Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya diseminasi regulasi baru kepada kalangan akademik dan mahasiswa.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, R. Danang Agung Nugroho menyampaikan, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi momentum penting pembaruan hukum nasional.

“Pembaruan ini menandai berakhirnya ketergantungan pada produk kolonial dan menjadi langkah besar menuju sistem hukum pidana yang berakar pada nilai Pancasila,” ujarnya.

Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS, Syaifuddin Zuhdi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut serta berharap kegiatan ini memberi pemahaman yang utuh bagi mahasiswa sebagai calon praktisi hukum.

Materi pertama disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lilin Nurchalimah, yang mengulas substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa KUHP Nasional merupakan hasil perjalanan panjang pembaruan hukum pidana Indonesia.

“KUHP baru membawa semangat keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan hak pelaku,” jelas Lilin.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan dalam KUHP Nasional tidak lagi semata-mata menghukum. “Hukum pidana harus menjadi instrumen yang adil, tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Muchamad Iksan memaparkan materi mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Ia menyoroti penguatan perlindungan hak asasi manusia, perluasan praperadilan, serta penguatan mekanisme restorative justice

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan perguruan tinggi dalam menyosialisasikan pembaruan hukum pidana nasional secara komprehensif dan kontekstual.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Bersama UMS Beri Pemahaman Substansi KUHP dan KUHAP Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini digelar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, dan diikuti akademisi dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Purwokerto, Rabu (11/2/2026).

Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu, Prof. Dr. H. Supani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pihak kampus dan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari realisasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

“Kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat, terutama bagi para kolega yang bersinggungan dengan persoalan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan sesuatu yang baru dan sudah saatnya diimplementasikan. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah krusial agar regulasi tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

“Kalau undang-undang tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka akan sulit direalisasikan. Kesadaran hukum menjadi salah satu pilar penegakan hukum, dan kesadaran hukum itu dimulai dari pemahaman akan hukum,” tegasnya.

Ia berharap penyuluhan hukum seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, Toto Kuncoro menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana nasional. KUHP nasional hadir menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang selama ini menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.

Disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjadi pedoman baru dalam proses penegakan hukum pidana yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta prinsip due process of law. Kedua regulasi tersebut saling melengkapi sebagai fondasi sistem hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan humanis.

Pada sesi pemaparan materi, Penyuluh Hukum Ahli Madya Lilin Nurchalimah menyampaikan materi bertajuk Arah Baru Pidana Indonesia. Ia mengulas sejarah panjang pembaruan KUHP nasional yang telah dirintis sejak 1958 hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Lilin menjelaskan sejumlah pembaruan penting, antara lain pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Pasal 2, pengaturan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, serta pengenalan alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan kerja sosial.

The post Kolaborasi Kanwil Kemenkum Jateng dan UIN Saizu Purwokerto, Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru appeared first on SuaraBaru.id.