“Ini lebih kejam dari terorisme karena merusak masa depan anak-anak bangsa yang dirusak,” kata Riyanta, dalam konferensi pers yang menghadirkan ayah korban di Kota Semarang, Jumat, 8 Mei 2026.

Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus GJL itu, menggaris bawahi, dengan meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut perkara tersebut secara profesional dan terbuka. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang menghambat proses hukum sejak laporan awal masuk pada 2024 hingga baru ditangani pada 2026.

Riyanta mengatakan, perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan delik aduan. Artinya aparat kepolisian seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi dari korban.

“Ini tindak pidana murni, bukan delik aduan. Jadi tidak perlu ada pencabutan laporan atau alasan menunggu laporan. Aparat harus bergerak melakukan investigasi dan klarifikasi,” katanya.

Riyanta mendorong kasus tersebut diusut secara terang-benderang tanpa adanya intervensi maupun upaya menutupi fakta hukum di lapangan. Selain itu aparat penegak hukum harus mau mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam upaya intimidasi terhadap korban, keluarga korban, dan pengacara korban.

Dia lantas mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Komisi III DPR RI membentuk tim independent. Tujuannya guna melakukan audit internal Polri maupun audit publik terhadap penanganan kasus tersebut.

“Untuk membentuk tim independen. Lakukan audit internal maupun audit publik. Kenapa laporan sejak 2024 baru ditangani 2026, ini harus dibongkar sejelas-jelasnya,” katanya.

Menurutnya, audit tersebut penting untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang bermain di balik lambannya proses hukum. Termasuk dugaan aliran dana maupun praktik intimidasi terhadap korban dan keluarga korban.

“Siapa yang bermain, siapa yang mengancam-ngancam, ini harus dibuka. Kalau diaudit nanti akan terlihat semuanya,” katanya.

Momenturm Reformasi Penegakan Hukum

Lebih lanjut, Riyanta mengatakan, kasus tersebut agar dapat menjadi momentum reformasi dalam tubuh kepolisian maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Dia menilai masih banyak laporan masyarakat yang penanganannya berjalan lambat sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Peristiwa ini harus menjadi pintu masuk reformasi Polri dan reformasi penegakan hukum. Banyak kasus yang dilaporkan bertahun-tahun tetapi tidak ada kejelasan,” katanya.

Selain mendorong penegakan hukum, Riyanta juga mengingatkan para orang tua agar lebih berhati-hati saat memilih lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren bagi anak-anak mereka.

Sementara itu, ayah seorang santriwati korban dugaan pencabulan oleh seorang yang disebut kiai di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo, mengaku mengalami intimidasi setelah melaporkan kasus yang dialami putrinya ke polisi. Meski demikian, dia menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memperjuangkan para korban lain.

Orang tua korban yang berinisial H itu mengatakan, pada 2024 dia melaporkan perkara tersebut ke Polres Pati. Akan tetapi berjalan lambat saat itu. Di mana baru terlihat kelanjutan laporan pada 2026, dengan pejabat terkait baru.

Dia juga sempat meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum secara gratis selama hampir dua tahun. Akan tetapi menurutnya, belum ada langkah konkret untuk mempercepat proses hukum maupun penahanan terhadap terduga pelaku.

“Alhamdulillah kemudian ada tim Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang mengawal dan memberi dukungan moral supaya mental keluarga tetap kuat,” katanya.

Dia secara tegas mengatakan, tidak akan terpengaruh apa pun dalam mengawal jalannya perkara dugaan pelecehan seksual tersebut.

”Tujuan saya menyelamatkan banyak orang di pondok tersebut,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Riyanta Desak Audit Internal Polri dalam Dugaan Pelecehan Santriwati Ponpes di Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mengungkap Sisi Lain Lembaga Pendidikan Agama: Belajar dari Kekerasan Seksual di Ponpes Ndolokusumo Pati” yang digelar pada Selasa (6/5/2026).

Dalam forum tersebut, Ahmad Jukari menegaskan pentingnya efektivitas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Keagamaan.

“PMA 73/2022 tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif semata. Harus ada pengawasan, pembinaan, dan kewajiban konkret bagi setiap satuan pendidikan keagamaan,” tegasnya.

