Kegiatan yang berlangsung di Aula Bhara Merapi Polres Boyolali ini dihadiri sekitar 60 peserta, termasuk Wakil Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng Kantor Pusat, Pemimpin Bank Jateng Cabang Boyolali, Kapolres Boyolali beserta jajarannya.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek penting, antara lain penyaluran Tunjangan Kinerja (Tunkin) bagi anggota Polres Boyolali melalui rekening Bank Jateng, pemberian fasilitas kredit kepada anggota kepolisian, serta kerja sama dalam bidang jasa pengamanan.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Boyolali, Sutanti, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jateng dalam mengelola keuangan Polres Boyolali. Terutama dalam penyaluran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polres Boyolali.

“Kepercayaan ini merupakan sebuah amanah yang akan kami jaga dengan penuh tanggung jawab. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang optimal serta fasilitas terbaik bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polres Boyolali,” ujar Sutanti.

Ia juga berharap kerja sama yang terjalin dapat terus dikembangkan ke depannya. “Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti sampai pada penandatanganan perjanjian saat ini saja, tetapi dapat terus berkembang melalui berbagai bentuk kolaborasi lainnya di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid Hartanto, juga memberikan apresiasi atas inisiatif Bank Jateng yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pelayanan terhadap institusi Polri.

“Penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dari berbagai bentuk kerja sama lainnya di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, memperluas akses keuangan, dan memperkuat sinergi antar instansi di Kabupaten Boyolali,” ucap Rosyid.

Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Jateng terus memperkuat peranannya sebagai bank pembangunan daerah yang andal, serta dipercaya dalam mendukung kebutuhan perbankan pemerintah dan aparat keamanan di Jawa Tengah.

Ning S

The post Bank Jateng dan Polres Boyolali Jalin Kerja Sama Penyaluran Tunkin dan Layanan Keuangan appeared first on SuaraBaru.id.

Terkait itu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal menyelenggarakan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Eks Karesidenan Pekalongan sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi terjadinya persoalan tersebut.

Pleno yang diadakan di Hotel Aston Syariah Pekalongan, Kamis (30/5/2024) pagi dihadiri oleh Kepala Daerah se-Eks Karesidenan Pekalongan yang masing-masing didampingi Sekda dan Asisten Perekonomian.

Kepala OJK Tegal, Noviyanto Utomo menyampaikan bahwa TPAKD diharapkan dapat benar-benar mendorong akses keuangan masyarakat kepada lembaga keuangan lainnya, sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satunya adalah melalui literasi dan edukasi kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat paham namanya lembaga keuangan itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan bagaimana memanfaatkannya. Sehingga masyarakat tidak terjebak dengan  tawaran yang aneh-aneh seperti tawaran investasi bodong.

“Selama tahun 2023, kurang lebih sebanyak 17.055 masyarakat telah menerima edukasi keuangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi keuangan dan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dialami masyarakat,” ujar Kepala OJK Tegal.

Menurut Noviyanto Utomo, dari data kajian juga diketahui Indeks Pengetahuan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (dalam skala 1-10) paling diketahui masyarakat adalah perbankan (nilainya 7,23), kemudian asuransi (6,07) dan pegadaian (5,92).

Persoalan literasi dan edukasi masyarakat tentang lembaga keuangan menurutnya, disebabkan oleh akses lembagan jasa keuangan yang belum merata,  beragamnya kondisi geografis dan demografi penduduk, kompleksitas produk keuangan dan Keterbatasan infrastruktur serta kurangnya awareness atas implementasi UU P2SK.

Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri yang hadir dalam giat tersebut menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya yang dilakukan OJK. Literasi dan edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti dan terus digerakan karena begitu gencarnya program-program keuangan yang ilegal dan yang menjadi sasaran adalah masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada pengetahuan, informasi yang baik, tentang bagaiamana cara berinvestasi, berhutang maupun menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan yang resmi.

Khusus ASN, Dadang menyampaikan bahwa ASN sendiri harus dapat memberikan contoh dan dibekali oleh pengetahuan dan literasi yang baik terkait lembaga keuangan, sehingga paling tidak bisa menularkan pengetahuannya kepada masyarakat di sekelilingnya.

Jika masyarakat sudah mendapatkan edukasi yang bagus terkait lembaga keuangan, ia yakin masyakat akan terlindungi dari praktek-praktek perbankan atau lembaga keuangan yang ilegal.

“Nanti apabila kita ada kegiatan, kita akan koordinasikan dan minta OJK  menjadi narasumber untuk berbagi ilmu, edukasi tentang lembaga keuangan,” kata Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri.

Sutrisno

The post Cegah Terjebak Layanan Keuangan Ilegal, OJK Dorong Literasi Lembaga Keuangan appeared first on SuaraBaru.id.