Sesuai salinan SK Bupati tersebut, keberadaan TP3D bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Bupati Kudus, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam SK tersebut dijelaskan, TP3D memiliki sejumlah tugas strategis, di antaranya:

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Menyusun kajian, telaahan, serta rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Pemkab Kudus dalam perencanaan pembangunan daerah.

Memberikan analisis serta rumusan kebijakan pembangunan.

Memberikan masukan berupa solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah.

Melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan hasil kinerja kepada Bupati Kudus.

Dalam pelaksanaannya, TP3D bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan berlaku efektif sejak SK diterbitkan.

Struktur dan Keanggotaan TP3D Kudus

Adapun struktur kepengurusan TP3D Kudus adalah sebagai berikut:

The post Bupati Kudus Resmi Bentuk TP3D, Berikut Tugas dan Daftar Lengkap Anggotanya appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan total pagu anggaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 untuk semua OPD mencapai Rp 2,4 triliun.

Djati mengakui, berdasarkan laporan triwulan pertama, serapan anggaran untuk kegiatan fisik masih berada di angka 21,69 persen.

“Memang masih di bawah target sebesar 25,26 persen,”kata Djati, Selasa (22/4).

Ditambahkan, dari laporan penyerapan yang ada, total SPJ yang masuk mencapai Rp 451 miliar. Dari SPJ yang sudah diajukan tersebut, yang sudah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah dilakukan sebesar Rp 448 miliar.

Lebih lanjut, Djati mengatakan serapan anggaran yang minim atau realisasinya di bawah target disebabkan beberapa faktor.

Program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah membuat proses pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD Kudus 2025 sedikit tertunda.

“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang membuat beberapa kegiatan yang direncanakan harus ditunda dulu. Selain itu, juga ada efisiensi daerah untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah,”ujarnya.

Adanya transisi kepemimpinan juga berpengaruh pada serapan anggaran. OPD juga akan menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik lebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Jadi banyak yang menunggu pelantikan karena OPD memang harus meminta arahan dari Pimpinan Daerah,”tukasnya.

Meski demikian, Djati optimistis penyerapan anggaran akan segera berjalan lancar. Diharapkan, serapan anggaran pada APBD bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus seiring dilaksanakannya kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan laman LPSE Kabupaten Kudus, memang belum banyak program kegiatan pembangunan yang sudah dilelang. Beberapa paket kegiatan OPD masih sebatas lelang jasa konsultan perencanaan. Sementara, kegiatan fisiknya masih menunggu hasil perencanaan tersebut selesai.

Ali Bustomi

The post Pembangunan Daerah Tertunda, Serapan Fisik APBD Kudus 2025 di Bawah Target appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan jadwal yang dirilis Pemerintah Kabupaten Kudus, Sam’ani  bertolak dari Magelang sekitar pukul 14.00 WIB. Diperkirakan, rombongan tiba di Kudus pukul 17.00 WIB.

Sesampainya di Kudus, Sam’ani akan berhenti di jembatan Tanggulangin. Selanjutnya, Sam’ani akan melintasi jembatan Tanggulangin dengan jalan kaki.

Sementara, untuk acara penyambutan secara resmi akan dilakukan di Pendapa Kabupaten Kudus seusai pelaksanaan shalat tarawih atau sesuai dengan pengumuman pemerintah terkait awal bulan Ramadan.

“Jadi penyambutan secara resmi akan dilakukan di Pendapa berbarengan dengan agenda shalat Tarawih atau sesuai dengan pengumuman Pemerintah,”ujar Plt Asisten III Setda Kudus, Agung Dwi Hartono, Jumat (28/2) siang.

Bupati Sam’ani dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan apresiasinya atas kegiatan retret yang dijalaninya selama sepekan lebih. Kegiatan tersebut sebagai ajang refleksi sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah, dalam menjalankan visi misi pembangunan Indonesia.

Sam’ani menjelaskan, retreat kali ini memberikan pengalaman berharga dalam hal kedisiplinan, kebersamaan, toleransi, serta kerja sama antarpemimpin daerah.

Tentunya, bekal yang didapatkan dari Magelang nantinya menjadi modal bagus sebelum kembali ke daerah masing-masing untuk memimpin pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Kegiatan (retreat) ini sangat bermanfaat dalam menyesuaikan dan menyinergikan visi serta misi pusat dengan daerah,” terangnya.