Implementasi Lemah, SOP Minim

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati, Indar Wahyuni, mengungkapkan bahwa implementasi aturan tersebut masih jauh dari harapan. Ia menyoroti minimnya lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penanganan kekerasan seksual.

“Masih sangat sedikit madrasah maupun pesantren yang punya SOP jelas. Ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi,” ujarnya.

Tiga Kasus Terungkap, DPRD Turun Tangan

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Kastomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengawal sedikitnya tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Pati.

Kasus tersebut terjadi di Ponpes Ndolokusumo, Kecamatan Tlogowungu,
Pondok pesantren di Kecamatan Dukuhseti dan Pondok pesantren di Kecamatan Jakenan

Menurut Kastomo, persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan anak-anak, termasuk santri yatim.

“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial dan pihak terkait untuk memastikan penindakan, baik administratif maupun pidana,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD turut mengawal nasib para santri jika lembaga pendidikan terkait harus ditutup.

Kendala Pembuktian, Saksi Enggan Bicara

Sekretaris LBHNU Kabupaten Pati, M. Miftah, menambahkan bahwa proses hukum dalam kasus kekerasan seksual kerap menghadapi kendala serius, terutama minimnya saksi.

“Pernah ada laporan korban mencapai sekitar 50 orang. Tapi dalam proses penyidikan, banyak saksi yang tidak bersedia memberikan keterangan,” ungkapnya.

Butuh Sistem Nyata, Bukan Sekadar Regulasi

Ahmad Jukari menegaskan bahwa berbagai kasus yang terjadi harus menjadi alarm keras bagi semua pihak. Menurutnya, perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang benar-benar bekerja dan berpihak pada korban, bukan sekadar regulasi di atas kertas,” tegasnya.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, termasuk akademisi, legislatif, serta lembaga bantuan hukum, sebagai bentuk kolaborasi dalam mencari solusi konkret atas persoalan yang kian mengkhawatirkan.

Ali Bustomi

The post Darurat Kekerasan Seksual di Pesantren, IKA PMII Pati Minta Kemenag Bertindak Tegas appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini menjadi momentum penting bagi para alumni lintas generasi untuk mempererat tali persaudaraan serta meneguhkan komitmen kontribusi terhadap bangsa.

Ketua PC IKA PMII Pati, Ahmad Jukari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan rutin para alumni. Meski dikemas secara sederhana, esensi utama dari pertemuan ini adalah menjaga komunikasi antarkader.

“Ini adalah kelanjutan pertemuan rutin kita. Sederhana, yang penting kita bisa saling bertemu. Saya sangat berterima kasih kepada PAC IKA PMII Kayen yang telah mempersiapkan ini dengan luar biasa. Selaku pengurus cabang, saya juga memohon maaf jika dalam pengelolaan organisasi masih banyak kekurangan,” ujar Ahmad Jukari.

Perwakilan PW IKA PMII Jawa Tengah, Muh Zen, yang hadir pada kesempatan tersebut memaparkan perkembangan signifikan organisasi di tingkat wilayah. Saat ini, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sudah terbentuk 33 Pengurus Cabang.

“Tinggal dua daerah yang belum, yakni Kota Magelang dan Wonogiri. Kami juga berharap di Pati, 21 PAC bisa segera terbentuk seluruhnya,” ungkap Muh Zen.

Lebih lanjut, ia membeberkan agenda besar PB IKA PMII di tahun 2026, di antaranya sensus alumni dan pembuatan kartu anggota. Selain itu juga ada pemetaan profesi para alumni PMII.

“Pendataan menyeluruh alumni PMII secara nasional. Selain itu lengurus juga bakal melakukan pemetaan potensi alumni yang berkiprah di dunia pengusaha, politisi, akademisi, dan sektor lainnya. Bahkan rencananya, PB akan mendirikan Lembaga Amil Zakat,” ungkap dia.

Sementara itu Ketua PCNU Pati, KH Yusuf Hasyim, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan suntikan semangat bagi para kader. Ia menekankan pentingnya peran alumni PMII dalam mengawal arah perubahan di Kabupaten Pati.

“Kader harus bergerak sesuai arah perubahan yang baik untuk Pati. Pergerakan yang sudah dilakukan teman-teman selama ini harus terus dilanjutkan,” tegas dia.

