Tim PKM USM terdiri dari Ketua Dr DC Kuswardani, anggota Guruh Mulia Widayat SE MM, Lusa Mara SE MM, dan Dr Ani Setyowati SE MSi.

Dalam keterangannya, Kuswardani mengatakan, tujuan kegiatan ini, untuk membantu pelaku usaha yang masih menggunakan metode pemasaran konvensional. Akibatnya, mereka tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan omzet penjualannya.

BACA JUGA: Ditreskrimum Polda Jateng Tangkap 4 Preman Berkedok Wartawan, Kombes Dwi: Mereka Jaringan Premanisme

Selain itu, pemberian pemahaman digital marketing, seperti menggunakan medsos secara efektif. Penggunaan medsos, merupakan konsep dasar dari digital marketing, serta pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran produk.

”Konsep digital marketing diharapkan dapat mendorong pelaku UKM untuk memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan platform digital, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” katanya.

Dia berharap, melalui kegiatan itu para pelaku UKM di Kelurahan Pendrikan Lor dapat memahami dan menguasai strategi digital marketing yang efektif, sehingga mampu memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital.

BACA JUGA: Pesantren Harus Menyiapkan Santri yang Adaptif dan Kreatif

Selain itu dengan pemanfaatan teknologi digital yang modern, diharapkan UKM dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

”Kami juga berharap, melalui strategi digital marketing yang efektif, akan terjadi peningkatan penjualan produk UKM, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Beri Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Tingkatkan Penjualan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk kerja sama pemanfaatan hasil pengelolaan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Direktur Manufacturing SBI, Soni Asrul Sani dan Pj Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo S.H, M.Ed. Penandatangan juga disaksikan oleh Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama SBI, Asisten Administrasi Umum, Wasesa dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta, Senin (25/3/2024).

“Kerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya,” kata Direktur Utama SBI, Lilik Unggul Raharjo.

Sebelumnya, SBI telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan berbagai daerah yang sudah beroperasi, seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, DKI Jakarta, Sleman, dan pengelola sampah di Bali. Serta beberapa daerah lain yang masih dalam tahap MoU seperti Pemprov Aceh, Kabupaten Temanggung, Magelang, Bantul dan Wonosobo

Lilik menambahkan, kerja sama ini juga membantu SBI dalam peningkatan pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk mencapai target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan kontribusi SBI sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular.

Pemanfaatan bahan bakar alternatif sebagai substitusi sebagian batu bara dalam proses produksi semen di SBI, dikelola oleh unit bisnis pengelolaan limbah bernama Nathabumi, yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi pengelolaan limbah dan sampah ramah lingkungan.

Pj Walikota, Singgih Raharjo menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah utamanya di Kota Yogyakarta. “Kerja sama dengan SBI adalah langkah tepat karena pengalamannya dalam pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif. Kami berharap, kerja sama ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, dan hasilnya pun bermanfaat untuk perusahaan semen seperti SBI,” ujar Singgih.

Pengolahan sampah menjadi RDF akan di fokuskan di TPS3R Nitikan, Kranon dan Karangmiri. Dengan potensi timbunan sampah sebanyak 310 ton perhari, sampah yang akan diolah menjadi RDF mencapai 120 ton per hari, sedangkan sisanya akan ditangani melalui pengurangan sampah melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik dan Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja.

Ning S

The post SBI dan Pemkot Yogyakarta Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Sampah Perkotaan Menjadi RDF appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Meotel Purwokerto ini mengambil tema “Pemanfaatan Potensi Kekayaan Intelektual Komunal dalam Menunjang Perekonomian Daerah”.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat dan stakeholder terkait perlindungan dan pencatatan Kekayaan Intelektual.

“Kekayaan Intelektual Komunal sangat perlu untuk diakui dan dicatat secara legal oleh negara, hal ini tentunya untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan serta untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional,” ujar Anggiat.

