Rakor FKPP Grobogan ini juga menjadi momentum strategis untuk mendorong revitalisasi peran operator Ponpes sekaligus meningkatkan validitas kelembagaan agar data pesantren semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Grobogan bersama Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Grobogan menggelar rapat koordinasi pada Senin (5/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kankemenag Grobogan dengan melibatkan berbagai unsur pengelola pesantren.

BACA JUGA : Polres Wonosobo Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Pertalite Subsidi, Satu Orang Diamankan

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Purwadi, memimpin langsung jalannya kegiatan bersama Ketua FKPP Grobogan, Gus Syaidun.

Peserta rakor terdiri atas ketua, sekretaris, serta operator FKPP dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Mereka hadir untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam pengelolaan data kelembagaan pesantren.

Purwadi menekankan pentingnya memahami arah kebijakan baru pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Ia menjelaskan perubahan tersebut tidak lepas dari pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang membawa dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan data.

Menurutnya, pembenahan data kelembagaan menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan secara menyeluruh.

Ia menilai data yang tertib dan akurat akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Validitas data menjadi perhatian saat ini. Data yang valid akan menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan, yang manfaatnya juga akan dirasakan pesantren itu sendiri.

BACA JUGA : Resmi! Taufan Hapsoro Putro Jadi Plt Ketua PSSI Kudus, Siap Bangkitkan Sepak Bola Kota Kretek

Untuk itu, komunikasi di antara kita harus terjalin baik. Jika ada saran atau masukan silakan dapat disampaikan kepada kami,” jelas Purwadi.

Purwadi juga meminta seluruh pihak untuk aktif membangun komunikasi yang efektif. Ia membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan demi perbaikan sistem yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua FKPP Grobogan, Gus Syaidun, menyoroti posisi penting operator pesantren.

Ia menyebut operator memiliki peran strategis dalam mengelola administrasi dan memastikan sinkronisasi data berjalan optimal.

Menurutnya, keberadaan operator menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pesantren. Gus Syaidun juga mendorong adanya penguatan kapasitas operator di setiap kecamatan.

BACA JUGA : Bekali Siswa Masuk SLTA, SMP Muhammadiyah Keling  Gelar PSAJ 2026

Ia menilai peran tersebut harus terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan sistem pendataan.

Selain itu, ia mengusulkan forum komunikasi rutin antara Kemenag, FKPP, operator, dan pengasuh pesantren.

Forum tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi terkait kebijakan dan pengelolaan data.

“Perlu adanya penguatan dan revitalisasi peran operator pondok pesantren di tiap kecamatan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Kemenag, FKPP, operator, serta pengasuh pesantren perlu terus dibangun agar tercipta kesamaan persepsi dan sinergi bersama,” ungkap Gus Syaidun.

Peserta rakor menyambut positif usulan tersebut karena dinilai mampu meningkatkan koordinasi lintas pihak. Mereka berharap forum semacam ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Rakor FKPP Grobogan ini menjadi langkah konkret dalam memperbaiki sistem administrasi pesantren yang lebih modern dan terintegrasi.

BACA JUGA : Terima Bantuan RTLH dari Pemkab Brebes Rodiyah Menangis Haru

Pemerintah melalui Kemenag juga berkomitmen untuk terus mendampingi proses pembenahan data tersebut.

Sinergi antara lembaga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan terhadap pesantren.

Rakor FKPP Grobogan sekaligus mempertegas arah kebijakan revitalisasi peran operator Ponpes dan pentingnya validitas kelembagaan sebagai fondasi pengambilan keputusan.

Melalui Rakor FKPP Grobogan, upaya revitalisasi peran operator Ponpes dan penguatan validitas kelembagaan diharapkan berjalan berkelanjutan demi kemajuan pesantren di Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Rakor FKPP Grobogan Tekankan Revitalisasi Operator dan Validitas Kelembagaan Pesantren appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan diikuti 50 orang yang berasal dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Tengah, Sentra Kekayaan Intelektual Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, MPP/DPMPTSP kabupaten/kota dan beberapa universitas di Jawa Tengah.

Kepala Kanwil melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan menyebut, penguatan teknis ini untuk memberikan pemahaman kepada operator KI yang akan melaksanakan tugasnya di Mall Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu.

“Materi yang diberikan tentu terkait pelayanan pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perseroan Perorangan. Kami berupaya untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI, dan layanan di MPP,” terangnya.

Menurut Anggiat, peran serta Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai KI sehingga akan meningkatkan permohonan Kekayaan intelektual di daerah.