Menyinggung potensi strategis organisasi, Yusuf Hasyim juga memberikan sinyal mengenai peran politik alumni di masa depan.

“Bukan tidak mungkin jika IKA PMII melakukan deklarasi atau gerakan bersama, kita bisa mengangkat momentum tersebut di tahun 2029 mendatang,” ungkap alumnus PMII Komisariat Walisongo Semarang ini.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pengurus IKA PMII Pati yang saat ini menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, di antaranya Kastomo dan Muslihan.

Ali Bustomi

The post Perkuat Sinergi, IKA PMII Pati Gelar Halalbihalal dan Peringatan Harlah di Kayen appeared first on SuaraBaru.id.

Peristiwa itu terjadi di Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan, saat sopir truk bermuatan padas batu dan dastu melintas di jalan berlubang tersebut, Jumat (20/2/2026).

Sebelumnya, Brigpol Choirul Hakim menerima laporan warga yang terjatuh akibat jalan berlubang di sekitar jalur Purwodadi-Pati.

BACA JUGA : Pedagang Gultik, Raih Hadiah Tabungan Bima

Ia mengetahui kabar itu ketika menyambangi masjid setempat dan berdialog dengan warga selepas kegiatan pengajian rutin desa, Selasa (17/2/2026).

“Saat kami sambang dan membagikan bantuan dari Kapolda Jawa Tengah, kami mendapatkan informasi adanya warga yang terjatuh karena lubang jalan,” jelasnya.

Brigpol Choirul Hakim lalu melakukan pengecekan dan memastikan kondisi jalan berlubang yang cukup membahayakan pengguna jalan.

Saat pengecekan berlangsung, sebuah truk bermuatan padas batu tiba-tiba berhenti di dekat lokasi yang ditinjau petugas.

Sopir truk yang enggan disebut namanya turun dan menawarkan sebagian muatan dastu untuk menutup lubang jalan.

“Tiba-tiba ada sopir yang berhenti dan memberikan dastu untuk menutupi lubang jalan,” ungkap Brigpol Choirul Hakim.

Sopir truk itu menyatakan ikhlas membantu agar tidak ada lagi warga yang terjatuh akibat jalan berlubang tersebut.

BACA JUGA : Alasan Chiko Pembuat Konten Asusila Deepfake AI Dituntut 7 Bulan Penjara, Pengacara Keberatan

Brigpol Choirul Hakim langsung mengatur arus lalu lintas agar sopir truk bisa menurunkan padas batu dengan aman.

Ia turut menata dastu pada lubang dengan panjang sekitar 50 sentimeter dan kedalaman kurang lebih 15 sentimeter.

“Alhamdulillah sudah tertata dengan baik, lubang sudah ditambal sementara dengan dastu,” ujarnya penuh syukur.

Kapolsek Grobogan AKP Duddy Lukman Prabowo mengapresiasi Brigpol Choirul Hakim dan sopir truk yang sigap menutup jalan berlubang dengan dastu.

“Di tengah cuaca musim hujan ini memang menyebabkan ada beberapa jalan yang berlubang. Untuk jalan yang ditambal merupakan jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Grobogan dan Pati,” ungkap AKP Duddy, saapan akrabnya.

BACA JUGA : Pelajar Poncowarno Terima Bantuan Alat Sekolah dari Polres Kebumen

Pihaknya berharap pihak terkait segera melaksanaan perawatan jalan di lokasi tersebut, terlebih menjelang Mudik Lebaran ini.

Kapolsek juga mengimbau pengguna jalan agar waspada terhadap jalan-jalan yang berlubang dan selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas.

“Utamakan keselamatan berlalu lintas dan tetap berhati-hati saat mengendarai kendaraannya di wilayah Kecamatan Grobogan,” pungkas AKP Duddy.

TYA WIDYA

The post Kolaborasi Polisi dan Sopir Truk di Grobogan, Tambal Jalan Berlubang Dengan Dastu appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengirimkan Radiogram kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Menanggapi itu, Ahmad Luthfi lantas menerbitkan Surat dengan Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026 tentang penugasan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati.

Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Kabupaten Pati memiliki pengganti yang bertugas sebagai pemimpin di pemerintahan tersebut.

