Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Tjasdirin, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo.

Dalam kesempatan itu, Tjasdirin didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan. Kehadiran jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan pemahaman hukum dan profesionalisme notaris di Jawa Tengah.

Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Dr. Al Halim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta narasumber yang telah hadir. Ia menegaskan bahwa pembaruan KUHP Nasional menuntut kesiapan dan kecermatan profesi notaris dalam menjalankan kewenangannya.

“Perubahan dalam KUHP dan dinamika KUHAP Nasional membawa implikasi yang tidak sederhana bagi profesi notaris. Oleh karena itu, forum ilmiah seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta menjaga marwah jabatan notaris agar tetap profesional dan berintegritas,” ujar Al Halim.

Ia menyampaikan harapan, melalui seminar ini para notaris mampu memahami batasan kewenangan, tanggung jawab, serta potensi risiko hukum yang mungkin timbul dalam praktik, sehingga dapat menjalankan tugas secara hati-hati dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Dr. Pujiyono, Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, dan Prof. Dr. Soegianto. Ketiganya memberikan pemaparan komprehensif sesuai tema seminar yang diikuti dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Pujiyono menegaskan, notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi strategis sekaligus rentan dalam perspektif hukum pidana. “Notaris harus memahami secara utuh konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional, termasuk bagaimana posisi akta dan minuta dalam sistem pembuktian. Ketidaktelitian atau pengabaian prosedur dapat berimplikasi serius,” tegasnya.

Ua menjelaskan, secara umum dalam konteks pemeriksaan pidana dimungkinkan adanya upaya paksa, termasuk penyitaan sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun demikian, terhadap dokumen kenotariatan terdapat mekanisme khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan prosedur perizinan tertentu sebelum dilakukan tindakan hukum.

Prof. Pujiyono menjelaskan, ketentuan dalam pasal-pasal terbaru KUHP perlu dibaca secara sistematis dan tidak dapat serta-merta mengabaikan mekanisme internal yang telah diatur secara khusus bagi notaris.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Hadiri Seminar Jerat KUHP dan KUHAP Nasional bagi Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surakarta pada Jumat (5/12/2025). Sebanyak 19 notaris dari Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan yang dipimpin oleh tim dari Kanwil Kemenkum Jateng.

Audit ini merupakan tindak lanjut hasil analisis kuesioner PMPJ yang sebelumnya dikumpulkan notaris, guna memastikan mereka yang berada pada kategori risiko tinggi benar-benar memenuhi kewajiban sebagai pihak pelapor.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menekankan, implementasi PMPJ dan pelaporan TKM bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari integritas profesi notaris.

“Notaris adalah ujung tombak dalam mencegah penyalahgunaan profesi untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. PMPJ wajib diterapkan sebelum memberikan jasa, dan setiap transaksi mencurigakan harus segera dilaporkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pembinaan notaris. Menurutnya, MPD perlu memastikan pengisian kuesioner PMPJ dilakukan setiap tahun agar tidak terjadi kendala seperti pemblokiran akun di Ditjen AHU.

Hadir dalam kegiatan Kepala Bapas Surakarta, Unggul Widiyo Saputro bersama staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memberikan dukungan teknis pelaksanaan audit.

Para peserta memperoleh penguatan mengenai indikator risiko tinggi, kewajiban penerapan enhanced due diligence (EDD), prosedur pelaporan TKM, serta pemeriksaan dokumen terkait seperti SOP PMPJ, formulir CDD/EDD, dan arsip pelaksanaan PMPJ.

Secara bersamaan, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Surakarta, diikuti oleh 19 notaris dari Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Sukoharjo.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Jateng berharap tercipta pemahaman yang selaras antarnotaris mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip PMPJ dan pelaporan TKM, sehingga dapat memperkuat pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di wilayah Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Audit Kepatuhan PMPJ dan TKM bagi Notaris Surakarta dan Karanganyar appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen itu merupakan tindak lanjut pengawasan berkala terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris guna memastikan layanan kenotariatan berjalan sesuai ketentuan.

Audit dilakukan oleh tim dari Bidang Administrasi Hukum Umum yang diikuti oleh para notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Kebumen.