“Kesemua jenis Perlindungan HKI harus dikelola dan dimanfaatkan agar tujuan perlindungannya tercapai baik secara moral maupun ekonomi,” kata Anggiat.

Anggiat berharap, kedepan Sentra KI di Provinsi Jawa Tengah semakin maju, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha untuk pendaftaran KI nya.

“Kami sangat berharap para creator dan innovator untuk terus bersemangat melakukan riset dan selanjutnya mengelola pemanfaatannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setiawan menyampaikan kemudahan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui sistem online.

“Tahapan-tahapan dalam melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual saat ini telah dilakukan secara daring atau online,” ujar Yosi.

Ia mengungkapkan apabila Operator KI terdapat kesulitan dan membutuhkan bantuan, agar dapat menghubungi dan berkonsultasi kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli bidang Kekayaan Intelektual yakni Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Devita Ayu dan Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Putra Sihite serta dua Analis Kekayaan Intelektual Ditjen KI.

Ning S

The post Kanwil Kumham Jateng Beri Penguatan Operator Kekayaan Intelektual di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Suharsono cukup prihatin atas kejadian terbakarnya dua BRT yang sama-sama terjadi di Jalan Setiabudi Semarang itu.

“Kami prihatin atas kejadian terbakarnya BRT koridor 6 pada Senin 29 Agustus 2022 dan Kamis 1 September 2022, perlu evaluasi serius operator koridor 6. Mengingat dua kejadian kebakaran BRT terjadi di lokasi itu,”kata Suharsono dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022) di Kota Semarang.

Suharsono lantas mempertanyakan Standart Operational Procedure (SOP) dari operator BRT Semarang.

“Bukannya SOP kendaraan yang akan berjalan sudah tersedia. Lalu mengapa terjadi kebakaran tersebut? Dan yang memprihatinkan adalah, sampai terjadi dua kali di koridor yang sama,”jelasnya.

Suharsono mengatakan, seharusnya BRT adalah layanan moda transportasi publik yang nyaman dan aman dirasakan masyarakat Kota Semarang.

Apalagi, imbuh dia, mengingat BRT Trans Semarang ini sudah baik. Bahkan, kata Suharsono, BRT menjadi salah satu percontohan pemerintah pusat atas pengelolaan moda transportasi publik yang disediakan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tetapi dengan adanya kejadian ini, tentu mengurangi kenyamanan pengguna moda transportasi ini, bersyukur saat kejadian (kebakaran BRT), semua penumpang dan sopir aman. Tetapi bagi masyarakat, (kebakaran BRT) itu menjadi kekhawatiran tersendiri,”jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian itu, Suharsono meminta Pengelola BRT memberikan sanksi yang tegas kepada operator agar kejadian kebakaran tersebut tidak terulang lagi.

“Seharusnya dari pengelola BRT, dalam hal ini BLU Trans Semarang memberi sanksi tegas kepada operator, agar kejadian ini tidak terulang lagi,”tandas dia.

Menurut Suharsono, kejadian terbakarnya dua BRT ini diduga ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator.

“Kejadian ini terjadi barangkali ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator, sehingga harus ada evaluasi dan audit kepada seluruh koridor dan operator. Apakah kondisi kendaraan masih layak jalan? Apakah pengawasan yang kurang baik? Apakah operator tidak melaksanakan SOP dengan baik?,”cecar Suharsono.

Sebagai informasi, dua kejadian BRT terbakar sama-sama di Jalan Setiabudi Kota Semaranf, atau selepas melintasi tanjakan Gombel yang menjadi satu di antara tanjakan panjang di kota Lunpia.

Bahkan, jarak kebakaran antara dua lokasi juga cukup berdekatan, yakni hanya berjarak sekira 500 meter.
Adapun kejadian pertama di Jalan Setiabudi, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (29/8/2022) sekira pukul 15.30 WIB. Lokasi peristiwa BRT kebakaran pertama adalah di depan Halte Gombel depan Restoran Burger King, atau setelah persimpangan Bukitsari.

Sementara, kejadian kebakaran kedua terjadi di Jalan Setia Budi di Kelurahan Srondol Kulon, Banyumanik, tepatnya depan toko perlengkapan rumah atau di dekat Indomaret Setiabudi, Kamis (1/9/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Hery Priyono/mh

The post Prihatin Kejadian BRT Terbakar, Dewan Minta Ada Evaluasi dan Audit Seluruh Koridor dan Operator appeared first on SuaraBaru.id.