Surat penugasan itu diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin kepada Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu 21 Januari 2026.  Risma Ardhi Chandra, secara resmi didapuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati.

Taj Yasin menyampaikan pesan kepada Risma Ardhi Chandra agar dapat mengoordinasikan jalannya pemerintahan. Sejalan dengan tugas menjaga kondusivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Saya nitip kepada Mas Chandra, agar bisa mengoordinasikan, memberikan ketenangan, ketentraman di lingkungan pemerintah kabupaten Pati,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Gus Yasin juga meminta kepada Risma Ardhi Chandra sebagai Plt Bupati Pati menjaga soliditas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pati. Hal ini agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Marilah bersama-sama bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita,”  kata pria asal Kabupaten Rembang itu.

Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan, kesiapannya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai penugasan yang diberikan.

“Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Pati dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Risma Ardhi Chandra mengatakan, kehadiran Taj Yasin sebagai bentuk perhatian dan dukungan, sekaligus memberi arahan dan pedoman dalam situasi yang sedang dihadapi.

“Kami mohon dukungan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pati dalam melanjutkan agenda pembangunan di Pati agar dapat berjalan dengan baik,” ucapnya. (*)

Diaz A Abidin

The post Siapa Pengganti Bupati Pati Sudewo yang Ditangkap KPK? Wagub Jateng Taj Yasin Titip Pesan appeared first on SuaraBaru.id.

The post TNI AL Semarang Ingin Bersamai Warga Pati hingga Banjir Reda appeared first on SuaraBaru.id.

Korban ditemukan dalam kondisi sehat di sekitar Pos 4 Jalur Pendakian Puncak 29 setelah operasi pencarian terpadu lintas kabupaten.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Kebencanaan BPBD Kudus, Ahmad Munaji, menjelaskan bahwa operasi pencarian melibatkan tim gabungan dari BPBD Kudus, Jepara, Pati, Basarnas, SARDA Jateng, serta relawan.

“Korban ditemukan sekitar pukul 05.52 WIB dan langsung dievakuasi melalui jalur Tempur, Jepara. Pencarian intensif dimulai sejak pukul 02.00 WIB karena ada kemungkinan korban tersesat ke jalur Kudus,” ujar Munaji.

Kronologi Hilang

Menurut laporan BPBD Kudus, Reno bersama tiga rekannya mulai mendaki dari Basecamp Tempur, Jepara, sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah mencapai puncak, Reno meminta izin turun lebih dulu pada pukul 16.00 WIB.

Namun, Reno tidak kunjung terlihat saat rekan-rekannya tiba kembali di basecamp pukul 17.00 WIB. Laporan hilangnya diteruskan ke BPBD Jepara. Pencarian awal sempat dihentikan pukul 01.00 WIB akibat kondisi cuaca hujan dan jarak pandang yang terbatas.

Setelah koordinasi lintas wilayah, keberadaan Reno akhirnya terdeteksi di sekitar Pos 4 dan ia berhasil dievakuasi dengan selamat. Operasi pencarian dinyatakan selesai pukul 06.00 WIB.
Imbauan Keselamatan

Menanggapi insiden ini, Munaji menekankan pentingnya keselamatan bagi para pendaki. Ia mengingatkan para pendaki muda untuk tidak memaksakan diri demi konten media sosial dan selalu memprioritaskan keselamatan.

“Sekarang banyak pendaki muda yang mengejar konten, bukan keselamatan. Edukasi keselamatan di gunung harus terus dilakukan,” tegasnya.

BPBD Kudus mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa prakiraan cuaca sebelum mendaki dan tidak memisahkan diri dari rombongan.

Ali Bustomi

The post Pendaki Asal Pati yang Hilang di Gunung Muria Ditemukan Selamat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian TNI dalam menjaga kebersihan dan upaya memulihkan kembali situasi pasca aksi unjuk rasa.

Tampak puluhan anggota TNI memunguti gelas plastik, botol air mineral, potongan kayu, dan batu yang tercecer di halaman kantor Bupati.

Meski telah seharian melaksanakan pengamanan, para personel tetap berinisiatif untuk memastikan area tetap bersih.

Aksi gotong royong tersebut juga menjadi bentuk teladan kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Sehingga hubungan harmonis antara aparat dan warga dapat terus terjaga.