Kemenkum Jateng menegaskan, audit kepatuhan adalah instrumen penting untuk menjaga kualitas, integritas, dan profesionalisme notaris sebagai pejabat umum. Melalui audit, Kanwil dapat memastikan bahwa setiap prosedur kenotariatan, baik tata kelola protokol notaris, penyimpanan minuta akta, maupun mekanisme pelayanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah penguatan pemahaman mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yaitu kewajiban notaris untuk mengenali, memverifikasi, dan memastikan identitas para pihak yang dilayani. PMPJ merupakan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan dalam tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun penyimpangan administrasi lainnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menegaskan, penerapan PMPJ yang benar menjadi salah satu fokus penilaian dalam audit kepatuhan.

“Melalui audit ini, kami ingin memastikan bahwa setiap notaris memahami kewajiban PMPJ serta melaksanakan tugas jabatannya dengan profesional, tertib administrasi, dan berlandaskan integritas,” tandas Heni.

Audit Kepatuhan Notaris di Kabupaten Kebumen berlangsung dengan komunikatif. Para notaris diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait temuan di lapangan serta memperoleh pembinaan langsung dari Kanwil Kemenkum Jateng.

Dengan terselenggaranya audit ini, Kanwil Kemenkum Jateng berharap kualitas layanan kenotariatan semakin baik, serta mampu memberikan perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Ning S

The post Audit Kepatuhan, Kemenkum Jateng Pastikan Notaris Jalankan Tugas Secara Profesional dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.

Penerbitan AHU PWI itu berdasarkan permohonan PWI Pusat, hasil Kongres Persatuan PWI yang disampaikan kepada Kemenkum RI, melalui permohonan Notaris Dwi Yantoro SH MKn.

Hal itu juga sesuai Akta Nomor: 02 Tanggal 10 September 2025, yang dibuat notaris tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PWI tanggal 11 September 2025, dengan Nomor Pendaftaran: 6025091131200080, telah sesuai dengan persyaratan persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan.

BACA JUGA: Pentingnya Mengaktualisasikan Nilai-nilai Integritas di Kehidupan Bermasyarakat

Direktur Jenderal AHU, Widodo menyampaikan, penerbitan surat keputusan AHU sangat cepat dan mudah, karena datanya lengkap dan prosesnya secara digital.

”Pada Kamis 11 September 2025, kami menerima pendaftaran kepengurusan hasil Kongres PWI. Dan setelah datanya lengkap, saat itu juga sudah terbit SK dari Kementrian Hukum untuk kepengurusan PWI hasil kongres rekonsiliasi. Prosesnya sangat cepat, karena kami layani secara digital,” jelas Widodo.

Dalam AHU-0001616.AH.01.08 Tahun 2025, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan PWI disebutkan, susunan pengurus dan pengawas PWI yang baru, yakni Akhmad Munir sebagai Ketua Umum (Ketum), Zulmansyah Sekedang sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Marthen Selamet Susanto sebagai Bendahara Umum (Bendum). Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan PWI Atal S Depari, disebutkan sebagai pengawas.

BACA JUGA: Jumat Berkah Kantor DPW PAN Jateng Sasar Warga Sekitar dan Ojol

Dalam keterangan tertulisnya, Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, dan Dirjen AHU Widodo, beserta seluruh jajaran Kemenkum, yang memberikan perhatian dan memroses cepat AHU PWI, yang sebelumnya sempat diblokir akibat terjadinya dualisme.

”Alhamdulillah, AHU PWI sudah terbit, yang menandakan PWI kembali bersatu. Dengan terbitnya AHU PWI ini, kami siap kembali berkontribusi untuk wartawan, komunitas pers, masyarakat, bangsa dan negara,” jelas Akhmad Munir, yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara.

Disampaikan juga olehnya, seluruh anggota PWI dari Aceh sampai Papua, agar semua kembali kompak dan guyub. Organisasi ini harus bersama-sama kembali mengangkat marwah kehormatan wartawan dan organisasi PWI.

Riyan

The post PWI Resmi Kembali Terdaftar di Kemenkum RI, Akhiri Dualisme Kepengurusan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya pada kegiatan Peningkatan Keilmuan dan Pengetahuan tentang Pelayanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terhadap pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan di AHU Online di Sekretariat INI/IPPAT Kabupaten Tegal, Selasa (2/9/2025).

Pendirian badan hukum ini dipandang sebagai wujud kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945, sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pengayoman.

