Apalagi, pemeriksaan oleh Komisi Yudisial (KY) sudah selesai. Rekomendasi atas penyelidikan perkara hakim mengenai dugaan pelanggaran kode etik ini telah dilimpahkan ke Mahkamah Agung sejak April 2026.

Advokat Publik, Sukarman, mengatakan, kewenangan penuh atas perkara dugaan pelecehan seksual oleh hakim itu berada di tangan Mahkamah Agung.

“Substansinya sekarang bola (perkara) sudah ada di Mahkamah Agung,” katanya usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Semarang (USM) bersama Komisi Yudisial, dan Fakultas Hukum USM, Sabtu 16 Mei 2026.

Karman bilang, publik kini menantikan kepastian hukum dan transparansi atas penanganan kasus tersebut.

“Apa tindakan yang tepat terhadap hakim yang diduga melakukan pelecehan seksual ini,” katanya.

Pendampingan Korban 

Hal yang tidak kalah pentingnya, kata Karman, yakni perhatian utama yang harus diberikan kepada korban. Mereka kerap mengalami trauma berkepanjangan sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan psikologis.

“Mahkamah Agung jangan hanya sebatas penindakan terhadap oknum pelaku. Korban juga berhak atas perlindungan. Selama ini yang sering dilupakan dalam kasus kekerasan seksual yaitu bagaimana posisi korban,” katanya.

Karman yang pernah bekerja di LBH Semrang itu mengatakan, korban perlu mendapatkan jaminan rasa aman. Tujuannya agar tidak mengalami intimidasi maupun tekanan psikologis selama proses penanganan kasus berlangsung.

“Korban itu traumatik. Bagaimana pemulihan terhadap korban, bagaimana rasa aman terhadap korban, itu juga harus dipikirkan oleh Mahkamah Agung,” ucapnya.

Apalagi diduga terdapat tiga korban yang disebut bekerja di lingkungan internal. Karena itu, pemulihan psikologis dinilai menjadi hal penting agar para korban tidak terus berada dalam situasi traumatis.

Karman juga menyinggung kemungkinan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila korban mengalami ancaman atau intimidasi. Menurutnya, korban memiliki hak untuk mengajukan perlindungan apabila situasinya memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Kalau ada intimidasi dan lain-lain, korban bisa mengajukan perlindungan ke LPSK, termasuk kemungkinan penyediaan tempat aman,” katanya.

Ia juga meminta Mahkamah Agung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan kerja korban. Menurutnya, apabila korban tetap berada di lingkungan yang sama dengan pelaku, trauma psikologis dikhawatirkan tidak akan pulih.

“Apakah memungkinkan korban masih bekerja di situ terus? Traumanya tidak pernah hilang. Itu juga harus menjadi bagian evaluasi Mahkamah Agung,” ujarnya.

Proses dan Sanksi 

Di tempat yang sama, Anggota KY, Abhan Misbah, membenarkan proses yang telah dijalankan institusi terhadap hakim yang bersangkutan. Bola panas putusan telah dikirim ke  Mahkamah Agung.

“Rekomendasi dari Komisi Yudisial sudah disampaikan kepada Mahkamah Agung, kalau tidak salah tanggal 7 April 2026. Hasil dan tindak lanjutnya sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” katanya.

Dikatakannya, KY telah menjalankan seluruh tanggung jawab sesuai kewenangannya. Mulai dari menerima laporan hingga melakukan pemeriksaan.

Meski demikian, Abhan enggan menjelaskan terkait substansi dugaan perkara, dan hasil rekomendasi secara detail kepada publik.

“Tanggung jawab di KY sudah kami lakukan dan kami sudah mengeluarkan rekomendasi dugaan pelanggaran. Tapi substansi rekomendasi memang bersifat rahasia,” katanya.

Abhan mengatakan, ada potensi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada hakim tersebut bila terbukti.

Mulai dari sanksi etik, terdiri atas tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Untuk sanksi ringan dapat berupa teguran tertulis. Sedangkan sanksi sedang bisa berupa non-palu atau pembatasan tugas persidangan.

“Kalau sanksi berat bisa pemberhentian,” ujarnya. (*)

Diaz A Abidin

The post MA Didesak! Kepastian Hukum Hakim di Jateng Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Dinanti appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Indra, dasar hukum penyelesaian sengketa informasi publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain itu juga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

”KIP adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, dan merupakan lembaga mandiri, yang berfungsi menjalankan UU KIP, peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau Ajudikasi Nonlitigasi,” katanya.

BACA JUGA: Meriahnya Expo UMKM dalam Rangka Dies Natalis Ke-44 UMK

Dia menjelaskan, ajudikasi nonlitigasi yaitu, penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan, yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Kuliah praktisi ini, menurut Kaprodi S2 Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, diambilkan dari alumni Magister Hukum USM, yang mempunyai jabatan strategis di pemerintahan.

Sedangkan tujuannya, untuk memotivasi mahasiswa dan menambah referensi hukum serta menambah kecerdasan mahasiswa, betapa saratnya tanggung jawab, ketika menjadi pemimpin dalam lembaga untuk menterjemahkan isi dan maksud Undang Undang yang menjadi rujukan lembaga itu.

”Mas Indra adalah alumnus USM yang cerdas, rajin, punya attitude dan behavior negarawan. Sehingga dia layak kalau menjadi Ketua KIP Jawa Tengah. Yang tugasnya juga cukup berat dan menantang, karena berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah, yang pimpinan tertinggi bupati atau wali kota,” ujarnya.

Riyan

The post Ketua KIP Jateng Beri Kuliah Mahasiswa Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.