Majelis Hakim PN Tuban dalam putusannya, 10 Mei 2021, menegaskan menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya. Hakim juga menyatakan  mengabulkan gugatan para penggugat yang sebelumnya telah dilayangkan ke pengadilan.

Gugatan tersebut diwakili Wiwit Endra, Yulia Canza dan Minawati. Surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2020, dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2020/PN.Tuban.

Kuasa Hukum penggugat, Yoyok Sismoyo mengatakan pihaknya sudah menerima surat putusan dari PN Tuban. Isi surat sangat jelas, menolak semua eksepsi yang disampaikan kubu Mardjojo.

Majelis hakim juga mengatakan semua yang dilakukan tergugat yang kemudian memunculkan Surat Keputusan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha yang menyebutkan Kelenteng Kwan Sing Bio sebagai tempat ibadah Umat Buddha merupakan tindakan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Majelis Hakim PN Tuban, permohonan Tanda Daftar Tempat Ibadah Klenteng Kwan Sing Bio untuk mendapatkan tanda daftar rumah ibadah Agama Buddha yang ditujukan kepada Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama RI, adalah perbuatan melawan hukum.

‘’Tergugat juga membuat surat pernyataan sebagai lampiran dalam pengajuan tanda daftar rumah ibadah yang isinya menyatakan tidak ada sengketa di kelenteng tersebut. Itu pernyataan bohong, sehingga bisa masuk ranah pidana,” kata Yoyok sambil membacakan bunyi poin 2 dari amar putusan majelis hakim di PN Tuban.

Menurut Yoyok, ada 7 poin amar putusan dari Majelis Hakim yang disampaikan. Pada poin pertama, secara tegas Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat yang dia wakili. Sedangkan poin-poin lainnya, berisi tentang penolakan atas eksepsi yang disampaikan tergugat.

Tegaknya Kebenaran

Alim Sugiantoro, Ketua Penilik (Demisioner) TITD Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban mengatakan putusan PN Tuban itu menguatkan tegaknya kebenaran di Kelenteng Kwan Sing Bio. Yakni, menegaskan bahwa kelenteng terbesar di Asia Tenggara ini merupakan tempat ibadah bersama tiga agama. Yaitu, Khonghucu, Buddha, dan Tao.

“Dalam keseharian kepengurusan kelenteng dilakukan oleh Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). Dari dulu sampai kapan pun, Kelenteng Kwan Sing Bio bukanlah wihara. Ini menjadi tempat ibadah kami semua, bukan hanya tempat ibadah saudara umat Buddha,” ungkapnya.

Dengan adanya putusan dari PN Tuban tersebut, dia berharap hendaknya menjadi akhir dari sengketa berkepanjangan. Selanjutnya dia meminta semua pihak, terutama umat Khonghucu, Buddha dan Tao, yang selama ini menjadikan kelenteng itu sebagai tempat ibadah, bisa kembali bersatu dalam menjalankan ibadah masing-masing dengan tenang dan aman, dalam bingkai kerukunan secara menyeluruh.

Melelahkan

Alim Sugiantoro menyampaikan bahwa konflik yang terjadi selama ini tak hanya melelahkan para pengurus, namun juga membuat umat tidak nyaman. Sengketa itu juga juga dinilai memalukan. Di negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dan kesadaran pentingnya menjaga kerukunan, persoalan tempat ibadah tak kunjung selesai.

“Saya bersyukur, negara dan pemerintah masih hadir untuk meluruskan sesuatu yang melenceng dan keliru di kelenteng ini. Buktinya, Dirjen Bimas Buddha pun kemudian dengan bijak mengakui kekeliruannya dan mencabut seluruh keputusan dan produk tata usaha negaranya.”

“Termasuk surat yang menyatakan Kelenteng Kwan Sing Bio sebagai Tempat Ibadah Umat Buddha. Mereka (pihak tergugat di PN), juga tidak melakukan banding ke PTUN. Semoga semua pihak bisa menyadari dan segera berbenah untuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua,” ungkapnya.

Seperti diberitakan Suarabaru.id sebelumnya, TTID itu pernah ditutup sejak 27 Juli 2020 akibat konflik kepengurusan. Kelenteng Kwan Sing Bio yang sudah ada sejak ratusan tahun itu terganggu ketenangannya. Pemicunya adalah keputusan Ditjen Bimas Buddha yang mengubah status TITD menjadi tempat ibadah Umat Buddha pada 8 Juli 2020.

Sejak keputusan tersebut ada upaya pengalihan penguasaan secara paksa oleh pihak yang merasa diuntungkan dengan keputusan Ditjen Bimas Agama Buddha dengan cara mengunci pintu gerbang Kelenteng Kwan Sing Bio.

Selama tiga bulan dalam keadaan terkunci, Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD) selaku pengelola Kelenteng Kwan Sing Bio protes atas perlakukan yang diskriminatif terhadap umat Khonghucu. Bahkan pengelola mengajukan gugatan ke Ditjen Bimas Agama Buddha Kementerian Agama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada 11 September 2020.

Atas upaya itu PTUN mengabulkan gugatan pengurus TITD secara keseluruhan. Majelis hakim PTUN memerintahkan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama sebagai tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Tanda Daftar Rumah Ibadah Buddha tertanggal 08 Juli 2020, serta mencabut Surat Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI tertanggal 13 Juli 2020 menyangkut hal Pengurus dan Penilik TITD Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong Tuban.

sb

The post Perkara Kelenteng Kwan Sing Bio, Kubu Mardjojo Kembali Kandas di PN Tuban appeared first on SuaraBaru.id.