Dia menegaskan, sinergitas yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Retreat juga sebagai wadah bagi kepala daerah di Indonesia untuk membangun hubungan persaudaraan dan solidaritas pemimpin.

“Persaudaraan antar pimpinan daerah menjadi semakin erat.”

“Ini penting agar kami bisa saling berbagi pengalaman dan strategi dalam memimpin daerah masing-masing,” tambahnya.

Selama retreat, lanjut Sama’ani, peserta mengikuti berbagai sesi diskusi dan refleksi yang dipandu oleh narasumber.

Tema yang diangkat meliputi kepemimpinan berintegritas, inovasi kebijakan publik, serta strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama retreat berlangsung, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas daerah, sehingga nantinya kebijakan yang diambil di tingkat daerah selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Kami apresiasi penyelenggaraan retret ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan, dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala, guna menjaga komunikasi dan sinergi antar pemerintah daerah,” tutur dia.

Ads-Ali Bustomi

The post Tiba Sore Ini, Bupati Kudus Sam’ani Lintasi Tanggulangin dengan Jalan Kaki appeared first on SuaraBaru.id.

“Setelah ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2024, kami segera melakukan pembahasannya pada 6-9 Agustus 2024,” kata Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati usai rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Kudus, baru-baru ini

Ia berharap bisa mengebut menyelesaikan pembahasannya dan pengesahannya sebelum masa akhir periode DPRD. Selain itu, kata dia, KUA-PPAS tahun 2025 juga akan dibahas yang dijadwalkan pada 12-15 Agustus 2024.

Erna mengatakan, percepatan pembahasan APBD Perubahan 2024 dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daerah bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Sebab, jika menungggu anggota dewan yang baru dilantik, tentu membutuhkan waktu karena mereka harus membentuk alat kelengkapan dewan terlebih dulu.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengungkapkan pada APBD Perubahan 2024 memang ada kebutuhan yang sangat mendesak, mulai dari pembayaran rekening listrik LPJU, serta pembelian alat berat untuk penanganan sampah di TPA.

Selain itu, kata dia, ada kebutuhan untuk masyarakat, karena ketika menemui masyarakat, termasuk ketika berkunjung ke pasar, sekolah, dan pesantren juga menampung banyak masukan dari masyarakat bawah agar bisa diusulkan lewat APBD Perubahan 2024.

“Termasuk untuk renovasi stadion Wergu Wetan Kudus juga diusulkan lewat APBD Perubahan 2024,” ujarnya.

Untuk kebutuhan anggarannya, kata dia, memang belum diputuskan karena masih dalam proses diskusi, mengingat harus mempertimbangkan waktu yang pendek dan timeline atau linimasa pekerjaan.

Sementara proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD murni 2024.

Proyeksi pendapatan APBD Perubahan 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,91 persen. Jika pada APBD murni 2024 tercatat sebesar Rp2,04 triliun, maka untuk APBD Perubahan 2024 naik sebesar Rp182,26 miliar atau 8,91 persen menjadi Rp2,23 triliun.

Untuk pendapatan asli daerah (PAD), ada kenaikan sebesar Rp68,87 miliar atau 15,70 persen menjadi Rp507,4 miliar dari sebelumnya Rp438,53 miliar.

Sementara, salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kudus, Rochim Sutopo menyebutkan proses pembahasan APBD Perubahan 2024 ini akan dilakukan secara hati-hati mengingat mendekati agenda politik berupa pelaksanaan Pilkada 2024.

Banggar akan mencermati jangan sampai anggaran yang ada menjadi ajang politisasi salah satu kontenstan tertentu.

”Kami akan sebijaksana mungkin dan seadil mungkin untuk menganggarkan anggaran daerah ini. pro kontra jelas, namun kami akan memprioritaskan kegiatan masyarakat yang paling bermanfaat,” tekannya.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kabupaten Kudus Percepat Pembahasan APBD Perubahan 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus Hj Tri Erna Sulistyawati tersebut juga dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, perwakilan Forkopimda, para pimpinan OPD, Camat serta pimpinan BUMD yang ada di Kabupaten Kudus.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 antara Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie dengan pimpinan DPRD Kudus.

Sebelum mendapat persetujuan, sebelumnya disampaikan pula laporan akhir hasil pembahasan Badan Anggaran atas Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron.

