“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang berlangsung di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan.

Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif.

Ning S

The post KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi appeared first on SuaraBaru.id.

Lokakarya yang diinisiasi Balai Pelatihan Hukum Jawa Tengah bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM serta Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) mengusung tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”.

Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin hadir langsung mengikuti kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani yang menyampaikan lahirnya KUHP dan KUHAP baru merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional yang menandai transformasi paradigma hukum pidana.

“Pembaruan KUHP dan KUHAP bukan sekadar perubahan norma, tetapi juga perubahan cara pandang dalam menegakkan hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Gusti Ayu.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan aparatur, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan norma baru secara komprehensif dan bertanggung jawab.

Dikatakan, lokakarya ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum melalui sinergi antara dunia akademik dan birokrasi.

Kepala BPSDM Hukum menambahkan, lokakarya ini memiliki misi strategis, antara lain menyelaraskan pemahaman konseptual dan praktis terhadap pembaruan KUHP dan KUHAP, memperkuat penguasaan asas-asas hukum pidana nasional yang baru, serta menyusun silabus pembelajaran hukum pidana dan hukum acara pidana yang seragam bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif antara akademisi dan praktisi, sehingga pembaruan hukum pidana dapat dipahami secara utuh dan diimplementasikan secara konsisten di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai simpul strategis dalam pembinaan, koordinasi, dan penyebarluasan kebijakan hukum di daerah, guna mencegah disparitas penerapan hukum serta memastikan kualitas layanan dan pembinaan hukum yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Lokakarya, Perkuat Pemahaman KUHP-KUHAP Baru appeared first on SuaraBaru.id.