Demikian diungkap Kakanwil saat membacakan sambutan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80, yang berlangsung di lapangan Kanwil, Jum’at (22/8/2025).

“Pertama, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berpijak pada Pancasila, adat, dan keadilan sosial. Kdua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum tidak ketinggalan zaman, adaptif terhadap tantangan digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi,” kata Heni.

“Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Sebagai refleksi dan evaluasi, Kakanwil memaparkan beberapa pencapaian Kemenkum. “Dalam bidang tata kelola regulasi, capaian kita membanggakan. Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 mencapai nilai sempurna yaitu 100,” jelas Heni.

“Kita juga berhasil menjaga Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada angka 3,7, yang menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dalam harmonisasi serta pelaksanaan pembaruan regulasi,” ujarnay.

Melalui aplikasi E-Harmonisasi, lanjut Heni, ribuan rancangan regulasi kini dapat disinkronkan lintas kementerian. Melalui JDIHN, masyarakat memiliki akses langsung ke lebih dari 670 ribu dokumen hukum terbesar dalam sejarah kita.

Dalam bidang akses terhadap keadilan, papar Heni, 2.045 penerima bantuan hukum litigasi telah didampingi sampai ke pengadilan. 542 kelompok masyarakat menerima penyuluhan hukum, konsultasi, hingga mediasi. Dan di akar rumput, Kemenkum berhasil membentuk 7.212 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, didukung oleh 8.277 paralegal.

Pada bidang Kekayaan Intelektual, hanya dalam setengah tahun 2025, tercatat lebih dari 78 ribu permohonan hak cipta, 91 ribu permohonan merek, serta ribuan permohonan paten dan desain industri.

The post Eksis 80 Tahun, Kemenkum Ingin Menjaga Warisan Bangsa-Wujudkan Reformasi Hukum Menyongsong Masa Depan appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan sengketa tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Temanggung.

Adapun partai politik di Jawa Tengah yang mengajukan gugatan sengketa hasil di MK yakni Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, dan PKB. Pokok aduan yang disampaikan masing-masing partai berbeda-beda. Namun rata-rata diantaranya karena menganggap adanya selisih perolehan suara dan seputar teknis pelaksanaan pemungutan serta perhitungan suara.

Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Diana Ariyanti mengatakan, keterangan tertulis yang disusun Bawaslu Jawa Tengah memuat penjelasan tentang pengawasan yang telah dilakukan para pengawas pemilu sepanjang pelaksanaan pemilu 2024.

Keterangan yang diberikan Bawaslu Jateng sudah terhimpun dari masing-masing hasil keterangan kabupaten/kota yang menjadi lokus permohonan partai politik.

“Kami sudah memetakan dan menyiapkan narasi keterangan yang harus disampaikan bersama bukti dukung sebagai penguat keterangan,” jelas Diana.

Diana yang bertugas sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Diklat di Bawaslu Jateng menambahkan, kehadiran Bawaslu Jateng di Sidang MK sebagai pemberi keterangan sangat penting. Sebab, pengawas pemilu berada di posisi tengah-tengah untuk menyampaikan fakta yang obyektif. Oleh karena itu keterangan yang disampaikan harus berkorelasi dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.

Adapun sidang pendahuluan PHPU Pileg 2024 sudah dilakukan pada Senin, 29 April 2024. Diana juga mengingatkan kabupaten/kota yang menjadi locus gugatan, untuk menguatkan soliditas, integritas, dan kekompakan pengawas pemilu dalam masa sidang PHPU 2024 di MK.

“Para pimpinan Bawaslu Jateng hadir didampingi perwakilan kabupaten/kota yang menjadi locus. Kami hadir tepat waktu karena majelis sidang tidak mentolerir adanya keterlambatan,” terangnya.

Bawaslu Jateng melibatkan Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi lokus gugatan untuk masuk ke dalam ruang sidang agar nantinya dapat menjadi penguat penjelasan.

Sebelumnya pada tanggal 6 Mei 2024, Bawaslu Jateng telah melakukan submit perkara dan verifikasi alat bukti di MK.

Diana menyampaikan, sidang pada Selasa 7 Mei 2024 bukan sidang pertama dan terakhir. Nantinya akan ada sidang lanjutan, misalnya dengan agenda pembuktian hingga majelis membacakan putusan.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Beri Keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK appeared first on SuaraBaru.id.