Hal ini menjadi penekanan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto saat memberikan arahan kepada para Kapolres/ta dan para Kapolsek ekswil Banyumas di Aula Rekonfu Mapolresta Banyumas, Sabtu (28/9/2024).

Dalam arahannya, Kabidhumas menyebut bahwa indikator keberhasilan Polri dalam bertugas adalah terwujudnya rasa aman di masyarakat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dirinya menyebut indikator kedua yaitu kepercayaan masyarakat bisa diraih melalui upaya manajemen media yang baik.

Menurutnya, tugas Polri tidak berhenti setelah tugas selesai dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan. Melalui peran Humas Polri, perlu adanya Manajemen Media, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan merasakan manfaat dari tugas yang telah dilakukan tersebut.

“Diharapkan para Kapolres dan Kapolsek memahami cara kerja Manajemen Media, dengan demikian output dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polri dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui manajemen media yang baik,” ujarnya.

“Penyampaian informasi tersebut bisa melalui pers rilis, doorstop, penyusunan narasi berita dan konten media sosial yang berisi tentang perkembangan dan hasil dari tugas yang dilaksanakan oleh Polri, serta informasi lain dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Dengan menggandeng media mainstream dan media online diharapkan upaya manajemen media tersebut dapat berjalan dengan optimal dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Seiring perkembangan jaman, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dengan media sosial, semua orang bisa menjadi jurnalis (cetizen jurnalism). Kemampuan setiap orang dalam menyampaikan informasi di media sosial juga berbeda. Ada yang berkualitas sesuai dengan kaidah jurnalistik, ada yang tidak.

“Di masa Pilkada ini, media akan digunakan oleh para kontestan untuk menyusun isu dan membentuk opini publik. Melalui Manajemen Media yang kita lakukan, diharapkan informasi yang disampaikan oleh media tersebut dapat berimbang dan tidak mendiskreditkan salah satu pihak, dengan demikian situasi kondusif selama masa Pilkada dapat terjaga,” tambahnya.

Kabidhumas mengingatkan tentang potensi gangguan keamanan selama Pilkada, seperti konflik sosial akibat gesekan antar kelompok masyarakat dan penyebaran berita bohong. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap kampanye hitam yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.

“Tugas kita untuk mewujudkan Pilkada yang lancar, aman dan damai nanti cukup banyak. Diantaranya melalui patroli siber dan konten edukatif terutama di media sosial. Tetap jalankan tugas dengan netral dan profesional. Dengan Manajemen Media yang baik, diharapkan mampu menjaga situasi tetap aman dan damai selama masa Pilkada di Jawa Tengah,” tandasnya.

Ning S

The post Kabidhumas Polda Jateng Dorong Optimalkan Mangement Media untuk Pilkada 2024 yang Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Bimtek terkait penyelidikan dan penyidikan TPPU ini dilaksanakan untuk penyidik dan analis bidang pemberantasan di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi, dan kabupaten/kota yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort and Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada 14-16 September 2022.

Dalam Bimtek TPPU ini menghadirkan narasumber dari PPATK, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung yang dibuka oleh Sekretaris Utama BNN RI, Drs. I Wayan Sukawinaya, Rabu (14/9/2022).

I Wayan Sukawinaya berharap Bimtek ini dapat menjadi wadah diskusi bagi para penyidik BNN RI dalam membahas dan memecahkan masalah terkait TPPU dari hasil kejahatan narkotika yang terjadi selama ini.

“Kepada seluruh penyidik BNN dan perwakilan jaksa yang hadir pada kegiatan ini, diharapkan bisa berdiskusi membahas masalah-masalah yang terjadi selama ini, guna mencari solusi dan pemecahan masalah dalam menghadapi kejahatan TPPU narkotika yang saat ini semakin berkembang modus operandinya,” ungkapnya.

Ia juga berharap kehadiran para jaksa dalam Bimtek ini dapat memberikan masukan kepada penyidik terhadap hal-hal yang selama ini ditemukan dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi beban dan hambatan dalam menghadapi para pelaku kejahatan TPPU narkotika, serta satu visi dalam melawan pelaku kejahatan narkotika melalui proses penyidikan TPPU.

“Pencucian uang atau money laundering merupakan salah satu modus operandi yang digunakan para bandar untuk menyamarkan hasil kejahatan narkotika, agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah,” terang dia.

Menurutnya, pengungkapan TPPU dalam tindak pidana narkotika merupakan salah satu langkah strategis dalam memberantas kejahatan narkotika dengan menggunakan pendekatan follow the money, follow the asset, guna memiskinkan para bandar sebagai upaya menghentikan mata rantai sindikat kejahatan narkotika di Indonesia.

Selain memberantas kejahatan narkotika melalui pengungkapan kasus TPPU, BNN juga gencar melakukan upaya preventif melalui kerja sama dengan penyedia jasa keuangan PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya.

Ning Suparningsih

The post Para Penyidik BNN Berkumpul, Optimalkan Pasal TPPU Pelaku Kejahatan Narkotika appeared first on SuaraBaru.id.