Melihat besarnya Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Jawa Tengah serta pentingnya perlindungan hukum, Anggiat mengajak peserta yang terdiri dari Pemerintah Daerah serta komunitas masyarakat seni dan budaya untuk menginventarisasi dan mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di wilayah masing-masing.

“Tentunya agar Kekayaan Intelektual Komunal kita tidak diklaim oleh negara lain, dan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat daerah di mata dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, empat narasumber yang terdiri dari dosen Universitas Diponegoro, dosen Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, dan Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tri Junianto memaparkan seputar Kekayaan Intelektual Komunal dari segi akademis hingga praktisnya.

Diketahui, pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jawa Tengah melalui Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah mencatat Kekayaan Intelektual Komunal sebanyak 197.

Adapun rinciannya antara lain ekspresi budaya tradisional berjumlah 121, pengetahuan tradisional 33, potensi indikasi geografis 21, dan Sumber Daya Genetik berjumlah 22.

Ning S

The post Tingkatkan Pemahaman dan Pemanfaatan KI Komunal, Kemenkumham Jateng Gelar Promosi dan Diseminasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini, SBI menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk kerja sama pemanfaatan hasil pengelolaan sampah perkotaan menjadi bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Berlangsung di kantor Pemkab Sleman, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Direktur Manufacturing SBI, Soni Asrul Sani dan Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo. Hadir juga dalam penandatanganan tersebut, Lilik Unggul Raharjo, Direktur Utama SBI, Ony Suprihartono, Direktur Human Capital, Legal & Corporate Affairs SBI. Mendapingi Bupati Sleman, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Ir Dwi Anta Sudibya, MT.

Direktur Utama SBI, Lilik Unggul Raharjo menyatakan, kerja sama dengan Pemkab Sleman semakin mempertegas komitmen SBI untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di daerahnya.

“Kerja sama dengan Pemkab Sleman ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya. Sebelumnya, SBI telah menjalin kerja sama pengelolaan sampah dengan berbagai daerah seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, DKI Jakarta, dan pegelola sampah di Bali yang telah berjalan, sedangkan Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Temanggung, masih menunggu implementasi lebih lanjut,” ungkap Lilik, Senin (13/11/2023).

Lilik menambahkan, kerja sama ini juga membantu SBI dalam peningkatan pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk mencapai target penurunan emisi karbon yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan kontribusi SBI untuk perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular. Pemanfaatan bahan bakar alternatif sebagai substitusi batu bara dalam proses produksi semen di SBI, dikelola oleh unit bisnis Nathabumi yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi pengelolaan limbah dan sampah ramah lingkungan.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah utamanya di Kabupaten Sleman. “Kerja sama dengan SBI adalah langkah tepat karena pengalamannya dalam pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif. Kami berharap, kerja sama ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah di Sleman dan hasilnya pun bermanfaat untuk perusahaan semen seperti SBI,” ujar Kustini

Diketahui, kerja sama antara SBI dan Pemkab Sleman ini akan berlangsung selama tiga tahun. Fasilitas RDF milik Pemkab Sleman ini akan mulai beroperasi di akhir bulan Desember 2023. Selanjutnya, Pemkab Sleman akan mengirimkan RDF yang dihasilkan dari pengelolaan sampah perkotaan ke pabrik SBI di Cilacap melalui beberapa alternatif moda transportasi, salah satunya kereta api sebanyak 100 ton per hari untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.

Ning S

The post SBI dan Pemkab Sleman Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Sampah Perkotaan Menjadi RDF appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui rilis disebutkan, dalam menghadapi ketidakpastian situasi sosial, politik, ekonomi dan lingkungan di masa depan terhadap ketahanan energi nasional, pemerintah perlu segera melakukan transisi energi secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan cepat melalui optimasi pemanfaatan sumber energi terbarukan menggantikan sumber-sumber energi fosil.

