Dari jumlah tersebut, Hari merinci sebanyak 348 laporan masuk melalui kanal aplikasi android dengan proporsi penyelesaian pengaduan 97 persen. Sedangkan 344 laporan masuk lewat whatsapp lapor bupati dengan proporsi penyelesaian pengaduan 82 persen, dan 51 laporan lainnya masuk melalui kanal media sosial dengan proporsi penyelesaian 84,3 persen.

Menurutnya, layanan pengaduan warga melalui medos, aplikasi android, dan whatsapp tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tegal dalam membuka ruang komunikasi secara langsung dan terbuka kepada warga untuk menyampaikan keluhan atas gangguan pelayanan publik yang sekaligus berfungsi pula sebagai feedback terhadap implementasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan.

“Layanan Lapor Bupati ini merupakan frontline atau pintu masuk masyarakat dalam menyampaikan keluhannya terkait gangguan atau kendala pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal,” kata Hari.

Selain melalui medsos dan aplikasi android, warga juga dapat menyampaikan laporannya melalui pesan whatsApp ke nomor 085600080709 dan media sosial Humas Pemkab Tegal, di mana secara berkala pihaknya melaporkan hasil tindakalnjutnya kepada Bupati Tegal.

Lebih lanjut Hari mengungkapkan, laporan warga yang masuk tidak hanya mencakup urusan Pemkab Tegal saja, melainkan juga pelayanan publik yang menjadi kewenangan lembaga mitra samping seperti soal peredaran obat keras tanpa izin, perjudian, ketenagalistrikan hingga pensertipikatan tanah.

Meski demikian, laporan yang masuk saat ini didominasi laporan kerusakan infrastruktur jalan, disusul bantuan sosial, lampu penerangan jalan umum, persampahan, air bersih, pensertipikatan tanah, dan sejumlah permasalahan lainnya,” kata Hari.

Hari pun menerangkan jika layanan Lapor Bupati Tegal ini telah mengintegrasikan 24 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tegal, 18 kantor kecamatan, dan delapan lembaga atau instansi mitra seperti Polres Tegal, Samsat Slawi, Kantor ATR/BPN, PT PLN persero, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Kementerian Agama, dan Perumda Air Bersih Tirta Ayu.

Hari menjelaskan jika pihaknya akan menampung dan mengecek kebenaraan laporan yang masuk sebelum diteruskan ke perangkat daerah atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya laporan fiktif ataupun informasi yang tidak lengkap yang disampaikan pelapor sehingga menyulitkan tindaklanjutnya.

“Untuk laporan bersifat khusus, tentunya harus dukungan data atau informasi yang lengkap, sehingga ini selalu kita mintakan ke pelapor terlebih dahulu sebelum diteruskan ke OPD terkait. Tanpa kelengkapan data ini kita berhak untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi yang sifatnya umum seperti kerusakan jalan, sampah, ataupun lampu penerangan cukup informasi singkat saja disertai foto. Dan kalau pakai aplikasi android bisa dilengkapi titik koordinatnya,” jelasnya.

Ditanya soal waktu penyelesaian pengaduan masyarakat, Hari menyampaikan secepatnya. Artinya, bisa kurang dari tiga jam jika data atau informasi yang dimiliki pihaknya untuk merespon sudah tersedia. Tapi bisa saja lebih dari tiga hari, tergantung kompleksitas permasalahan.

Ditambahkan, pada jenis laporan tertentu yang sifatnya sensitif, pihaknya selalu menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi privasi dan keamanannya.

“Tidak jarang untuk menindaklanjuti laporan yang sifatnya kompleks kita butuh waktu lebih karena harus mengundang OPD atau pihak-pihak terkait lewat rapat koordinasi agar solusinya efektif dan paripurna,” ujarnya.

Dirinya mencontohkan sejumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan melalui rapat koordinasi terbatas ini antara lain pengaduan pungli oleh oknum desa, pengurusan sertipikat tanah untuk fasilitas sosial, hingga sengketa lahan dan bangunan yang melibatkan intansi vertikal pemerintah pusat.

Sutrisno

The post Sebanyak 743 Pengaduan Masyarakat Masuk Lewat Kanal Lapor Bupati Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Lima orang PIC yang mendapat penghargaan ini adalah antara lain dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tavip Mulyatormi, Dinas Sosial Nur Malita Sari, Kecamatan Margasari Puji Hidayati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mochamad Arief Hidayat, dan Kecamatan Kramat Gita Andang Yudistira Dewi.