Dalam paparannya Heni menyampaikan apresiasi Pengda Kabupaten Tegal yang telah menginisasi kegiatan ini agar seluruh Notaris dan ALB memiliki persepsi yang utuh terhadap regulasi pelayanan Administrasi Hukum Umum khususnya yang berkaitan dengan layanan pengadministrasian Yayasan dan Perkumpulan.

“Notaris sebagai pejabat umum sekaligus ahli hukum perlu memberi penyuluhan mengenai tugas dan fungsi Badan Hukum termasuk Yayasan dan Perkumpulan kepada Masyarakat,” tegas Kakanwil yang pada kesempatan itu didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Ia mengingatkan, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Selain itu, yayasan dan perkumpulan wajib mengidentifikasi serta menetapkan pemilik manfaat (beneficial ownership) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam menjalankan tugas, notaris diingatkan untuk selalu bertindak jujur, mandiri, teliti, dan tidak berpihak agar setiap akta yang dibuat memberikan kepastian hukum serta menghindarkan potensi sengketa.

Hadir sebagai narasumber dari Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal AHU, Andi Taleting Langi yang membahas layanan pada sistem administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha serta permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

“Notaris agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan, kita tidak tahu permasalahan apa kedepannya, diharapkan notaris tetap berpegang pada aturan yang ada,” ujar Andi.

Selain Direktur Badan Usaha, hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pelayanan AHU Kemenkum Jateng, Deni Kristiawan, yang menyampaikan layanan pada Kantor Wilayah Kemenkum Jateng.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng: Notaris Berperan Penting Menjamin Kepastian Hukum Yayasan dan Perkumpulan appeared first on SuaraBaru.id.

Hari ini, Selasa (22/4/2025) sebanyak 186 notaris (notaris baru) diambil sumpah jabatan yang berlangsung secara khidmat. Sedangkan besok, Rabu (23/4/2025) ada 185 notaris baru dan seorang notaris pindahan dari Provinsi lain akan mengikuti pengambilan sumpah jabatan.

Kakanwil menyebut, pada 2024, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 2.628 notaris. Dengan disumpahnya 372 notaris tersebut, maka jumlah notaris di Jawa Tengah total berjumlah 3000 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah

Dari 372 notaris tersebut, 371 merupakan notaris baru dan satu orang diantaranya merupakan notaris pindahan wilayah.

Heni berharap dengan jumlah tersebut akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memperoleh jasa notaris, baik dalam hubungan hukum keperdataan antar individu maupun antar kelompok masyarakat.

Heni mengungkapkan, pada tahun 2024 ada sebanyak 16 notaris telah diperiksa oleh Majelis Pengawas baik di Tingkat MPD maupun MPW dengan berbagai putusan sanksi yang diberikan, dan di tahun 2025 ini sudah ada 7 notaris sedang berproses pemeriksaan di tingkat MPW.

“Mereka diadukan masyarakat, dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai notaris. Seperti membuat akta namun tidak berdasarkan fakta,” kata Heni.

Menurut Heni sanksi yang diberikan berupa pencabutan ijin praktik, badan hukum hingga pemecatan “Jika menyangkut masalah pidana bisa dipenjara,” tegasnya.

Dikatakan, guna menjaga harkat dan martabat jabatan notaris, setiap Majelis Pengawas Daerah, akan melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala. Hal ini agar para notaris selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi perkantoran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Pengambilan Sumpah Jabatan 372 Notaris di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Pemeriksaan ini merupakan respon terhadap laporan masyarakat atas putusan peringatan pertama dari MPW Jawa Tengah kepada notaris tersebut, yang telah diberikan sebelumnya.

Pemeriksaan dilakukan secara hybrid. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, hadir Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin yang juga sebagai anggota MPW dari unsur pemerintah, sekaligus Ketua Majelis Pemeriksa.

Hadir juga Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan sekaligus Sekretaris MPW dan pihak terlapor. Selain itu juga Djoko Setyo Hartono Widagdo dari unsur notaris. Sementara, secara daring, bergabung Sukinta dari unsur Akademisi.

“Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan pasca peringatan tertulis pertama yang dilakukan oleh notaris tersebut atas laporan masyarakat kepada Ketua MPW dan tindak lanjut MPD kota/Kabupaten Pekalongan,” kata Tjasdirin.

