Diketahui, kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi, dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian.

Pelaku KA warga Banyuputih, Kabupaten Batang tersebut diringkus bersama barang bukti modem pool dan ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Dwi Subagio menyampaikan, pelaku sudah melancarkan aksinya sejak 2020. Dan sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain telah dijual.

“Pelaku ini beroperasi sejak 2020. Sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain telah dijual,” kata Dwi saat Konferensi Pers di aula Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (8/3/2023).

Dikatakan, kartu-kartu SIM ilegal tersebut sudah terjual secara online di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra.

Menurut Dwi, dalam menjalankan aksinya, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain.

“Dengan puluhan modem tersebut, pelaku bisa mengaktivasi lebih dari 500 kartu perdana,” ujarnya.

Diketahui, tersangka membeli ribuan kartu perdana itu secara online. Pelaku juga memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri.

Dwi menyebut, dari berjualan kartu SIM perdana tersebut, pria tamatan SMA ini bisa meraup penghasilan hingga Rp15 juta per bulan.

Sementara barang bukti yang diamankan ada sekitar seribu kartu perdana Telkomsel berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan. Ada juga sekitar 4.700 kartu yang belum diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-undang Nomor 34 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Dwi mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada orang lain. “Harus benar-benar dikonfirmasi hanya untuk keperluan yang dibutuhkan saja,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Kasus Pencurian Data Pribadi Registrasi Kartu Perdana Seluler appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Ke depan, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh mulai 1 Januari 2024.

Namun demikian, implementasi NIK sebagai NPWP tidak serta merta membuat penduduk yang ber-NIK wajib membayar pajak. Kewajiban membayar pajak timbul saat orang pribadi sudah memenuhi syarat subjektif (usia 18 tahun ke atas) dan objektif (berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Mahartono.

Menurutnya, untuk wajib pajak orang pribadi yang saat ini sudah mempunyai NPWP, NIK otomatis sudah berfungsi sebagai NPWP format baru.

”Namun, masih ada kemungkinan NIK tersebut berstatus belum valid karena data wajib pajak belum sesuai dengan data kependudukan,” katanya saat pers conference di acara media gathering, Senin (22/8/2022).

Oleh karena itu, katanya, wajib pajak orang pribadi perlu melakukan validasi identitas wajib pajak dengan data kependudukan yang dapat disampaikan melalui laman DJP pada tautan djponline.pajak.go.id, contact center DJP (Kring Pajak), Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar, ataupun saluran lain yang ditentukan DJP.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut saat ditanya soal penerimaan pajak untuk wilayah Jawa Tengah I, Mahartono menjelaskan, capaian penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I hingga 17 Agustus 2022 tercatat Rp 20,14 triliun.

Angka ini mencapai 69,24% dari target tahun 2022 yang di tetapkan yakni Rp29,10 triliun. Capaian tersebut tumbuh 11,32% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yaitu Rp 18,10 triliun.

”Realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I berhasil mengamankan penerimaan pajak tersebut dengan realisasi PPS (Program Pengungkapan Sukarela) sebesar 1.83 triliun atau 9,09% dari total penerimaan,” katanya.

Sedangkan realisasi non-PPS sebesar Rp 18,31 triliun atau 90,91%. Realisasi non PPS tersebut ditopang oleh beberapa sektor dominan yang berasal dari industri pengolahan sebesar 44,2%, perdagangan 16,06% serta sektor jasa keuangan sebesar 7,33%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, penerimaan per jenis pajak yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan realisasi sebesar Rp3,19 triliun atau 103,92%.

”Angka tersebut tumbuh sebesar 133,89% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 1,37 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan PPS yang cukup tinggi di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I,” katanya.

Terkait Program Pengungkapan Sukarela, berdasarkan monitoring data Kanwil DJP Jawa Tengah I, per 30 Juni 2022 wajib pajak yang mengikuti PPS tercatat sebanyak 12.255 dengan rincian 3.701 surat keterangan dari kebijakan I dan 11.297 surat keterangan dari kebijakan II.

Sebagai catatan, satu wajib pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali.

Terkait kepatuhan pelaporan SPT tahunan, per 17 Agustus 2022, data menunjukkan realisasi penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 sebanyak 728.068 SPT atau sebesar 93,93% dari Wajib Pajak Wajib SPT sebanyak 775.230.
Realisasi tersebut terdiri atas 50.445 SPT yang disampaikan WP Badan dan 677.623 SPT WP Orang Pribadi.

”Sebagian besar wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya melalui e-Filing, dengan rincian 5.531 laporan WP badan dan 524.556 laporan WP orang pribadi, sehingga secara total mencapai 530.087 SPT atau mencakup 72,81% dari total SPT Tahunan yang dilaporkan,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 36.568 laporan WP badan dan 55.991 laporan WP orang pribadi disampaikan melalui e-Form. Sehingga secara total mencapai 92.559 SPT atau mencakup 12,71% dari total SPT Tahunan yang dilaporkan.

Sedangkan sebanyak 264 laporan WP badan dan 20.709 laporan WP orang pribadi disampaikan melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 8.082 laporan WP badan serta 76.367 laporan WP orang pribadi disampaikan secara manual, baik langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun lewat pos/jasa kurir.
”SPT yang disampaikan secara manual ini mencakup 11,60% dari total SPT Tahunan yang dilaporkan,” ungkapnya.

Hery Priyono/mh

The post Mulai Sekarang NPWP Bisa Menggunakan NIK appeared first on SuaraBaru.id.

“Pemanfaatan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN –KIS tersebut sudah diberlakukan sejak Januari 2022 lalu,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Ni Ketut Sri Budiani, Kamis ( 9/6/2022).

Ni Ketut Sri Budiani mengatakan, pihaknya telah menyosialiasikan penerapan NIK sebagai sebagai nomor identitas peserta JKN –KIS tersebut ke seluruh fasilitas kesehatan ( fakses). Baik faskes tingkat pertama, klinik pratama, dokter gigi, dokter umum dan rumah sakit.

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS diharapkan juga dapat meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS secara terintegrasi.

Selain itu, dengan menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, maka peserta tidak perlu mencetak fisik kartu kepesertaan Kartu Indonesia Sehat,”.

Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS tersebut juga untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Yakni, mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan.

“Selain itu, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Keuangan Devi Andreastuty mengatakan, selama lima bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Mei 2022 ini, sebanyak 66.960 peserta mandiri BPJS Kesehatan di wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Temanggung menunggak iuran.

“ Peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iuran sebanyak 66.960 peserta. Rata-rata menunggak iuran selama satu hingga empat bulan dan jumlah total tunggakan tersebut mencapai Rp 6 miliar,” kata Devi.

Ia menambahkan, dari 66.960 pesertaBPJS Kesehatan yang menunggak iuran tersebut terbesar dari wilayah Kabupaten Magelang, kemudian Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.

Menurutnya, BPJS Kesehatan menggulirkan program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehap). Yakni, program cicilan membayar tunggakan iuran bagi peserta  peserta mandiri.

“Program  tersebut bisa diikuti peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran  empat hingga24 bulan dengan periode pembayaran tahapan paling banyak 12 bulan,” jelasnya.

Pembayaran tunggakan bertahap tersebut sudah termasuk memperhitungkan tunggakan untuk satu keluarga.  Dan, selama periode pembayaran tunggakan bertahap, status kepesertaan masih belum aktif.  W. Cahyono

The post NIK Bisa Sebagai Nomor Identitas JKN-KIS appeared first on SuaraBaru.id.