Dalam laporannya, disampaikan sejumlah catatan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang memuat saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Kudus atas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Catatan tersebut diharapkan bisa menjadi evaluasi oleh Eksekutif dalam menjalankan APBD Tahun 2024 dan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Meski demikian, seluruh fraksi yang hadir dalam Paripurna dengan kompak menyatakan persetujuannya atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 tersebut.

“Alhamdulillah, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini telah disetujui dan disahkan menjadi Perda. Selanjutnya, Ranperda ini akan diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan evaluasi,”kata Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj Tri Erna Sulistyawati.

Sementara, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Kudus atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Pj Bupati berharap, semua saran, masukan dan  kritikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan berikutnya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kudus yang telah menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Perda,”paparnya.

Dalam kesempatan tersebut juga sempat muncul interupsi dari anggota Fraksi Partai Nasdem, Sudjarwo yang mempertanyakan penyerapan anggaran kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024. Menurut Sudjarwo, hingga melewati semester kedua ini, ternyata banyak program pembangunan daerah yang belum terlaksana dengan baik.

“Ada banyak kegiatan yang menjadi aspirasi saya di beberapa desa yang ternyata belum dilaksanakan sampai sekarang. Padahal, kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat,”tandasnya.

Menjawab pertanyaan ini, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie menyatakan bahwa dirinya sudah membentuk tim percepatan penyerapan anggaran daerah. Diharapkan, tim tersebut bisa bekerja maksimal agar pelaksanaan pembangunan daerah bisa segera dilaksanakan dengan baik.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Masan saat hadir dalam Workshop Pengembangan SDM dengan tema “Analisis APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024”  yang dilaksanakan bekerja sama dengan pusat pengembangan SDM Universitas Semarang (PPSDM -USM).

Dalam kegiatan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut, bertujuan untuk pendalaman tugas sebagai wakil rakyat, workshop tersebut bertujuan untuk review atau meninjau kembali pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.

“Dampak molornya pembangunan daerah merugikan masyarakat, karena rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”kata Masan.

Masan menyebut, eksekutor dari pelaksanaan APBD adalah Bupati atau kepala daerah. Kemajuan suatu daerah bergantung pada political will dari kepala daerah. Dimana kepala daerah mau atau tidak melakukan percepatan proses pelaksanaan APBD.

Sebagai wakil rakyat, Masan mengingatkan kepada pemimpin Kabupaten Kudus agar turun tangan melakukan eksekusi langsung terhadap pelaksanaan APBD.

Agar APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 yang sudah disahkan sejak November 2023 segera dilaksanakan guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Pelaksanaan APBD ini tentunya berdampak banyak. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan tentunya mengandung banyak multiplier effect,” terangnya.

Menurut dia, Kabupaten Kudus butuh percepatan dan akselerasi pembangunan daerah.  Masing-masing OPD didorong untuk segera merealisasikan program kerja daerah yang sudah direncanakan. Tujuannya agar serapan anggaran daerah berjalan optimal.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD ke depan harus memiliki visi yang sama tentang bagaimana rumusan penganggaran keuangan daerah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

DPRD dalam rangka menjalankan fungsi budgeting tidak bisa berjalan sendirian. Tentunya butuh kerja sama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk merumuskan APBD sesuai dengan kebutuhan daerah.

Supaya dalam penyusunan anggaran searah dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja pemerintah daerah.

“Dalam rangka penyusunan APBD, bupati punya tim namanya TAPD, DPRD punya tim namanya badan anggaran (Banggar).”Ini harus klop mempunyai tujuan sama,” ujarnya.

Masan menyatakan, DPRD bersama eksekutif harus segera menangani persoalan yang menghambat jalannya pelaksanaan APBD yang mengakibatkan serapan anggaran daerah rendah.

Jika dibiarkan, masyarakat dirugikan atas program kerja pemerintah daerah yang mundur dari perencanaan.

Kepala daerah harus mempunyai jiwa yang peduli, berani, dan cerdas. Tiga komponen tersebut penting bagi seorang pemimpin, jika hilang satu di antaranya akan berdampak pada kemajuan daerah yang tidak optimal.

“Soal komunikasi dengan eksekutif, kewenangan DPRD ada pada budgeting. Menurut kami, ini terlalu lamban dalam proses penyelesaian anggaran. Harus segera ada solusi untuk kebaikan Kabupaten Kudus di masa yang akan datang,” ucap dia.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: Keterlambatan Penyerapan APBD 2024 Bisa Merugikan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.