Menurut Umi, aplikasi Lapor Bupati ini merupakan sarana pengaduan masyarakat digital atas gangguan pelayanan publik pemerintah sekaligus media informasi pembangunan daerah yang terus diperbarui sejak pertama kalinya diluncurkan bulan Oktober tahun 2018 lalu.

Pada pembaruan aplikasi android Lapor Bupati Tegal versi 3.0 ini pihaknya menggandeng PT Kasyr Sibernetika Indonesia, perusahan start-up digital asal Kabupaten Tegal untuk menyempurnakan dari versi sebelumnya.

“Saya menempatkan layanan lapor bupati ini sebagai frontline, sebagai pintu masuk masyarakat untuk memberikan masukan terkait kinerja pelayanan publik kita di pemerintahan Kabupaten Tegal. Meskipun juga tidak sedikit laporan yang disampaikan ke media sosial humas maupun nomor whatsapp saya secara langsung,” kata Umi.

Dengan adanya layanan lapor bupati ini, menurutnya tidak sedikit kinerja pelayanan publik Kabupaten Tegal yang membaik, menjadi semakin cepat dan terbuka. Terlebih, di era society 5.0 pemerintah harus secara cepat merespon keluhan masyarakat dan memberikan layanan yang terbaik.

Terkait dengan itu, Umi meminta agar PIC tidak hanya merespon lewat aplikasi android lapor bupati, tetapi juga diharapkan dapat mengunggah hasil tindak lanjutnya di lapangan ke akun media sosial resmi instansi terkait dengan foto atau video dengan disematkan tagar #LaporBupatiTegal.

Hal tersebut merupakan upaya pihaknya dalam membangun kepercayaan publik dengan mengedepankan aspek transparansi agar publik bisa mengetahui keluhannya tersebut telah direspon dan ditindaklanjuti, sekaligus mengedukasi solusi di masyarakat atas permasalahan yang sama.

“Untuk segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang sifatnya sensitif karena menyangkut kredibilitas atau nama baik seseorang, saya minta terapkan prosedur sebelum melakukan klarifikasi kepada person terlapor dan saya rasa admin juga akan hati-hati saat membuka identitas pelapor ini ke PIC,” kata Umi.

Senada dengan Umi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kabupaten Tegal Hari Nugroho menuturkan, pengaduan resmi gangguan pelayanan publik pemerintah ini tidak hanya mencakup urusan Pemkab Tegal, melainkan juga terintegrasi dengan urusan pelayanan publik lainnya pada lembaga mitra.

“Aplikasi Lapor Bupati ini sudah banyak merespon keluhan warga tentang pelayanan publik pemerintah, mulai dari soal infrastruktur jalan yang saat ini paling banyak disampaikan warga, kemudian soal bansos, keluhan lampu penerangan jalan yang mati, air bersih, layanan di Samsat, pensertipikatan tanah, dan berbagai permasalahan lainnya,” kata Hari.

Seiring dengan itu, Hari mengungkapkan saat ini masyarakat sudah banyak yang meng-install aplikasi Lapor Bupati versi 3.0 yang baru diuji cobakan sejak tahun ini. Dengan menggunakan aplikasi berbasis android, pelapor dapat menyampaikan pesannya berupa teks ataupun multimedia yang dilengkapi dengan penanda lokasi.

“Aplikasi ini memuat 28 kategori dan 166 sub kategori di dalamnya yang dapat dipilih pelapor,” ujarnya.

Aplikasi Lapor Bupati Tegal mengintegrasikan 24 organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, 18 kecamatan, dan delapan lembaga atau instansi mitra, yaitu Polres Tegal, Samsat Slawi, Kantor ATR/BPN, PT. PLN persero, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Kementrian Agama, dan PDAM Slawi.

Adapun fitur tambahan pada layanan pengaduan masyarakat ini adalah berita yang diunggah di laman resmi Setda Kabupaten Tegal, emergency call, pengumuman, infografis, podcast, Jalabia, dan UMKM Bangkit.

Sutrisno

The post Lima PIC Aplikasi Lapor Bupati Tegal Dapat Penghargaan appeared first on SuaraBaru.id.