Hal itu diungkapkan Plt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih usai kegiatan “Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, dan Peningkatan Literasi Statistik untuk Jurnalis” di Semarang, Kamis (30/10/2025).

Endang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 utamanya adalah untuk melakukan pendataan terkait dengan kondisi perekonomian.

Ia menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan mengupdate kondisi saat ini. Karena selama 10 tahun (sejak 2016) dengan jumlah 4,1 juta usaha di Jawa Tengah, kemungkinan berubah. “Bisa berubah sektor, terutama pada usaha mikro kecil yang sangat rentan terhadap perubahan. Nanti di sana akan tertangkap, penjualan secara online dan lainnya,” kata Endang.

Menurutnya, tidak hanya terhadap pelaku usaha saja, sensus ekonomi ini juga akan menyasar konsumen atau masyarakat.

Sementara itu untuk petugas secara nasional telah disiapkan 180 ribu lebih. Sensus ekonomi sendiri bakal dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Juni hingga Juli 2026. “Saat ini kami tengah mempersiapkan pendataan wilayah kerja statistik. Selain itu akan ada rekruitmen petugas yang akan dilakukan pada awal tahun 2026,” katanya.

“Semua akan berbasis aplikasi yang bisa diakses melalui web masing-masing BPS kabupaten/kota. Nantinya masyarakat harus menjawab dengan jujur, dan bagi pelaku usaha agar menyiapkan catatan-catatan seperti jumlah tenaga kerja berapa, dan bagaimana pengeluarannya,” tutur Endang.

BPS meminta masyarakat dan pelaku usaha agar memberikan jawaban dengan jujur dan data akurat saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Endang menyebut, data hasil sensus tidak diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, seperti yang berkaitan dengan pajak. Data yang disajikan nanti secara agregat, tidak secara individu. Endang menambahkan, bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dari pintu ke pintu.

Sementara dalam sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 ini juga hadir Statistika Ahli Madya BPS Jateng, Wisnu Nurdiyanto SST MT. sebagai narasumber.

Ning S

The post Sensus Ekonomi 2026 Disiapkan, BPS Minta Masyarakat dan Pelaku Usaha Jawab dengan Jujur appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai bentuk persiapan dan kesiapan BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), BPS menggelar segala persiapan termasuk melibatkan pers guna mensosialisasikan hal tersebut.

Plt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, saat acara media gathering, Kamis 30 Oktober 2025, mengatakan, sensus tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan 2026.

“Sensusnya dilakukan dari bulan Mei hingga Juli 2026, saya minta masyarakat dan pelaku usaha memberikan jawaban jujur dan data akurat. Data yang dipersiapkan seperti yang berkaitan dengan jumlah produksi, pekerja, hingga penjualan,” katanya.

Endang secara gamblang mengungkapkan, tujuan diselenggarakannya sensus ekonomi di 2026 tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh kondisi ekonomi dan usaha nasional untuk nantinya dijadikan dasar kebijakan pemerintah yang lebih akurat.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, ke depannya dengan adanya hasil dari sensus ini bisa membantu para pelaku usaha terkait informasi pasar yang lebih akurat, selain tentunya bisa mendukung perencanaan bisnis serta peluang investasi.

“Laporannya nanti tidak perorangan tapi laporan menyeluruh dan menyasar semua pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga besar,” kata Endang menjelaskan.

Dirinya menambahkan, dalam sensus ekonomi ini terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penunjangnya yang tidak ikut disensus karena hal tersebut masuk dalam sensus yang terpisah, yaitu sensus pertanian.

“Yang kami sensus nanti seperti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, lalu juga aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh rumah tangga hanya untuk kebutuhan sendiri,” pungkasnya.

Hery Priyono

The post BPS Sensus Ekonomi 2026, Masyarakat dan Pelaku Usaha Siapkan Diri appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui program ‘Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat’ yang didanai DRTPM Kemendikbudristek, tim dosen USM itu mengenalkan perangkat lunak khusus, berupa Smart Software for Marketing and Accounting (S2MAc), untuk membantu para pelaku usaha.

Program ini digagas tiga dosen USM, yang terdiri dari Ketua Tim Dr Dian Indudewi SE MSi Ak CA, Anggota Tim Dr Yuli Budiati SE MSi, dan Galet Guntoro Setiaji SKom MKom.

BACA JUGA: Gubernur Minta Mahasiswa Baru USM Persiapkan Diri Jadi Pemimpin

Berdasarkan identifikasi awal, Tim PKM menemukan dua masalah utama pada UMKM keripik di Desa Blerong. Pertama, pencatatan keuangan yang masih manual di buku kas, dan kedua, pemasaran digital yang belum optimal.

