jalan. Bahkan, saat ada keluarga berduka, pemerintah hadir dengan santunan kematian sebesar Rp1,5 juta.

Perangkat desa pun tak luput dari perhatian. Tunjangan bagi BPD, perangkat desa, hingga bantuan RT dan RW bisa mencapai Rp20 juta per tahun. Sementara itu, generasi muda seperti santri, Gen Z, dan kaum milenial diberi ruang melalui pelatihan wirausaha.

Untuk mendukung ekonomi kreatif, UMKM, dan pedagang kaki lima, disediakan modal usaha. Imam dan marbot masjid juga mendapat tunjangan, sedangkan rumah ibadah dijanjikan pulsa listrik gratis setiap bulannya.

Bagi para ibu, ada bantuan biaya persalinan. Fasilitas kesehatan akan ditingkatkan lewat pembangunan dan penguatan rumah sakit. Kudus juga akan semakin dikenal lewat pengembangan wisata, budaya, dan olahraga.

Di sisi lain, Pemkab menyiapkan program bedah rumah gratis bagi warga miskin, agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Sementara untuk petani, bantuan pupuk, benih, obat, hingga pembangunan jalan usaha tani dan irigasi sudah masuk dalam agenda utama.

Ads-Ali Bustomi

The post 20 Program Unggulan Jadi Pondasi RPJMD Kudus, Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Harmonis dan Takwa appeared first on SuaraBaru.id.

Ranperda ini menyasar berbagai sektor krusial seperti pembangunan, investasi, lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan ekonomi desa. Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif.

Usulan Ranperda dari Eksekutif (Pemkab Kudus):

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Ranperda ini menjadi dokumen fundamental yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, serta prioritas program yang akan dijalankan, dan menjadi dasar penyusunan APBD tahunan. Kehadirannya penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ranperda ini bertujuan mengatur tata kelola arsip yang efektif, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna mendukung kelancaran administrasi serta menjadi sumber informasi sejarah dan bukti hukum.

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu

Ranperda ini berisi pencabutan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan mengenai penertiban dan pembudidayaan kapuk randu, yang berlaku sejak 1992, perlu ditinjau kembali agar tidak menjadi tumpang tindih dengan regulasi baru serta sesuai dengan kebutuhan pertanian modern dan kebijakan pemanfaatan lahan.

Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan dinamika mobilitas masyarakat, perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan angkutan agar lebih responsif terhadap kondisi kekinian. Hal ini penting untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Dengan aturan yang lebih jelas dan ramah investor, pemerintah daerah berharap dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Kudus.

Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama

Ranperda ini akan memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan regulasi yang lebih terstruktur, diharapkan BUMDes dapat dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender

Ranperda ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kudus. Tujuannya adalah memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan aspek gender, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki akses dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Sementara itu, dua Ranperda Prakarsa DPRD Kudus di antaranya adalah:

Ranperda Produk Halal

Ranperda ini diharapkan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim atas ketersediaan dan keamanan produk halal di Kudus. Juga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Drainase

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan air di wilayah Kudus secara terpadu dan berkelanjutan.

Mengapa Masyarakat Kudus Harus Peduli?

Ketua DPRD dan Bupati Kudus menekankan bahwa kesembilan Ranperda ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari pembangunan yang terarah, sistem transportasi dan drainase yang lebih baik, hingga perlindungan terhadap produk halal dan kesetaraan gender, seluruh regulasi ini memiliki dampak langsung bagi warga.

Pembahasan Ranperda tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah melalui proses diskusi lintas sektoral, Ranperda akan segera disahkan menjadi Perda.

Ali Bustomi

The post 9 Ranperda Baru Siap Ubah Wajah Kudus, Ini Isi dan Dampaknya bagi Warga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sam’ani usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kudus yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya adalah Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kudus 2025-2030, pada Rabu (11/6).

“Belum kami hitung secara detail karena semuanya masih dalam tahap perencanaan. Ada wacana pembangunan rumah sakit, perbaikan infrastruktur jalan, dan program lainnya,” ujarnya.

Rumah Sakit Internasional dan Jalan Lingkar Masuk Usulan Awal

Meskipun belum ada keputusan resmi, dalam pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Ranperda RPJMD beberapa waktu lalu, sempat mencuat usulan pembangunan Rumah Sakit Internasional di Kudus sebagai salah satu proyek unggulan. Usulan ini datang langsung dari Bupati Sam’ani.

Sedangkan dari DPRD mengusulkan pembangunan jalan lingkar Kudus sebagai penunjang akses menuju rumah sakit internasional tersebut, yang diharapkan dapat menjadi ikon pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Pantura.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa semua program strategis tersebut masih akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“RPJMD ini masih bersifat makro. Nantinya, implementasinya akan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang lebih konkret dan menyesuaikan kondisi keuangan,” tambah Sam’ani.

Fraksi DPRD Soroti Pemerataan

Menanggapi penyusunan RPJMD Kudus 2025–2030, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Antono, menyebut bahwa dokumen ini sangat krusial karena menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, serta penyesuaian dengan kondisi fiskal daerah.

“Yang paling penting adalah pelibatan seluruh stakeholder serta konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya,” tegas Antono.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN-NasDem, Rochim Sutopo, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota.

“Perlu dilakukan analisis risiko secara menyeluruh karena target pembangunan cukup ambisius. Pemkab harus siap menghadapi berbagai kendala agar indikator keberhasilan bisa tercapai,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Belum Tetapkan Proyek Strategis Daerah, Menunggu Kepastian Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.