Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi co-firing amonia di PLTU Labuan, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2025.

Upaya PLN Indonesia Power dalam memanfaatkan kelebihan produksi green hydrogen merupakan langkah penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Proyek ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan industri baru dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.

Program yang dijalankan oleh PT PLN Indonesia Power UBP Semarang dengan PT Pupuk Kujang melalui Transportir PT Tira Gas merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk dapat mewujudkan pembangkit dengan energi bersih.

“Green hydrogen yang dihasilkan dari H2 Plant PLTGU Tambak Lorok dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi amonia. Proses ini dilakukan dengan mengolah green hydrogen bersama nitrogen di PT Pupuk Kujang,” ungkap F Erwin Putranto, Senior Manager PLN IP UBP Semarang, Jumat (24/1/2025).

Menurut Erwin, amonia yang dihasilkan akan dikirim ke PLTU Labuan untuk digunakan sebagai bahan bakar co-firing, menggantikan sebagian bahan bakar fosil yang selama ini digunakan. Pada tanggal 15 Januari 2025 di H2 Plant PLTGU Cilegon, Excess green hydrogen berhasil diisi ke Tube Trailer dengan target sebanyak 250 kg dengan tekanan 140 bar, menandai awal dari proses untuk pengolahan lebih lanjut di PT Pupuk Kujang.

“Penggunaan green hydrogen yang dihasilkan dari proses elektrolisis air menggunakan energi terbarukan merupakan langkah konkret dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Konversi menjadi amonia kemudian pemanfaatannya dalam co-firing menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan potensi green hydrogen dalam sistem energi,” terangnya.

Penggunaan amonia sebagai bahan bakar co-firing secara signifikan mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil konvensional. Ini sejalan dengan komitmen global untuk mencapai target Net Zero Emission, termasuk di Indonesia.

Ning S

The post PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Dukung NZE Melalui Program Konversi Green Hydrogen appeared first on SuaraBaru.id.

Sayangnya, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih terhalang kompetisi yang tidak setara dengan energi fosil yang sarat subsidi. Sementara, di berbagai negara, penurunan harga pembangkit energi terbarukan telah mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang signifikan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan laporan berjudul Making Energy Transition Succeed: A 2023’s Update on The Levelized Cost of Electricity and Levelized Cost of Storage in Indonesia dan perangkat simulasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat, untuk memperkirakan biaya pembangkitan energi setiap teknologi pembangkitan dan penyimpanan energi.

Perhitungan biaya pembangkitan ini dapat membantu para pembuat kebijakan, pengembang energi terbarukan, investor, dan masyarakat luas dalam merencanakan pembangunan energi terbarukan dan menentukan pilihan-pilihan teknologi energi yang lebih murah secara biaya, dengan emisi GRK yang rendah.

Di Indonesia, perkembangan kapasitas energi terbarukan dalam lima tahun terakhir di bawah target yang direncanakan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, selama 2015 sampai 2021, kapasitas energi terbarukan bertambah rata-rata 400 MW atau kurang dari seperlima dari pertumbuhan yang seharusnya untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025. Pada 2022, kapasitas pembangkit energi terbarukan bertambah 1 GW tapi masih jauh dari pertumbuhan seharusnya.

“Perkembangan energi terbarukan tidak signifikan karena adanya ketidaksesuaian level of playing field. Selama ini pembangkit energi terbarukan ini dianaktirikan dengan PLTU batubara. Terdapat pandangan bahwa batubara merupakan sumber energi paling murah. Padahal yang sebenarnya terjadi, listrik PLTU batubara murah karena ditopang oleh kebijakan DMO dan subsidi-subsidi lainnya mulai 2018,” jelas Fabby dalam rilis tertulisnya, Sabtu (25/3/2023).

Sementara itu, energi terbarukan tidak mendapatkan dukungan, malah harganya selalu diminta bersaing dengan listrik PLTU dan PLTG yang mendapatkan subsidi negara.

Analisis IESR menunjukkan harga pembangkit energi terbarukan semakin menurun dan kompetitif.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala menengah memiliki biaya pembangkit rata-rata (Levelized Cost of Electricity, LCOE) yang paling rendah yakni sebesar 4,1 sen/kWh.

Di posisi kedua dan ketiga terendah secara berturut adalah Pembangkit Listrik Mini/Mikro Hidro (PLMTH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai 4,9 sen/kWh dan 5,8 sen/kWh. Namun penghitungan biaya pembangkitan ini tidak memasukkan biaya penggunaan lahan dan biaya persiapan proyek, sehingga akan ada kemungkinan peningkatan LCOE setidaknya 6% untuk PLTA skala menengah, dan 18% untuk PLTS skala utilitas.

The post Pemerintah Perlu Sediakan Lapangan Tanding yang Setara bagi Pengembangan Energi Terbarukan appeared first on SuaraBaru.id.

“Diskusi JETP sejauh ini masih berfokus pada pensiun dini PLTU saja, belum terlihat elemen akselerasi energi terbarukannya. Hal ini perlu menjadi catatan, khususnya untuk mengakselerasi pengembangan energi surya yang diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung pembangkitan listrik dalam pencapaian NZE, mengingat potensinya yang besar di Indonesia, keekonomiannya yang semakin kompetitif dan konstruksinya yang relatif singkat,” ujar Daniel Kurniawan, Peneliti, Spesialis Teknologi Fotovoltaik dan Material, Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam acara Bincang Energi Surya “Teknologi, Kebijakan dan Tantangan Energi Surya dalam Mendukung Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Net Zero Emission (NZE) pada Kamis (9/3/2023).

Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengejar berbagai target tersebut dengan kebijakan yang mendukung akselerasi energi surya dan pemanfaatan PLTS atap baik skala komersial & industri maupun residential.

Ia menyayangkan ketika public hearing yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait revisi Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021, pemerintah justru ingin meniadakan skema net metering untuk sektor residensial, yang akan menurunkan keekonomian dan ketertarikan pelanggan untuk memasang PLTS atap.

“Pemerintah seharusnya tidak menghapus dukungan kebijakan untuk masyarakat dalam mengadopsi PLTS atap, khususnya untuk sektor rumah tangga dan sektor usaha kecil, di tahap adopsi yang masih sangat awal ini. Sebaliknya, dukungan kebijakan harus ditingkatkan untuk mendorong adopsi hingga ke tahap pasar yang matang,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Widya Adi Nugroho, Sub Koordinator Pengawasan Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun hingga 2022 baru mencapai sekitar 12,3%.

Ia mengatakan, pemanfaatan pembangkit listrik energi baru terbarukan diutamakan sesuai perencanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Berdasarkan RUPTL 2021-2030, energi surya akan bertambah 4,6 GW di 2030. Surya akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan Indonesia mencapai 461 GW pada 2060. Selain itu, tren harga PLTS semakin turun dan kompetitif. Begitu juga komponen pendukungnya seperti baterai sehingga peluang pengembangannya semakin terbuka,” ungkap Widya.

Namun demikian, terdapat tantangan pengembangan PLTS, salah satunya ruangan pembangkitan listrik masih penuh sehingga memerlukan partisipasi masyarakat sebagai konsumen dan produsen untuk memanfaatkan energi terbarukan, melalui energi surya. Selain itu, kondisi intermitensi yang perlu dijaga oleh sistem, baik itu dengan pembangkit cadangan yang bisa mengkompensasi PLTS serta juga berkaitan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

The post Peran Energi Surya dalam Mendukung Pencapaian NZE dan JETP appeared first on SuaraBaru.id.