Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional pembentukan dan penguatan kapasitas Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan hukum yang mudah dijangkau.

Delmawati menyampaikan, pelatihan paralegal menjadi salah satu komitmen jangka panjang Kementerian Hukum dalam memperkuat keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan, program Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan yang telah diluncurkan secara nasional merupakan langkah strategis untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa dan kelurahan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Delmawati menyampaikan, Jawa Tengah hingga saat ini telah membentuk sebanyak 8.563 Pos Bantuan Hukum desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Atas capaian tersebut, Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum Desa/Kelurahan terbanyak di Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen bersama dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Delmawati menyampaikan, pada tahun 2026 Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menargetkan pelatihan bagi 17.126 calon paralegal di seluruh Jawa Tengah. Hingga saat ini telah terselenggara enam angkatan pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 2.996 orang paralegal melalui pelaksanaan secara daring maupun luring.

Ia menegaskan, pelatihan paralegal tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan hukum dasar, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan advokasi, teknik penyelesaian sengketa, serta kemampuan memberikan informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Delmawati menekankan tiga peran penting paralegal, yaitu sebagai garda terdepan akses keadilan, agen perubahan budaya hukum, serta mitra strategis pemerintah dan Organisasi Bantuan Hukum.

Melalui peran tersebut, paralegal diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara lebih mudah dan dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Delmawati mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pelatihan ini diharapkan lahir paralegal yang kompeten, berintegritas, dan tersertifikasi sehingga mampu memperkuat akses terhadap keadilan serta mendukung terwujudnya reformasi hukum di Indonesia.

Ning S

The post Pelatihan Paralegal Angkatan VII Dibuka, Kemenkum Jateng Targetkan Penguatan Layanan Hukum hingga Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat langsung mengakses berbagai layanan, antara lain informasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan Balai Harta Peninggalan, serta berbagai layanan hukum lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kehadiran stand layanan Kemenkum Jateng menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Pengunjung CFD tampak antusias memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi terkait pendaftaran merek, hak cipta, pendirian badan usaha, pengurusan yayasan dan perkumpulan, hingga pemanfaatan hak-hak hukum perorangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan kami sangat beragam, mulai dari merek, hak cipta, pendaftaran perseroan perorangan, apostille, hingga layanan waris dan bantuan hukum gratis,” jelas Tjasdirin yang pada kesempatan tersebut didampingi Kadiv P3H, Delmawati, Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi S, dan Kabadiklat Hukum Jateng, Rinto.

Ia menambahkan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal ragam layanan Kemenkum Jateng. Oleh karena itu, kegiatan jemput bola seperti ini menjadi penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

“Dengan sering turun langsung ke tengah masyarakat, kami bisa terus memberikan sosialisasi dan memastikan layanan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan juga melibatkan jajaran Kanwil Kemenkum Jateng, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, serta Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai bentuk sinergi internal dalam memberikan pelayanan terbaik.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Hadirkan Layanan Hukum di CFD Simpang Lima Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara menyampaikan, layanan konsultasi ini merupakan salah satu upaya Kemenkumham Jateng guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum di Jawa Tengah.

“Masyarakat yang memiliki masalah terkait dengan badan usaha, seperti perseroan terbatas, PT perorangan, yayasan, persekutuan komanditer, perkumpulan, koperasi, dan lainnya, dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis ini,” ujar Tiwi.

Baca Juga: 128 CPNS Kemenkumham Jateng Jalani Pelatihan Militer dari Kopassus

Bukan hanya dari tim Kanwil Kemenkumham Jateng, layanan konsultasi hukum ini juga dipandu langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tiwi berharap dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan badan usaha.

Bersamaan dengan kegiatan konsultasi, juga digelar diskusi pembahasan kasus mengenai permasalahan hukum dalam perkumpulan dan yayasan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi S. didampingi Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti. Salah satunya yakni terkait adanya laporan dualisme Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang.

Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mengesahkan akta pendirian Yayasan temasuk badan hukum. Maka dari itu jajaran Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menelusuri rekam jejak legalitas yayasan tersebut.

Terkait kasus itu, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menginginkan jajarannya untuk mengusut tuntas permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di mana sebelumnya ia berkesempatan menerima audiensi dari pihak yayasan yang meminta keadilan.

Claudia

The post Kemenkumham Jateng Hadirkan Layanan Konsultasi Badan Usaha Gratis appeared first on SuaraBaru.id.