Sidang pemeriksaan dihadiri anggota MPW, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara dan notaris terperiksa serta pelapor yang terhubung melalui aplikasi zoom.

Sidang pembacaan putusan ini adalah bagian dari upaya Kemenkumham dalam menjaga standar profesionalisme notaris dan menindaklanjuti berbagai laporan serta temuan yang mungkin cenderung merugikan masyarakat.

Proses pengambilan putusan sidang pemeriksaan notaris ini didasarkan pada proses pemeriksaan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris.

Kadivyankumham mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dalam sambutannya, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan kinerja notaris di wilayah Jawa Tengah sesuai dengan standar etika profesi dan aturan hukum yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk selalu menjaga kredibilitas profesi notaris dengan melakukan pengawasan ketat, dan apabila ditemukan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.

Tak hanya pembacaan putusan, kegiatan hari ini juga dengan melakukan sidang gelar perkara terhadap 4 permasalahan notaris wilayah Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kedu Selatan dan Gorbogan.

Pemeriksaan oleh MPWN telah dilakukan secara transparan dan profesional sebelum pengambilan putusan sidang, dengan memberikan kesempatan kepada notaris yang diperiksa untuk memberikan klarifikasi.

Dengan proses ini diharapkan dapat memberikan contoh nyata bagi para notaris lainnya untuk senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Notaris diharapkan semakin menyadari pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas mereka. Sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan yang dapat merugikan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat.

Ning S

The post MPWN Jawa Tengah Gelar Pembacaan Putusan Sidang dan Perkara Pemeriksaan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Keduanya dilantik dan diambil sumpah oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.

Selain Kakanwil dan Kadiv Yankumham, dari Jawa Tengah ada 5 orang lainnya yang juga dilantik sebagai anggota MPWN.

Dari unsur notaris, ada Dr. Widhi Handoko (notaris Kota Semarang), Dr. Junaidi (notaris Kabupaten Kendal) dan Dr. Djoko Setyo Hartono Widagdo (notaris Kabupaten Semarang). Sedangkan dari unsur akademisi, ada Dr. Ana Silviana dan Sukinta, yang kesemuanya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kakanwil Kemenkumham Jateng menegaskan bahwa MPWN siap melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Tejo mengatakan bahwa MPWN Jawa Tengah akan segera membentuk kepengurusan.

“Setelah itu, sebagaimana amanat yang telah diberikan, kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Kemudian, menindaklanjuti laporan dan aduan dari masyarakat,” ungkapnya.

“Ini semua merupakan bagian dari Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, ini juga merupakan upaya kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Tejo, MPWN akan melakukan kegiatan pengadministrasian yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas serta akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kinerja notaris.

Sebenarnya, ada 2 orang lagi yang seharusnya dilantik sebagai anggota MPWN Jawa Tengah. Mereka adalah Iwanuddin Iskandar, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Siti Malikhatun Badriyah, akademisi dari Universitas Diponegoro. Namun keduanya berhalangan hadir pada kesempatan itu.

Sesuai regulasi, MPWN beranggotakan 9 orang, dengan komposisi 3 orang perwakilan dari masing-masing unsur, yakni pemerintah, notaris dan akademisi. Nantinya organisasi Majelis Pengawas akan berisikan 1 orang ketua merangkap anggota, 2 orang wakil ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Secara prosedural, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

Sebelumnya, Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dari semua unsur MPWN. Ia berharap semua anggota MPWN mampu memberikan contoh dan menetapkan standar yang sama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Ketika MPWN sudah menerapkan standar yang sama, kata Dirjen AHU, maka pembinaan dan pengawasan notaris jauh lebih baik. “Kita bisa menerapkan standar dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan dan kita bisa menerapkan standar tersebut dengan tegas,” kata Cahyo.

Terhadap polemik di tubuh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Cahyo menuntut agar anggota MPWN dapat bersikap netral dan mengedepankan integritas.

“Kami meminta kepada anggota Majelis Kehormatan atau Pengawas untuk bersikap netral, untuk bersikap profesional. Jadi tolong kekompakan (anggota MPWN) ini dijaga. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen AHU juga melantik anggota MPWN dari 33 wilayah lainnya serta memimpin Pelantikan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025.

Ning S

The post Dilantik Dirjen AHU, MPWN Jawa Tengah Siap Awasi dan Membina Kinerja Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Pembacaan putusan ini dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan sebagai Ketua Majelis Pemeriksa yang merangkap sebagai anggota MPWN Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu anggota MPWN Provinsi Jawa Tengah, Dr. Widhi Handokoelaku dan Dr. Siti Malikhatun Badriyah serta Sekretaris MPWN Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan.

Pada kesempatan tersebut, Nur Ichwan menjelaskan, dalam melakukan pembacaan putusan pemeriksaan ini, MPWN menjalankan amanat sesuai yang tercantum dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang mana Majelis Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

“MPWN Provinsi Jawa Tengah berharap ke depan notaris lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Sehingga tidak merugikan baik dari sisi notaris maupun masyarakat,” ujar Ichwan.

Pembacaan putusan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Notaris dan dihadiri langsung oleh Notaris terlapor.

Ning S

The post MPWN Provinsi Jawa Tengah Gelar Pembacaan Putusan Perkara Notaris appeared first on SuaraBaru.id.