Dalam keterangannya, Dr Dian Indudewi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha Kampung Keripik, dalam menerapkan software keuangan dan digitalisasi pemasaran berbasis website, serta media sosial.

Menurut dia, melalui program ini, para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas berupa software keuangan, website produk, serta pelatihan mendalam. Sedangkan materi yang disampaikan, mencakup panduan langkah tentang cara mengoperasikan software, untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.

BACA JUGA: Lakukan Inovasi Vitourist, Tim PKM USM Lolos Hibah DPPM Kemendikbudristek

”Selain itu, mereka juga dilatih untuk mengelola website produk. Mulai dari mengunggah foto, menulis deskripsi menarik, hingga mengoptimalkan promosi di media sosial,” ungkap dia lagi.

Disampaikan juga, kegiatan itu mempunyai dampak positif. Pemanfaatan software keuangan terbukti mampu meningkatkan akurasi pencatatan, perhitungan harga pokok, serta transparansi usaha.

”Sementara itu, pelatihan digitalisasi pemasaran berhasil memperluas jangkauan pasar dan mendorong pertumbuhan penjualan,” imbuh Dian.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kampung Keripik, dapat mengelola keuangan dan pemasaran produk secara mandiri, sehingga usaha mereka semakin maju dan berkembang.

Riyan

The post PKM Universitas Semarang Kenalkan Pemanfaatan Smart Software for Marketing and Accounting appeared first on SuaraBaru.id.

REKAN Truckers, kembali kita mendengar rencana lanjutan penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) 2025 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Apa yang sebenarnya baru dari program ini? Apakah sekadar pengulangan dari pola lama yang gagal, atau ada niat sungguh-sungguh untuk berbenah?

Kita semua setuju bahwa keselamatan jalan itu penting. Tapi menyederhanakan masalah ODOL seolah hanya tentang “menyelamatkan nyawa dari truk ODOL” tanpa menyentuh akar persoalan, justru kontraproduktif. Narasi ini terlalu dangkal dan menyudutkan pelaku usaha.

Faktanya, banyak pengusaha juga ingin patuh, tapi sistem dan regulasinya tidak memberi ruang. Belum ada kejelasan soal legalisasi kendaraan overdimensi, tidak ada skema transisi yang adil, dan yang muncul justru penegakan hukum yang semakin masif.

Yang lebih membingungkan, sekarang Korlantas Polri justru tampil paling depan dalam urusan ODOL, seolah mengambil alih peran utama dari Kemenhub. Bukannya berkoordinasi untuk memperbaiki sistem, malah terkesan akan berlomba memperbanyak penindakan dan publikasi.

Sejak kapan penegakan hukum jadi satu-satunya solusi? Di mana terobosan kebijakan teknis dari Kemenhub yang seharusnya punya otoritas utama?

Pengawasan overload pun masih memakai cara lama timbang manual. Di era digital hari ini, cara seperti itu bukan hanya tidak efektif, tapi membuka celah penyimpangan. Seharusnya, sistem pengawasan sudah berbasis data digital, manifes barang, GPS tracking, dan integrasi dengan sistem KIR dan jalan tol.

Apa yang seharusnya dilakukan?
1. Evaluasi menyeluruh terhadap program ODOL 2017–2023.
Jangan hanya melanjutkan apa yang sudah terbukti tidak efektif.

2. Berikan kejelasan status kendaraan overdimensi
Regulasi legalisasi dan sertifikasi ulang (KIR Amnesti, SRUT Transisi)

3. Hentikan pendekatan perang publikasi di media sosial
Buka ruang dialog serta kolaborasi nyata dengan pelaku usaha.

4. Tegaskan kembali peran Kemenhub sebagai pembuat kebijakan dan solusi, bukan sekadar pelengkap dari operasi penindakan.

5. Dorong digitalisasi sistem pengawasan
bukan zamannya menggunakan metode lama yang tidak efisien.

Kalau hanya terus menekan pelaku usaha tanpa solusi konkret, maka ODOL hanya akan berganti wajah dari truk jalan raya ke truk yang sembunyi, dari penindakan ke pelanggaran sistemik.

Kita butuh keberanian nyata dari Kemenhub dan Korlantas, bukan sekadar pencitraan. Program ODOL 2025 seharusnya jadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar perpanjangan penindakan.

Agus Pratiknyo (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo)

The post ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan! appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto saat membuka kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku usaha di wilayah Jawa Tengah, di Pekalongan, Selasa (30/4/2024).

Tingginya jumlah permohonan KI dari Jawa Tengah menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun tren positif ini tidak linear dengan kesadaran masyarakat dalam menghargai karya orang lain.

