Hal itu seperti yang diungkapkannya dalam diskusi dan dialog antara pengelola dengan para dosen wali, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa, di Auditorium Ir Widjatmoko USM, Rabu (16/10/2024).

”Keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang diterima, tetapi juga dari jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Oleh karena itu, USM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan akademik, agar mahasiswa dapat mencapai prestasi yang optimal,” kata Rektor.

BACA JUGA: Food Waste Jadi Persoalan Internasional

Dalam kegiatan itu juga dihadiri Ketua Senat Prof Dr Hardani Widhiastuti MM Psi, Sekretaris Universitas Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, Wakil Rektor I Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, Wakil Rektor II Dr Titin Winarti SKom MM, dan 192 dosen wali USM.

Ditambahkan Rektor, dosen wali atau pembimbing akademik, merupakan dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya, untuk menentukan mata kuliah dalam rencana studi, jumlah kredit yang akan diambil, serta ujian dan skripsi atau tugas akhir.

Untuk itu, antara dosen wali dan mahasiswa harus ada komunikasi yang baik, agar mahasiswa mendapatkan layanan yang maksimal dalam studi.

”Kami berharap, melalui komunikasi yang baik, para dosen wali dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa secara dini, dan memberikan solusi yang tepat. Dosen wali juga bisa memberikan bimbingan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswanya,” ungkap dia.

Riyan

The post Rektor USM Dorong Mahasiswa Lulus Tepat Waktu appeared first on SuaraBaru.id.

Ia menegaskan, ke depan akan bebankan tugas evaluasi kinerja kepada masing-masing pejabat Eselon IV. “Evaluasi itu sebenarnya saya sudah lama minta di meja. Nama, NIP, uraian jabatan dan jurnal harian. Dilihat apakah mereka melaksanakan tugas itu atau tidak, kalau tidak potong tunjangan kinerjanya. Jangan sampai ada orang yang tidak bekerja, tapi tunjangan kinerjanya sama,” tegasnya.

Tunjangan kinerja, kata Tejo, seharusnya berbasis kinerja. Ketika ASN tidak berkinerja secara optimal, seharusnya tidak berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang maksimal.

“Jadi Eselon IV dilihat itu, stop itu. Ada yang Jabatan Fungsional, ada jabatan lain, penuh dapatnya (tunjangan) tapi tidak pernah hadir di kantor, tidak pernah mengerjakan jurnal, tidak pernah berkinerja,” sentil Tejo.

“Tengak tengok pergi, tengak tengok pergi, dapat tunjangan kinerja. Nanti Eselon IV saya evaluasi semua. Kalau saya temukan seseorang tunjangan kinerjanya penuh tapi tidak bekerja, saya akan berikan hukuman disiplin untuk pejabat Eselon IV. Saya tidak main-main, ini untuk kepentingan bangsa dan negara, uang itu dari pajak masyarakat,” tandasnya.

Tejo berharap setiap penghasilan yang diperoleh dari negara dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang baik. “Jangan sampai tunjungan besar, kerjanya slengekan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, susah kalau begini,” tambah Tejo.

Sebelumnya, Kakanwil Tejo juga mengingatkan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas. Menurutnya, dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh, seharusnya kinerja Kemenkumham Jateng juga semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan integritas dan pelayanan publik.

Ia meminta Satuan Tugas Netralitas ASN dan PPNPN dapat berkerja secara optimal di sisa waktu yang ada, menjelang Pemilu.

Hadir mengikuti apel Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Tejo: ASN Tak Berkinerja Optimal Tidak Berhak Mendapat Tunjangan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto di hadapan pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (3/10/2023).

“Tak bisa dipungkiri bahwa penghasilan yang kita dapat perbulan, gaji, tunjangan dan lainnya berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu kita harus memiliki kontribusi pelaksanaan kinerja,” kata Tejo.

Dikatakan bahwa kontribusi ASN tidak sebatas menggugurkan kewajiban, namun harus akuntabel secara kualitas dan kuantitas.

“Ada satu masukan dari alim ulama bahwa penghasilan halal untuk sesuatu yang menjadikan kita sehat dan lainnya, bukan hanya karena pekerjaan kita bertentangan dengan SOP atau regulasi yang dijalankan, tapi karena kualitas pekerjaan yang kita lakukan,” jelas Tejo.

“Kita punya target kinerja yang berasal dari prioritas nasional. Target kinerja tidak luput dari tugas dan fungsi (Tusi) wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Saya yakin dan percaya masing-masing pegawai punya tugas dan fungsi. Masing-masing pegawai punya wewenang dan tanggung jawab. Target kinerja itu ujungnya kesejahteraan masyarakat, maka jalankan secara profesional,” terangnya.

Tejo menyebut karakter pegawai yang selesai melaksanakan tusi, dan menambah kinerjanya adalah orang-orang yang luar biasa. Jika tusinya sudah selesai, tapi dia masih menambah pekerjaan di luar tusinya, ini karakter yang istimewa.

“Ada juga ASN hanya melaksanakan tusi tapi secara maksimal, ada yang melaksanakan tusi tapi tidak maksimal, dan lebih parah tidak melaksanakan tusi sama sekali. Pegawai seperti ini hanya menjadi duri dalam daging. Menjadi benalu yang menghancurkan organisasi,” tandasnya.

Tejo berharap adanya pengawasan dari masing-masing pejabat dan atasan langsung, agar pelaksanaan kinerja tetap on the track.

Ning S

The post Kontribusi ASN Tak Sebatas Menggugurkan Kewajiban, Namun Harus Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.