Hingga 31 Juli 2025, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mencatat capaian PBB-P2 sudah menembus Rp30,6 miliar dari target Rp50,9 miliar pada tahun ini.

Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, optimistis target tersebut dapat terpenuhi sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2025.

“Kami terus melakukan berbagai upaya percepatan, mulai dari pemberian kebijakan bebas denda tunggakan hingga 31 Agustus 2025, penagihan rutin, hingga lomba lunas kering PBB bagi perangkat desa dan hadiah untuk desa yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo,” jelasnya.

Baca juga:

Jangan Kaget! Tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus Tahun Ini Juga Melonjak Tinggi

PWI-LS Kudus Gelar Aksi Desak Usut Perusakan Nisan Makam Sunan Muria

Djati menambahkan, setiap desa dan kecamatan di Kudus memiliki karakter tersendiri dalam pelunasan PBB. Misalnya, wilayah Undaan biasanya baru membayar setelah panen.

Sementara, di lingkungan Pemerintahan Desa, pembayaran PBB-P2 juga relatif berjalan dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Hasil Panen Bagus, Warga Bersyukur

Sekretaris Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Teguh Santoso, mengungkapkan capaian pembayaran PBB-P2 di desanya baru sekitar 60 persen.

“Kami optimistis bisa mencapai target. Warga akan tertib membayar pajak jika hasil dan harga panen bagus,” katanya.

Meski tarif naik signifikan, Teguh menilai ketaatan warga masih cukup baik. Di antara warganya memang ada rasan-rasan terkait kenaikan tarif PBB-P2, namun tidak ada yang melakukan penolakan seperti di wilayah Pati.

Teguh menegaskan, meskipun ada kenaikan tarif hingga 50 persen, belum ada warga yang mengajukan keberatan secara resmi. Menurutnya, kondisi ekonomi warga yang dipengaruhi hasil pertanian menjadi faktor utama kelancaran pembayaran pajak di wilayahnya.

“Kalau panen baik dan harganya baik, warga sudah sangat bersyukur dan akan tertib membayar pajak,”katanya.

Dengan sisa waktu sebulan hingga batas jatuh tempo, Pemkab Kudus berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi agar target PBB-P2 2025 dapat tercapai sesuai harapan.

Ali Bustomi

The post Tak Seperti Pati, Pembayaran PBB-P2 di Kudus Lancar Meski Ada Kenaikan Hingga 50 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Tingginya tarif PBB-P2 tahun ini menuai respon dari sejumlah wajib pajak. Beberapa di antaranya ada yang mengaku keberatan akan besaran PBB-P2 yang harus dibayarnya.

Bahkan, beberapa desa ada yang pemerintah desanya secara resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran PBB-P2 yang dibebankan kepada warga desanya.

Salah satunya adalah Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan. Sekretaris Desa setempat, Teguh Santosa mengatakan pada tahun ini, jumlah ketetapan PBB di wilayahnya mencapai Rp 651 juta dengan jumlah SPT yang mencapai 4.437. Jumlah ini meningkat sebesar 43 persen dari jumlah ketetapan tahun 2024 yang sebesar Rp 455 juta dengan jumlah SPT mencapai 4.391.

“Atas dasar itu, kami Pemerintah Desa Undaan Kidul sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas besaran ketetapan PBB-P2 tersebut,”kata Teguh.

Keberatan lain juga muncul dari Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah desa setempat juga mengajukan peninjauan kembali ketetapan PBB-P2 lantaran NJOP tidak sesuai kondisi riil.

Pemerintah desa setempat beralasan banyak tanah pertanian di desa setempat yang terendam banjir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Djati Solechah mengatakan wajib pajak perorangan maupun melalui Pemerintah Desa yang keberatan atas ketetapan PBB-P2 bisa mengajukan peninjauan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kudus melalui BPPKAD.

“Permohonan peninjauan kembali memang diperbolehkan dan memang ada mekanismenya,”kata Djati, Kamis (22/5/2025).

Baca juga:

Jangan Kaget! Tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus Tahun Ini Juga Melonjak Tinggi

Menurut Djati, dari pengajuan peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Kabupaten melalui BPPKAD akan menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan baik secara administrasi maupun secara langsung di lapangan.

“Dari peninjauan kembali tentu akan disikapi secara proporsional. Jika alasannya peninjauan kembali dan hasil pengecekannya memang sesuai, tentu permohonan tersebut bisa diakomodir atau dikabulkan secara keseluruhan maupun Sebagian,”ungkapnya.

Ali Bustomi

The post Keberatan Tarif PBB-P2 di Kudus? Warga Bisa Ajukan Peninjauan, Begini Prosedurnya! appeared first on SuaraBaru.id.