“Tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Untuk implementasinya, Kemenkumham menginisiasi rancangan Stranas BHAM yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 26 September 2023 lalu,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada peluncuran Stranas BHAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin (6/11/2023).

Yasonna menjelaskan, Stranas BHAM berisi panduan-panduan yang riil dan detail bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan Bisnis dan HAM dalam dunia usaha.

Ia mengungkapkan, peluncuran Stranas BHAM merupakan awal dari jalan panjang pemerintah memajukan penghormatan HAM dalam konteks dunia bisnis. Saat ini, Kemenkumham tengah menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan P2HAM

“Setelah peluncuran Stranas BHAM, Kemenkumham langsung menyusun peraturan turunannya agar gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah bisa segera bergerak. Gugus tugas ini yang mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas HAM,” ucap Yasonna.

Yasonna meminta Gugus Tugas Nasional dan Daerah untuk menciptakan alur komunikasi yang efektif, karena Gugus Tugas Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan BHAM di wilayahnya kepada Gugus Tugas Nasional.

Dalam peluncuran Stranas BHAM, hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional BHAM. Mahfud berharap Gugus Tugas Daerah BHAM segera dibentuk, menyusul dikukuhkannya Gugus Tugas Nasional.

“Kemenkumham agar menyampaikan kepada Gubernur supaya mengakselerasi Gugus Tugas Daerah. Mekanisme kerjanya akan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM,” tutur Mahfud.

BACA JUGA: Kemenkum HAM RI Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tipikor

Mahfud menyatakan, Stranas BHAM menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan dunia bisnis yang ramah HAM. Ia menilai penghormatan HAM akan meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia di level global.

“Dokumen Stranas BHAM disusun dengan prinsip non diskriminatif, kesetaraan, partisipasi, akuntabel, dan keterbukaan. Perpres ini meningkatkan daya saing sektor bisnis Indonesia yang ramah HAM sehingga menjadi daya tarik bagi investor dan konsumen global,” ujarnya.

Mahfud mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.

Bersamaan dengan agenda peluncuran Perpres No. 60 Tahun 2023, Kemenkumham juga memberikan penghargaan kepada 11 satuan kerja Kemenkumham yang meraih nilai tertinggi dalam implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM dan peluncuran aplikasi SIPHAM.

Ning S

The post Pemerintah Luncurkan Perpres tentang Stranas Bisnis dan HAM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Konferensi yang mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para ahli hukum Internasional dan para pejuang HAM Internasional.

Sebagai pembicara utama, Yasonna menjelaskan, bahwa isu martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda, karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna, Kamis (27/7/2023).

Yasonna menyebut, martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil. “Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas.

The post Di Oxford, Menteri Yasonna Bicara Soal Human Dignity appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan Kekayaan intelektual (KI) dalam skala nasional hingga global.

“Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat,” kata Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/7/2023).

Ia menjelaskan, Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

“Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional. “Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

Ning S

The post Sidang WIPO Ke-64, Menkumham Sampaikan Dukungan Indonesia terhadap Pemajuan KI Global appeared first on SuaraBaru.id.

Politikus berambut putih ini memanfaatkan moment bertemu warga, untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan edukasi. Saat menengok orang melahirkan, dia menitipkan pesan, agar ikut program KB, dan memberikan bayinya ASI eksklusif.

”Tadi juga bertemu anak-anak, mereka semua wajahnya bahagia. Saya titip pada orang tua, untuk selalu memperhatikan tumbuh kembang anak-anak, dan selalu menyayangi mereka,” ucapnya.

BACA JUGA: Pergunu Jepara Gelar Diklat PTK untuk Calon Peserta PPG Zona Utara Jepara

Siang itu, di kampung padat penduduk ini kedatangan tamu istimewa, capres 2024 dari partai PDIP. Didampingi Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP, Yasonna Laoly, Ganjar menyusuri gang-gang kecil untuk bertemu masyarakat.

Tak hanya menyapa, Ganjar juga mendengarkan masukan dari warga. Mayoritas warga mengeluhkan bencana banjir yang kerap melanda. ”Pak tolong, nanti kalau bapak jadi presiden, bisa dibenahi wilayah ini, biar nggak banjir. Soalnya hujan sebentar saja pasti banjir,” keluh warga.

Sebagian besar warga yang dia temui, memang mengeluhkan terkait persoalan banjir yang kerap melanda di wilayahnya.

BACA JUGA: Kepala Kemenag Jepara Apresiasi KKMTs 02 yang Telah Meningkatkan Mutu Madrasah

”Mereka berharap, penanganan banjir jadi prioritas. Mereka butuh embung untuk penampungan air. Saya kira masukan-masukan itu perlu kita dengarkan, dan dicarikan solusinya,” ungkapnya.

Ganjar sendiri mengaku bahagia, bisa berkesempatan menyapa warga secara langsung. Dia juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan luar biasa yang diberikan padanya.

”Saya diajak teman-teman relawan untuk ke sini, menyapa warga. Ya, setidaknya saya dulu awal-awal merantau ke sini, di Tanah Abang suasananya seperti ini,” kenang Gubernur Jateng dua periode ini.

Riyan

The post Warga Titip Pesan, untuk Serius Tangani Kesehatan dan Banjir appeared first on SuaraBaru.id.