“Tingginya kesadaran untuk mendaftarkan atau mencatatkan Kekayaan Intelektual ini ternyata belum berbanding lurus dengan kesadaran untuk menghargai karya orang lain,” kata Tejo.

Menurut Tejo, di wilayah Jawa Tengah sendiri, sepanjang tahun 2023 terdapat 7 pengaduan Kekayaan Intelektual, yang terdiri atas dugaan pelanggaran merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang.

Mengutip penjelasan, Lawrence Meir Friedman, seorang pakar hukum, Kakanwil Kemenkumham Jateng menyebutkan bahwa terdapat 3 komponen dalam sistem hukum.

“Yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu budaya hukum penegak hukum dan budaya hukum masyarakat,” jelas Tejo.

“Jika dikaitkan dengan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, maka selain penegak hukum yang bekerja secara optimal, perlu juga didukung oleh budaya hukum masyarakat. Budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain perlu untuk ditingkatkan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Tri Junianto menjelaskan, kegiatan ini sebagai sarana diskusi dan sosialisasi mengenai pelanggaran KI, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya KI dan mencegah terjadinya pelanggaran KI di Jawa Tengah.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anom Wibowo, anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Sub Bidang Pelayanan KI Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI bagi Pelaku Usaha appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan pelaku usaha yang masuk dalam skala menengah bisa menunjukkan kemanapun hingga menembus pasar luar negeri. Misalnya saja salah satu perusahaan galangan kapal di Gresik yang kini punya pasar di Malaysia dan Brunei.

“Ini menunjukkan bahwa keberadaan industri hulu migas tidak saja memberikan hasil energinya, tapi juga membuka kesempatan terhadap pelaku usaha penunjangnya untuk mengembangkan teknologi,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, di acara Forum Kapasitas Nasional III tahun 2023 Wilayah Kerja Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara (Jabanusa), di Surabaya, Selasa (23/5/2023).

Forum Kapnas III 2023 wilayah Jabanusa merupakan rangkaian pertama Forum Kapnas yang juga akan dilaksanakan di empat wilayah kerja SKK Migas lainnya, yakni Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Wagub Jatim juga melihat bahwa Forum Kapnas yang sudah dua kali dilaksanakan telah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dibina oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dia berharap forum ini dilanjutkan, sehingga bisa terus menciptakan mulplier effect bagi perekonomian lokal, daerah, dan nasional.

Secara umum, kata Emil, aktivitas industri minyak dan gas di Jawa Timur memiliki pengaruh penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun lalu Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, di luar perhitungan sektor migas. Namun ketika sektor migas dimasukkan ke dalam agregat pertumbuhan ekonomi provinsi, angkanya turun menjadi 5,7 persen. Setelah ditelisik, ternyata penyebabnya adalah terjadi beberapa gangguan infrastruktur termasuk tanah longsor pada dua kuartal di tahun lalu, yang menyebabkan aktivitas migas terganggu.

“Di satu sisi, industri ini punya pengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain continuity-nya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saya harap semua pihak bisa menjaga stabilitas kegiatan industri migas, agar perputaran ekonomi tidak terganggu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sekaligus Ketua Forum Kapnas Erwin Suryadi memaparkan output dari kegiatan Forum Kapnas yang semakin dirasakan oleh para pelaku usaha pendukung industri hulu migas, termasuk UMKM.

“Ada ratusan UMKM di Jawa Timur yang dibina. Setelah melewati proses kurasi, terdapat 8 UMKM yang kami fasilitasi untuk bekerja sama dengan Tokopedia sehingga mereka bisa memasarkan produknya lewat market place. Jumlah ini akan terus bertambah,” kata Erwin.

Ning S

The post Wagub Jatim: Forum Kapnas Buka Kesempatan Pelaku Usaha Kembangkan Teknologi appeared first on SuaraBaru.id.

Pada aniversari kedua ini,  Rumah BUMN Rembang mengadakan Festival UMKM Kokoh pada tanggal 25 – 26 Agustus 2022. Festival UMKM terbesar di kabupaten Rembang tersebut diselenggarakan selama dua hari di halaman RB Rembang.

Dalam festival, CEO Rumah BUMN Rembang Yeni Indah Lestari, mengatakan bahwa sebanyak 222 pelaku UMKM dengan 2.222 produknya ikut berpartisipasi, serta berbagai macam perlombaan hingga performance dari 22 komunitas, industri kreatif, fashion designer dan generasi millenials yang selama ini merasakan manfaat kehadiran RB Rembang.

The post Aniversari Ke-2 Rumah BUMN Rembang Dimeriahkan Festival UMKM Kokoh 2022 appeared first on SuaraBaru.id.