Ning S

The post Usai Amankan Demo di Pati, Prajurit TNI Gotong Royong Bersihkan Sisa-Sisa Sampah  appeared first on SuaraBaru.id.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, pengamanan yang melibatkan 2.703 personel berjalan baik, meski aksi damai berubah ricuh karena kelompok tertentu melempar batu, botol air mineral, dan buah busuk.

“Sejak awal unjuk rasa berlangsung damai, namun aksi anarkis kelompok ini memicu eskalasi hingga terjadi chaos,” ujar Artanto, Rabu (13/8/2025).

BACA JUGA : Semen Gresik – BPBD Rembang Gelar Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana untukWujudkan Desa Tangguh Bencana di Dowan

Polisi awalnya mengedepankan upaya persuasif, namun peringatan tidak diindahkan. Petugas akhirnya membubarkan massa dengan tindakan tegas dan terukur.

“Kami mendorong massa keluar dan memecah kerumunan untuk mengembalikan situasi,” jelasnya.

Sekitar pukul 15.30 WIB, kondisi di Kantor Bupati dan Alun-alun Pati mulai pulih. Patroli terus dilakukan guna memastikan keamanan wilayah.

Aparat juga mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator yang mendalagi aksi anarkis tersebut.

Artanto menambahkan, massa juga membakar satu kendaraan dinas Polri milik Propam. Penyidik saat ini mengumpulkan bukti dan mendalami kejadian tersebut.

Kericuhan mengakibatkan 38 korban luka, terdiri atas 9 anggota Polri dan 29 warga. Korban mendapat perawatan di RSUD Soewondo, sebagian besar telah dipulangkan.

“Anggota kami mengalami luka robek, memar, dan dislokasi, sedangkan warga kebanyakan sesak napas dan lecet akibat situasi di lokasi,” ujarnya.

Polda Jawa Tengah menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. “Kami sudah cek ke rumah sakit, sampai sore ini nihil korban meninggal,” tegas Artanto.

Menurutnya, mayoritas korban masyarakat mengalami sesak napas akibat gas air mata. Penanganan medis dilakukan cepat untuk mencegah kondisi memburuk.

BACA JUGA : KUPS Jaya Mandiri Makmur Bertekad Wujudkan Batang Zero Waste

Polda Jateng memastikan semua korban mendapatkan perawatan layak dan terus memantau perkembangan kesehatan mereka.

“Situasi di Kabupaten Pati sudah kondusif. Mari jaga keamanan bersama dan hindari provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandas Artanto.

Polda Jawa Tengah juga mengimbau masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai aturan agar unjuk rasa tetap kondusif.

TYA WIDYA

The post Pati Kembali Kondusif, Polda Jateng: 11 Orang Terduga Provokator Diamankan, 38 Terluka appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, mengatakan para korban mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan terdekat.

Dari total korban, 40 orang dirawat di RSUD RAA Soewondo, empat orang di Klinik Marga Husada, satu orang di Klinik PMI, tujuh orang di RS Keluarga Sehat, dan 12 lainnya mendapatkan perawatan di lokasi kejadian.

BACA JUGA : SCU Terima Program Beasiswa Nexa Senilai Rp 100 Juta

“Sebagian besar korban menjalani rawat jalan, sedangkan enam orang dirawat inap,” ujar Lucky.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artarto, menegaskan tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi yang berujung bentrok tersebut.

Ia menyebut delapan anggota polisi juga terluka yang terdampak dari demo berakhir anarkis itu. Para personel polisi ini, kata dia, mengalami lebam dan robek, termasuk di bagian kepala.

BACA JUGA : Polres Wonogiri Menggelar Sertijab Kabag, Kasat dan Kapolsek

Aksi demonstrasi dipicu keputusan Bupati Pati, Sudewo, menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, yakni sebesar 250 persen.

Meski kebijakan itu dibatalkan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap turun ke jalan karena kecewa.

DPRD Pati menyetujui penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak mundur, dengan alasan ia terpilih secara konstitusional.

TYA WIDYA

The post Dinas Kesehatan Pati Catat 64 Korban Luka Akibat Demonstrasi Anarkis appeared first on SuaraBaru.id.