Lembaran baru itu tak hanya ditandai berakhirnya konflik internal pengurus yang terjadi sejak tahun 2013, antara pihak Alim Sugiantoro dengan Tio Eng Bo alias Mardjojo. Namun juga terkait adanya tiga pengusaha besar/konglomerat yang diberi mandat untuk menangani pengelolaan tempat ibadah terbesar di Asia Tenggara itu.

Ketiga pengusaha besar tersebut adalah Alim Markus (Bos Maspion Group), Soedomo Mergonoto (pemilik perusahaan Kopi Kapal Api), dan Paulus Welly Afandi (pengusaha besar asal Surabaya. Ketiga tokoh pengusaha tersebut, juga dinilai telah berjasa atas dibukanya gerbang masuk kelenteng yang sebelumnya digembok selama 3 bulan sejak 28 Juli 2020 sebagai buntut kegaduhan di internal pengurus.

“Kita telah tanda tangan penyerahan kekuasaan Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban kepada 3 tokoh konglomerat Jatim dan nasional,” ungkap Alim Sugiantoro, tokoh Khonghucu, yang sebelumnya berjuang keras agar Kwan Sing Bio statusnya tetap sebagai Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD), bukan sebagai wihara.

Menurut Alim (panggilan akrab Alim Sugiantoro), sejak adanya kesepakatan pihak yang selama ini berkonflik, ketiga tokoh itu yang akan mengatur dan membenahi Kelenteng Kwan Sing Bio sehingga tercipta kedamaian dan kesejukan di tempat ibadah serta umat bisa sembahyang dengan tenang dan nyaman.

Alim Merasa Lega

Alim juga mengaku lega setelah terjadi penyerahan kekuasaan kepada 3 tokoh yang mempunyai kapasitas pendamai dan pengelola, sebab kisruh di internal pengurus kelenteng telah selesai dan bisa menciptakan kebaikan untuk semua pihak.

“Saya benar-benar merasa lega. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk kelenteng Kwan Sing Bio. Saya berharap ada perbaikan sistem manajemen secara keseluruhan. Muaranya umat sejahtera dan terjadi peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang ingin beribadah di kelenteng ini,” tegasnya, Kamis (09/03/2021).

Dia juga berharap tidak ada lagi kegaduhan di internal. Semua kembali rukun dan bersatu untuk sama-sama menjaga toleransi antar-umat beragama, khususnya di Kelenteng Kwan Sing Bio.

“Saya minta semua kembali rukun, dan tidak terjadi konflik seperti sebelumnya. Semua permasalahan telah selesai dengan baik,’’ ungkapnya.

Ditambahkan, kehadiran tiga tokoh pengusaha besar itu nantinya juga akan mengatur dan membenahi legalitas yang ada di kelenteng agar sesuai aturan pemerintah.

Pemerintah Hadir

Sebelum penandatangan kesepakatan damai tersebut, menurut Alim, pemerintah juga telah hadir untuk ikut membantu supaya umat kembali rukun dan bersatu.

Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali, bersama Dirjen Budha Caliadi dan Kepala Pusbimdik Wawan Djunaedi saat Perayaan Cap Go Meh dan Penutupan Imlek ke 2572, Minggu (28/02/2021).

Pada kesempatan itu juga dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Ketua Umum KNPI Haris Pertama, Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto (Cak Nanto), Ketum Gemaku Js Kristan, Perwakilan GP Ansor Zakaria Ridwan, Ketua Ansor Jatim Syafiq Sauqi, Ketua Ansor NTB Zamroni Azis, dan sejumlah tokoh lain.

Pada kesempatan itu Sekjen Kemenag, Nizar Ali mengapresiasi kegiatan yang dilakukan di kelenteng yang beralamat di Jl RE Martadinata Tuban tersebut. Sekjen menilai acara berlangsung khidmat, memenuhi protokol kesehatan, dan nuansa persahabatan nampak menonjol. Juga ditekankan bahwa Kwan Sing Bio merupakan warisan budaya dan sudah ada sejak 200 tahun lalu.

“Pak Sekjen bersama tokoh pemuda lintas agama juga meminta agar semua kembali bersatu. Persoalan yang muncul telah dianggap selesai. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran pemerintah dan sejumlah tokoh yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kelenteng ini. Sebab, pada prinsipnya yang paling penting adalah menjunjung tinggi kepentingan masyarakat untuk bisa beribadah dengan nyaman dan damai,’’ ungkap Alim.

 Persoalan Selesai

Seperti diberitakan sebelumnya, konflik di internal pengurus kelenteng itu karena terjadi kekosongan kepengurusan sejak tahun 2013. Dampak konflik itu memunculkan dua kubu, yakni pihak Alim Sugiantoro dan Tio Eng Bo. Bahkan hingga merambah ke ranah hukum.

Gerbang pintu kelenteng sempat digembok, sehingga menimbulkan kegaduhan. Ritual sembahyang bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) YM Kongco Kwan Sing Tee Koen ke-1860, Kamis, (13/8/2020), akhirnya juga ditiadakan. Puluhan umat juga terpaksa menggelar ritual sembahyang bersama yang digelar di depan gerbang kelenteng.

Juga sempat muncul polemik TITD Kwan Sing Bio oleh kubu Tio Eng Bo diajukan ke Kemenag sebagai rumah ibadah Buddha. Namun kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban, tetap sebagai Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). PTUN juga membatalkan keputusan Dirjen Bimas Buddha Kemenag yang menyebut  Kelenteng Kwan Sing Bio sebagai rumah ibadah agama Buddha.

Dengan turun tangannya tiga pengusaha besar tersebut, semua persoalan yang muncul sebelumnya akhirnya dinyatakan selesai.

sb

The post Lembaran Baru TITD Kwan Sing Bio Tuban, 3 Konglomerat Akhiri Konflik Internal appeared first on SuaraBaru.id.