Tercatat, ada empat Plt baru dan satu Plh yang mendapat amanah untuk menakhodai OPD strategis di lingkungan Pemkab Kudus.

Daftar Plt Kepala OPD Baru

Tulus Tri Yatmika (Sekretaris Dinas Dukcapil) sebagai Plt Kepala BKPSDM Kudus.

Andrias Wahyu Setyawan (Camat Kota) sebagai Plt Kepala Kesbangpol Kudus.

Satria Agus Himawan (Camat Kaliwungu) sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo Kudus.

dr. Mustiko (Wakil Direktur RSUD Kudus) sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus.

Selain itu, Bupati juga menunjuk Jatmiko Muhardi (Asisten II Setda Kudus) sebagai Plh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Penunjukan ini dilakukan lantaran pejabat definitif, Abdul Halil, yang baru dilantik, langsung dinonaktifkan terkait kasus disiplin yang sedang dijalani.

Jabatan Plt dan Plh

Menurut Plt Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika, penunjukan Plt dilakukan karena di OPD terkait tidak terdapat pejabat eselon yang memenuhi syarat, sementara Plh ditunjuk jika pejabat definitif masih ada namun berhalangan atau nonaktif.

“SK Plt dan Plh tersebut efektif berlaku mulai hari ini,” ujar Tulus.

Selain lima OPD di atas, masih ada beberapa OPD lain yang dipimpin oleh pejabat berstatus Plt, di antaranya:

Harry Wibowo, Plt Kepala Dinas PUPR Kudus.

Eko Hari Djatmiko, Plt Kepala Satpol PP Kudus (definitif Kepala BPBD).

Agung Dwi Hartono, Plt Asisten III Setda Kudus (definitif Kabag Perekonomian).

Sementara itu, jabatan Kepala Dinas PKPLH juga diisi Plt menyusul cuti hingga pensiunnya pejabat definitif, Masyudi. Untuk sementara, posisi tersebut diamanahkan kepada Sulistyowati sebagai Plt Kepala Dinas PKPLH.

Ali Bustomi

The post Setelah Disbudpar, Kepala PKPLH juga Diganti Plt Meski Baru Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Dwi Erwindrastuti yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Jekulo. Dwi baru saja pulang dari ibadah haji.

Di jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Teguh Adi Rustanto dipercaya mengisi posisi Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, sementara Muchammad Soleh menjabat Kabid Pelayanan Pendaftaran.

Pelantikan ini, menurut Sam’ani, merupakan bagian dari mutasi pejabat gelombang pertama yang sebelumnya sempat tertunda karena kendala teknis. Ia menegaskan, pelantikan lanjutan akan segera dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bentuk penyegaran organisasi. Ini penting untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas para pejabat,” ujar Sam’ani.

Data pejabat yang dilantik:

Daftar Nama Pejabat yang Dilantik

Ia bahkan menyebut dirinya pernah menjalani 17 kali mutasi jabatan semasa menjadi aparatur sipil negara, sebagai bentuk pembelajaran dan pengembangan diri.

Dalam momen pelantikan tersebut, Sam’ani juga menyampaikan pesan moral kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan pentingnya mendokumentasikan setiap langkah dan keputusan yang diambil, bahkan hal-hal kecil sekalipun.

“Biasakan mencatat segala sesuatu dalam buku kecil. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kelak,” ucapnya.

Sebagai penguat pesan, Sam’ani mengutip Surat Al-Qomar ayat 53 yang artinya:

“Dan segala (sesuatu) yang kecil maupun yang besar (semuanya) tertulis.”

Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, tak lepas dari pengawasan dan pencatatan dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Ali Bustomi

The post Lantik 21 Pejabat, Bupati Kudus Sam’ani Kutip Surat Al Qomar Ayat 53 sebagai Pengingat Tanggung Jawab appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami pastikan tidak ada kesalahan prosedural dalam mutasi pejabat. Kemarin memang ada kesalahan sedikit. Seharusnya sekretaris daerah mengusulkan dan mengingatkan adanya kesalahan, terutama dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Akan tetapi karena tidak ada maka dianggap benar saja,” ujarnya menanggapi polemik terkait mutasi pejabat yang diduga terjadi pelanggaran prosedural di Kudus, Selasa.

Demikian halnya, kata dia, terkait adanya usulan dari staf khusus bupati dalam pengusulan mutasi pejabat juga tidak benar karena tidak ada jabatan staf khusus. Jika yang dimaksudkan Sudjatmiko hanya bertugas membantu penertiban administrasi karena sebelumnya memang ahli di bidang perencanaan.

Sementara adanya laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dia juga membantah dari Sudjatmiko karena memang tidak pernah mengusulkan apa-apa, melainkan laporan masyarakat.

“Saya klarifikasi hal itu salah karena tugasnya dia hanya membantu dalam hal urusan administrasi,” ujarnya.

Karena sebelumnya sudah ada pemeriksaan dari KASN tertanggal 24 Agustus 2021 perihal rekomendasi terkait pengaduan dugaan pelanggaran dalam pengangkatan pejabat struktual terhadap 29 orang di lingkungan Pemkab Kudus, maka pihaknya juga segera melaksanakan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan bahwa pihaknya selalu mengingatkan jika ada proses pengajuan pengangkatan atau mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai. Karena dalam pengangkatan atau mutasi pejabat struktural harus mendapatkan pertimbangan dari tim Baperjakat atau tim penilai kinerja PNS Kudus.

“Sebelumnya, juga kami sudah mengingatkan dalam penilaian kinerja ASN harus lewat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Penelitian Kabupaten Kudus (BKPP). Kemudian BKPP saya tugaskan karena yang mengetahui personel sumber daya manusia (SDM) pegawai ASN mereka,” ujarnya Sam’ani Intakoris yang juga Ketua Baperjakat.

Untuk saat ini, kata dia, prosedur tersebut sudah berjalan, meskipun sebelumnya ada miskomunikasi.

Terkait staf khusus bupati, dia mengaku, tidak mengetahui, kaluapun ada biasanya tenaga ahli bupati yang diperkuat dengan surat keputusan (SK). Hanya saja, tenaga ahli biasanya harus dari OPD dan memiliki hasil penilitan.

Berdasarkan surat dari KASN bernomor R-2852/KASN/8/2021, disebutkan terdapat enam rekomendasi yang harus dilaksanakan dalam 14 hari kerja terkait pelantikan 29 orang pada 1 Juli 2021, setelah menerima surat tersebut. Salah satu rekomendasinya disebutkan dalam pengusulan pengakatan PNS dalam jabatan administrator dan pejabat pengawas usulan berasal dari Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang, kemudian harus mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS (Baperjakat).

Ant-Tm

The post Dianggap Melanggar Aturan Mutasi Pejabat, Ini Jawaban Bupati Kudus appeared first on SuaraBaru.id.