Hal ini menjadi pembahasan utama dari laporan unggulan Institute Essential Services Reform (IESR) berjudul Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2023.
Dampak krisis energi terlihat pada harga energi seperti batubara, gas alam, dan minyak mentah melambung 2-4 kali pada pertengahan 2022 dibandingkan pada 2019.

Ini juga membuat produsen batubara domestik lebih tertarik untuk mengekspor ke luar negeri yang menyebabkan menipisnya pasokan batubara dalam negeri. Untuk mengatasi masalah krisis energi dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia membuat berbagai keputusan seperti mempertahankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), mengucurkan subsidi energi fosil yang mencapai 650 triliun dan menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi.

Namun, cadangan batubara, minyak dan gas yang menurun tiap tahunnya dan tekanan untuk mengatasi ancaman krisis iklim menuntut solusi jangka panjang agar Indonesia terbebas dari krisis energi di masa depan.

“Untuk menyediakan energi yang terjangkau dan aman, peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk penyediaan listrik, transportasi dan industri dan mengurangi energi fosil harus diakselerasi. Transisi energi perlu dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi arah kebijakan dan daya beli masyarakat,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR saat Konferens Pers peluncuran IETO 2023, Rabu (14/12/2022).

Namun menurutnya, semakin cepat kita meningkatkan bauran energi terbarukan maka semakin rendah kerentanan keamanan energi dan akan semakin murah harga energi di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukan oleh sejumlah hasil kajian IESR. Kata kuncinya adalah target yang ambisius tapi juga fleksibel.

IESR mendorong agar pemerintah membereskan seluruh pekerjaan rumah untuk menggenjot perkembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dengan cepat.

“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat transisi energi benar-benar terjadi dan berkelanjutan, yaitu penyesuaian KEN dan RUEN, penghapusan subsidi batubara dan gas secara bertahap, reformasi harga dan subsidi listrik, mempercepat pengakhiran operasi PLTU batubara, mengembangkan industri sel dan modul surya dalam negeri, penyesuaian grid code, serta mengintegrasikan strategi transportasi dan dekarbonisasi industri sesuai jalur nir emisi. Pemerintah harus mengejar semua reformasi ini secara cepat dan masyarakat harus terus mendorong agar transisi benar-benar terjadi,” jelas Fabby.

IETO 2023 juga menyoroti tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap transisi energi. Namun secara umum, kesiapan transisi energi di Indonesia masih rendah, meskipun beberapa kebijakan, regulasi pendukung dan rencana pengembangan energi terbarukan telah terbit, seperti enhanced NDC, RUPTL 2021-2030 yang memuat porsi 51,6 % energi terbarukan dan Perpres
112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Menurutnya, beberapa hal masih harus dibenahi seperti pembatasan kapasitas pada pemasangan PLTS atap sebesar 15%, yang pastinya menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tersebut dan berkontribusi pada bauran energi terbarukan dalam skala nasional.

Berdasarkan survei publik yang telah kami lakukan, lebih dari 60% masyarakat yang kami survei setuju untuk mempercepat pemberhentian penggunaan batubara sebagai sumber utama dalam sektor ketenagalistrikan dan mendukung pemerintah untuk mulai memperhatikan sumber-sumber lainnya seperti radiasi matahari, air, dan angin.

“Dengan adanya dukungan publik yang besar tersebut, pemerintah harus mulai bisa membuktikan komitmennya dalam menyediakan sumber listrik yang lebih bersih untuk seluruh kalangan masyarakat,” ungkap Handriyanti D Puspitarini, Penulis Utama IETO 2023 yang juga merupakan peneliti senior IESR.

Seluruh pembahasan mengenai status dan analisis sektor energi untuk mendorong percepatan transisi energi terangkum pada IETO 2023. Terbit sejak 2017 dengan ICEO yang kemudian bertransformasi menjadi IETO di 2019, IETO menghadirkan beberapa bab baru dengan analisis yang mendalam.

Ning Suparningsih

The post Antisipasi Krisis Energi, IESR Luncurkan IETO 2023 appeared first on SuaraBaru.id.