Langkah ini menuai kontroversi, mengingat sosok Habib Ja’far dikenal luas oleh masyarakat sebagai ulama yang diyakini memiliki karomah dan kedekatan spiritual tinggi, bahkan dianggap sebagai wali oleh sebagian kalangan.

Latar Belakang dan Legalitas PWI-LS

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kudus, kepengurusan PWI-LS Kudus resmi dibentuk berdasarkan SK Pimpinan Pusat PWI-LS Nomor 011/SK-055/PW-PWI-LS/IX/2023, tertanggal 28 September 2023.

Organisasi ini terdaftar secara sah di Bakesbangpol melalui Surat Keterangan Nomor 200.1.4.1/04/2025 pada 26 Februari 2025. Dengan demikian, keberadaan PWI-LS telah diakui secara hukum sebagai organisasi masyarakat yang berada dalam binaan pemerintah daerah.

Markas atau sekretariat PWI-LS Kudus berlokasi di sebuah rumah kecil di kawasan kapling Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae. Meski tergolong sepi dari aktivitas penduduk, lokasinya cukup strategis karena tidak jauh dari area Kampus Universitas Muria Kudus (UMK).

Ideologi dan Tujuan Gerakan

Ketua PWI-LS Kudus, Masnan, menjelaskan bahwa organisasi ini berdiri atas dasar perjuangan melanjutkan visi dan misi Walisongo dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah.

“PWI-LS hadir untuk membentengi umat dari paham-paham yang dianggap menyimpang, khususnya yang berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam dan klaim keturunan para habib dari Baalawi,” ujar Masnan.

Baca juga: PWI-LS Kudus Desak Bangunan Makam Habib Ja’far Dibongkar, Sebut Langgar Aturan Desa

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah anggota aktif PWI-LS Kudus mencapai sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang sosial. Bahkan, menurutnya, sebagian merupakan kader NU dan Ansor. “Kalau dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Kudus, hampir semuanya bergabung,” ungkapnya.

Struktur Pengurus dan Tuduhan Pencatutan Nama

Dalam struktur organisasi yang terdaftar di Bakesbangpol, Masnan didampingi oleh Slamet Riyadi sebagai sekretaris dan Siswanto Ploso sebagai bendahara. Selain itu, ada nama-nama dengan latar belakang akademik dan hukum yang cukup mencolok, seperti Dr. Esta Felani Cahyono, Dr. M. Masykuri, S.E., dan Wiyono—praktisi hukum yang juga dikenal sebagai tokoh NU di Kudus.

Namun, muncul dugaan pencatutan nama dalam daftar kepengurusan. Salah satunya disampaikan langsung oleh Wiyono yang merasa namanya dicantumkan tanpa konfirmasi.

“Saya tidak pernah menjadi pengurus PWI-LS. Namanya dicatut. Saya sudah klarifikasi langsung ke Masnan karena kami berteman baik,” tegas Wiyono.

Meski mengusung misi dakwah yang tegas, Masnan menegaskan bahwa gerakan PWI-LS tidak akan mengarah pada tindakan anarkis. Mereka memilih jalur hukum sebagai pendekatan utama dalam menyampaikan aspirasi dan membangun narasi perjuangan.

“Langkah hukum adalah pilihan kami. Tidak ada kekerasan,” tuturnya.

Isu Pembongkaran Makam dan Nasab Baalawi

Salah satu isu sentral yang diangkat PWI-LS saat ini adalah persoalan nasab para habib dari kelompok Baalawi. Mereka menuding adanya pemutarbalikan sejarah terkait keturunan Nabi Muhammad SAW serta peran kelompok Baalawi dalam sejarah Islam di Nusantara.

Tuntutan pembongkaran bangunan makam Habib Ja’far menjadi puncak dari polemik yang menyeret isu ideologis dan historis ini ke ranah publik.

Ali Bustomi

The post Berikut Profil dan Kepengurusan PWI-LS Kudus, Organisasi yang Tuntut Pembongkaran Makam Habib Ja’far Alkaff appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen peluncuran aplikasi SIPAKLEO (Sistem Pemberitahuan Keberadaan Laporan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan), sebuah inovasi digital untuk pemantauan dan pelaporan aktivitas ormas secara real-time.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris selaku keynote speaker, didampingi oleh Wakil Bupati Bellinda Birton, Kapolres Kudus, dan perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Turut hadir pula unsur Forkopimda Kudus, Ketua TP PKK Kudus, Kepala Badan Kesbangpol, serta perwakilan ormas dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sam’ani menekankan pentingnya partisipasi aktif ormas dalam menjaga kondusifitas daerah, memperkuat nilai-nilai persatuan, serta membangun budaya toleransi di tengah masyarakat.

Ia berharap peluncuran aplikasi SIPAKLEO dapat menjadi tonggak baru dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi kemasyarakatan di Kudus.

“Kehadiran SIPAKLEO adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan tata kelola ormas yang lebih transparan, efektif, dan kolaboratif,” ujar Bupati Sam’ani.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus juga menegaskan visinya dalam mewujudkan Kudus Sehat—yang berarti Sejahtera, Harmoni, dan Takwa. Pendekatan inklusif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah.

Peluncuran SIPAKLEO diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan, keberadaan, dan evaluasi organisasi, sekaligus menjadi alat strategis bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Luncurkan SIPAKLEO, Aplikasi untuk Pengawasan Ormas appeared first on SuaraBaru.id.