Dalam kegiatan juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh terlapor.

Ning S

The post MPW Jateng Kembali Lakukan Pemeriksaan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sidang ini, MPW Notaris bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi notaris. Sidang ini merupakan bagian dari upaya pembinaan serta pengawasan terhadap profesi notaris guna memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Ketua Majelis Pemeriksa, Tjasdirin menegaskan, selain melakukan pembinaan, MPW juga memiliki peran penting dalam menjaga wibawa notaris sebagai pejabat negara.

“Majelis Pengawas Wilayah tidak hanya bertugas melakukan pembinaan, tetapi juga menjaga wibawa notaris. Bagaimanapun, notaris adalah pejabat negara yang harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” ujar Tjasdirin.

Sidang pemeriksaan terhadap notaris ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Hasil pada sidang tersebut dipaparkan hasil bahwa satu notaris yang hadir diperintahkan untuk menindaklanjuti keputusan sidang sesuai SOP dan satu notaris tidak hadir pada sidang tersebut.

Sidang ini merupakan bagian dari komitmen MPW Notaris Jawa Tengah dalam memastikan bahwa praktik kenotariatan di wilayahnya berjalan sesuai dengan norma hukum dan kode etik yang berlaku.

Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan notaris dapat terus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ning S

The post Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah Gelar Sidang Pemeriksaan appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner dari 2.646 notaris di Provinsi Jawa Tengah hingga Juni 2024, ditemukan bahwa 216 notaris memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi.

Di Kota Semarang, tercatat ada 24 notaris berisiko sangat tinggi dan tinggi, sementara di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak masing-masing terdapat 12 dan 14 notaris dengan tingkat risiko serupa.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi menyampaikan pentingnya notaris dilakukan audit.

“Notaris yang memiliki nilai risiko sangat tinggi dan tinggi ini perlu dilakukan audit lebih lanjut guna evaluasi dan penyuluhan, agar mereka dapat berperan aktif sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan TPPU,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setiawan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang mewajibkan notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sebagai pemberi jasa, notaris berperan penting dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi digunakan untuk tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.

Dalam pernyataan tersebut, Agustinus juga menyoroti ancaman hukum yang dihadapi notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, notaris dapat dijerat dengan sanksi pidana jika terlibat dalam praktik pencucian uang. Untuk itu, pengisian formulir pengenalan pengguna jasa dan penilaian risiko transaksi harus dilaksanakan dengan hati-hati dan tepat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Hukum memberikan apresiasi kepada para notaris yang hadir, berharap agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.

“Melalui sosialisasi dan audit ini, kami harap para notaris semakin sadar akan peran strategis mereka dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas,” tandasnya.

Kegiatan ini resmi dibuka dengan harapan agar setiap notaris dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sudah diatur dalam regulasi, serta melaksanakan kewajiban pelaporan secara optimal demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung upaya pemberantasan TPPU.

Ning S

The post Cegah TPPU di Jajaran Notaris, Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi dan Audit appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut adanya aduan yang dilakukan masyarakat terhadap dua notaris dari Kabupaten Kendal.

Sidang pemeriksaan dihadiri anggota MPW, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pemeriksa yakni Akademisi dari Universitas Diponegoro, Ana Silviana dan juga Anggota Majelis Pemeriksa yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM, Anggiat Ferdinan serta majelis pemeriksa dari unsur Notaris, Junaidi.

Kegiatan sidang pemeriksaan ini juga diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum yang juga Sekretaris MPW, Agustinus Yosi Setiawan dan anggota Widya Pratiwi Asmara.

Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Notaris menjelaskan, pemeriksaan ini merujuk pada Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris.

Dalam pemeriksaan ini, MPW menggali keterangan dari pelapor mengenai kronologi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing notaris. Selain itu, kepada terlapor (notaris), MPW juga memintai keterangan untuk memperoleh fakta atas peristiwa yang terjadi.

Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Notaris juga menilai dokumen-dokumen, serta kepatuhan terhadap prosedur dan etika profesi.

Dengan kegiatan ini, MPWN Jateng berharap para Notaris semakin menyadari pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas mereka.

“Notaris diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, demi melindungi kepentingan masyarakat, ” tandas Anggiat.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Kendal appeared first on SuaraBaru.id.