Dari jumlah itu, instansi pendidikan dan penegak hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan, menjadi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sepanjang 2025.

“Kalau yang paling tinggi (laporannya) di instansi pendidikan. Kedua terkait dengan pelayanan hukum, termasuk di situ ada kepolisian. Nomor tiga ada bidang infrastruktur,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, di Kota Semarang, Rabu, 28 Januari 2025.

Pada bidang pendidikan, kata dia, laporan banyak terjadi ketika sistem penerimaan murid baru (SPMB). Di mana banyak publik mengakses layanan untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mengakses dunia pendidikan.

”Nah, kemudian ketika masyarakat ee banyak mengakses, akhirnya juga banyak menyampaikan pengaduan,” kata Farida.

Dia bilang, hal yang sama untuk institusi kepolisian. Di mana layanannya sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Artinya, otomatis masyarakat ketika mengalami dugaan maladministrasi akan menyampaikan laporan.

Lebih lanjut, kata Farida, substansi laporan masyarakat kepada Ombudsman RI menjadi satu perhatian bagi instansi yang menyelenggarakan layanan. Di antaranya penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kewajiban hukum dan perencanaan jumlah uang.

Lebih rinci, terdapat bentuk maladministrasi yang paling sering dilaporkan. Mulai dari penundaan pelayanan berlarut (33%), penyimpangan prosedur layanan (27%), tidak memberikan pelayanan (25%), pengabaian kewajiban (8%), permintaan imbalan uang atau barang (4%).

”Kalau mau berantas pungli (pungutan liar), maka percepat layanan, perbaikan prosedur, jangan abaikan layanan, dan jangan ada pengabaian kewajiban,” ucapnya.

Kota Semarang Tertinggi

Sementara itu dalam laporan masyarakat Jawa Tengah pada 2025, Kota Semarang menjadi yang terbanyak. Diikuti Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, dan Jepara.

Farida bilang, Kota Semarang menjadi daerah dengan pelaporan tertinggi karena sebagai Ibu Kota Provinsi. Di mana banyak instansi pelayanan, tidak hanya pemerintah kota, dan provinsi, namun juga lembaga-lembaga yang punya pelayanan kantor di Kota Semarang.

”Sehingga warga yang melaporkan juga lebih banyak,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Instansi Pendidikan dan Polri Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus yang didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida saat melakukan koordinasi kelembagaan dengan Polda Jawa Tengah, Jumat (28/5/2021).

Irwasda Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum beserta jajaran menerima kehadiran tim Ombudsman sekaligus menerima laporan singkat terkait kinerja Polri tahun 2021.

Bobby menyampaikan, koordinasi kelembagaan ini merupakan hal yang penting, mengingat Kepolisian khususnya Jawa Tengah menjadi salah satu instansi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Bobby menyebut bahwa sepanjang tahun 2021 (Januari hingga 25 Mei 2021), Kepolisian di wilayah Jateng terdapat 4 maladminstrasi yang cukup banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, seperti penundaan berlarut sebesar 58 persen, penyimpangan prosedur  19 persen, tidak memberikan pelayanan 19 persen, dan penyalahgunaan wewenang sebesar 4 persen.

“Pada pertemuan ini, kami sampaikan juga kepada Irwasda terkait 6 wilayah sebaran terlapor di tingkat Polres maupun Polsek di Jawa Tengah pada 2020 yang cukup banyak dilaporkan masyarakat,” kata Bobby.

Menurut Bobby, hal itu menjadi fokus utama bagi Irwasda untuk melakukan monitoring dan evaluasi di internal atas mutu pelayanan yang telah diberikan kepada publik.

Sementara untuk sebaran wilayah di tingkat Polres maupun Polsek di Jateng adalah Polsek Polanharjo 10 persen, Polsek Demak 10 persen, Polres Kebumen 10 persen, Polres Sukoharjo 10 persen, Polres Pati 10 persen, dan Polres Tegal 20 persen.

Sebagai bentuk pengawasan Ombudsman kepada Polri, khususnya di Jawa Tengah, Bobby meminta agar Kepolisian melakukan evaluasi secara berkala, termasuk dalam hal penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat.

“Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di internal Polri dimulai dari komitmen internal untuk melakukan evaluasi. Momentum koordinasi kelembagaan ini merupakan bentuk pengawasan Ombudsman sekaligus memaksimalkan sisi pencegahan maladminstrasi,” sambung Bobby.

Kiranya, MOU yang telah terjalin antara Ombudsman dan Polri bisa mendukung iklim reformasi birokrasi di internal Polri. Terlebih Polri juga memiliki komitmen prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan atau yang dikenal dengan PRESISI. Sehingga, sejalan pula dengan wujud Zona Integritas dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu Irwasda Polda Jateng, Kombes Pol Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum mengatakan bahwa Polda Jateng sudah ada aplikasi Lapor Pungli yang dapat diakses oleh masyarakat.

“Apabila terdapat laporan dan terbukti adanya perbuatan pungli, akan diberikan sanksi berupa pencopotan dari jabatan dan sanksi lainnya,” tegas Mashudi.

Selain itu, kepolisian juga mempunyai pelayanan cepat call center 110. Call center 110, dapat dihubungi dimana saja.

Menurut Mashudi, hanya dalam hitungan detik, laporan masyarakat akan direspon oleh petugas Polrestabes Semarang, tentang keluhan dan apa yang hendak dilaporkan.

Diketahui, Ombudsman RI mendorong untuk dilakukannya pengawasan dan perbaikan pelayanan pada pelayanan SIM dan pelayanan Samsat, untuk mencegah maladministrasi.

Ning

The post Ombudsman RI Perwakilan Jateng Minta Kepolisian Tingkatkan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.