Ketua DPD Aptrindo Jawa Tengah dan DIY, Bambang Widjanarko menyatakan akan tegak lurus terhadap keputusan DPP Aptrindo dan akan ikut melaksanakan stop operasi se-Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan atas terbitnya Surat Keputusan Bersama tertanggal 6 Maret 2025 yang menyebutkan bahwa pengaturan pembatasan operasional angkutan barang akan diberlakukan mulai Senin 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa 8 April 2025 pukul 24.00 WIB, baik di jalan tol dan non tol.

“Sebenarnya kami tidak memprotes adanya pelarangan operasional truk sebelum dan sesudah hari Lebaran, yang kami protes adalah mengapa asosiasi tidak diajak berdialog terlebih dahulu,” ujar Bambang, Selasa (18/3/2025).

Bambang mengatakan tidak keberatan jika pelarangan angkutan barang dilakukan 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah hari raya Idul Fitri. “Memang merepotkan sih, tapi memang karena pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan pertumbuhan fasilitas jalan, maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ya gantian jalan,” katanya.

“Sebenarnya Aptrindo tidak memprotes atau keberatan dengan terbitnya SKB yang mengatur pelarangan operasional truk sebelum dan sesudah Idul Fitri. Hanya saja Aptrindo sangat menyayangkan, sebagai asosiasi yang mewadahi mayoritas pengusaha truk di Indonesia kok sampai tidak dilibatkan dan diajak berdialog sebelum SKB diterbitkan,” ungkapnya.

Menurut Bambang, stop operasi bukanlah pilihan terbaik, namun karena Aptrindo tidak diajak berdialog, maka ini hanya sebagai upaya agar suara dari Aptrindo sebagai rakyat Indonesia didengar oleh pemerintah.

Selain itu, lanjut Bambang, pelarangan operasional truk dalam masa Idul Fitri tahun 2025 ini dianggap terlalu lama setelah ada beberapa kali pelarangan operasional pada tiap-tiap hari besar nasional, idealnya pelarangan truk adalah 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah perayaan Idul Fitri. “Dalam masa libur Idul Fitri juga tidak akan ada sopir, kernet, kuli bongkar yang mau bekerja,” tukasnya.

“Padahal kami pengusaha truk sangat tahu diri, jika kondisi lalu lintas sudah terlalu padat dengan arus mudik dan masih terlalu padat dengan arus balik, maka kami tidak akan mengambil risiko untuk tetap mengoperasikan truk-truk kami. Kami sadar jika kondisi lalu lintas terlalu padat dengan risiko kecelakaan tinggi, maka kami tidak akan mengoperasikan truk-truk dan tidak akan ada seorang sopir pun yang mau jalan dalam kondisi berisiko tinggi,” jelasnya.

Bambang menambahkan, berdasarkan pengalaman dan perasaan sopir, mereka pasti akan menolak jika ada perintah jalan dari atasannya, dan mereka tidak akan berani mengambil risiko menempuh jalur-jalur yang berbahaya.

Diketahui, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2025/1446 Hijiriah tertanggal 6 Maret 2025, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sebagai wadah para pengusaha angkutan barang di tanah air sudah menyampaikan sikap keberatan.

Ning S

The post Ketua DPD Aptrindo Jateng dan DIY Menyayangkan Pihaknya Tak Dilibatkan dalam Dialog SKB appeared first on SuaraBaru.id.

Manager Humas Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo menjelaskan, sebelum kejadian, Masinis KA Argo Muria sudah membunyikan seruling atau klakson lokomotif berulangkali, namun korban tidak mendengar hingga tertemper KA. Imbas kejadian tersebut, tidak ada kerusakan sarana pada rangkaian KA Argo Muria.

“Mengetahui tertempernya orang pejalan kaki tersebut, unit pengamanan segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dan korban langsung ditangani oleh pihak yang berwenang,” kata Franoto.

Franoto menyebut, KAI sangat prihatin dan turut berempati terhadap korban akibat tertempernya KA Argo Muria dengan orang pejalan kaki tersebut. KAI bersama instansi terkait akan terus melakukan sosialisasi sebagai upaya preventif pencegahan kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api.

KAI melarang dengan tegas masyarakat beraktivitas di sepanjang jalur kereta api maupun di perlintasan sebidang. Selain membahayakan diri, hal tersebut dapat mengganggu perjalanan kereta api.

“KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apa pun selain untuk kepentingan operasional kereta api,” jelasnya.

Sebagaimana peraturan yang berlaku, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 38 menjelaskan mengenai peruntukan jalur KA yang tertutup untuk kepentingan umum yang berbunyi Ruang manfaat jalur KA diperuntukan bagi pengoperasian KA dan merupakan daerah tertutup untuk umum.

Ketentuan tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 181 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur KA, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur KA, atau menggunakan jalur KA untuk kepentingan lain selain untuk angkutan KA.

Dalam Pasal 199, mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kegiatan tersebut yang berbunyi, setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan KA, menyeret barang di atas atau melintasi jalur KA tanpa hak, dan menggunakan jalur KA untuk kepentingan lain selain untuk angkutan KA yang dapat mengganggu perjalanan KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 15 juta.

“Keselamatan perjalanan KA, pengguna jalan umum, dan warga yang berada didekat jalur KA merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita selalu taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku,” tandasnya.

Ning S

The post KAI Menyayangkan Terjadinya KA Argo Muria Tertemper Pejalan Kaki di Petak Jalan Jerakah-Semarang Poncol appeared first on SuaraBaru.id.