Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu (23/5/2026) pagi, tersangkut di pinggang sungai. Setelah dievakuasi, akhirnya identitas korban berhasil teridentifikasi dari KTP yang ditemukan di saku korban.

”Korban atas nama Sugiyo, umur 65 tahun, warga Sri Rejeki V, Kelurahan Kalibanteng Kidul Semarang,” ungkap Budiono, Kepala Kantor SAR Semarang, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Tingkatkan Kemampuan Public Speaking dan Kreativitas Digital, HMPS KPI Unisnu Jepara Gelar Pelatihan untuk Pelajar

Disampaikan dia, korban ditemukan pukul 08.10 WIB, kurang lebih sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian. Korban ditemukan sudah ada di pinggir sungai. Selanjutnya, korban dibawa ke RS Kariadi, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pria hanyut di Sungai Banjir Kanal Barat, saat sedang buang hajat. Korban yang diketahui bernama Sugiyo itu, tersapu air deras di saluran irigasi yang bermuara di Sungai Banjir Kanal Barat, akibat hujan deras.

Di muara irigasi, korban sempat berpegangan pada kaki seorang warga yang hendak menyelamatkannya. Namun karena diduga kelelahan menahan arus deras, pegangan korban terlepas, dan langsung hanyut.

”Terima kasih untuk Tim SAR Gabungan atas kerjasamanya, sehingga korban cepat ditemukan. Kami menghimbau untuk warga yang beraktivitas di sungai, agar lebih berhati-hati lagi akan bahaya banjir di cuaca yang masih belum menentu ini,” pesan Budiono.

Riyan

The post Tim SAR Gabungan Akhirnya Temukan Sugiyo Sudah Tak Bernyawa appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes Trio Pahlevi saat

beraudiensi dengan Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar di Pendopo Bupati Brebes, Rabu (31/1/2024).

Upaya maksimal dilakukan terhadap pengawasan dalam tahapan dan mencermati potensi kerawanan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. “Termasuk penegakan peraturan daerah tentang penertiban alat peraga kampanye harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,” ujar Trio Pahlevi.

Ditegaskan, pemasangan alat peraga tidak boleh dilakukan di jembatan, sepanjang jalan, tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Pemerintah Daerah dan KPU punya peluang untuk melakukan gerakan dalam penertiban terhadap alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan tugas Bawaslu adalah menyampaikan apa saja aturan-aturan yang berlaku.

“Personel Bawaslu terbatas dalam melakukan pencabutan atau penertiban APK. Maka harus ada sinergi sehingga kasus spanduk atau baliho yang mengganggu ketertiban tidak lagi terjadi. Seperti baliho di Pasarbatang yang kemudian jatuh dan menimpa pengendara yang melintas,” ungkap Ketua Bawaslu Trio Pahlevi.

Dari audiensi ini, lanjut Levi, diharapkan mampu menghasilkan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga kejadian-kejadian yang dapat memicu kerawanan bisa diatasi. Levi juga menyampaikan terimakasih kepada Pj Bupati Brebes beserta jajarannya karena hingga saat ini belum ditemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral atau terlibat langsung dalam praktek politik praktis.

“Isu-isu yang muncul di media semoga tidak terjadi di Brebes, kejadian seperti yang viral di tiktok ada kepala desa yang tidak netral, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi di Brebes sampai pemilu berlangsung karena potensi itu ada di desa,” tutur Levi.

Bawaslu juga menyampaikan agar dilakukan percepatan perekaman e-KTP hal ini untuk menentukan jumlah pemilih yang ada di Brebes.

Menanggapi hal tersebut Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar menyampaikan “Di sini ada Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Kesbangpol, dan Satpol PP semuanya sepakat mendukung proses yang dilakukan oleh Bawaslu,” ucap Iwan.

Iwan berterimakasih atas masukan-masukan yang disampaikan oleh Bawaslu. Terkait percepatan rekam E-KTP pihaknya akan segera melakukan percepatan perekaman e-KTP dengan melakukan survey di kecamatan. “Juga melakukan survey di sekolah mengingat para siswa merupakan pemilih baru atau pemula,” pungkas Iwan.

Sutrisno

The post Bawaslu Brebes Dorong Percepatan Perekaman e-KTP appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Disdukcapil Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi menuturkan bahwa untuk menggenjot perekaman KTP-el khususnya pemilih pemula, pihaknya telah berupaya dengan mengirimkan surat himbauan bagi masyarakat yang belum memiliki kartu identitas tersebut.

“Secara intensif sejak awal tahun 2023 kami telah berkirim surat kepada nama-nama yang sudah sudah didata untuk segera melakukan perekaman KTP, perekaman ini dapat dilakukan sejak usia 16 tahun, namun untuk penerbitan kartu fisiknya saat yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Mereka kita panggil agar mendatangi layanan kami yang tersebar di 4 kecamatan maupun di kantor pusat Disdukcapil,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Disebutkan Hariyadi bahwa sampai dengan bulan November 2023 sejumlah 2.476 warga yang ditargetkan melakukan perekaman. “Data ini sangat dinamis, kamipun secara intensif menyisir perekaman KTP seperti ke sekolah jenjang SMA maupun warga yang belum memiliki KTP seperti penyandang disabilitas, lansia maupun odgj,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hariyadi menerangkan dari target nasional sebesar 99,04 persen sudah tercapai 98,06 persen pada November, pihaknya akan terus mempercepat proses perekaman e-KTP hingga menjelang pemilu serentak 2024, “Harapan semua bisa terekam, kami berupaya terus bergerak karena kami menginginkan warga bisa memberikan hak suara dalam pemilu nanti aspirasinya bisa tersampaikan selain itu KTP ini menjadi persyaratan penting yang harus dimiliki untuk mendapatkan layanan dari pemerintah,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Jelang Pemilu 2024, Disdukcapil Kejar Perekaman KTP appeared first on SuaraBaru.id.

TEGAL (SUARABARU.ID) – Petugas pintu masuk Objek Wisata (OW) Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal kewalahan membatasi pengunjung yang bukan ber-KTP warga Kota Tegal.

Akibatnya protokol kesehatan yang mencakup memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak/menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas/bepergian kecuali untuk keperluan sangat mendesak/urgen, sebagian sulit diterapkan.

“Petugas untuk dua pintu masuk kita hanya 10 orang dibagi dua pintu barat melalui Jalan Sangir dan pintu timur melalui Jalan Halmahera. Satu pintu hanya 5 petugas untuk memeriksa KTP pengunjung kewalahan,” kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal, Maman Suherman disela monitoring lokasi, Minggu (6/6/2021).

Pemeriksaan KTP di dua pintu masuk OW PAI memakan waktu, karena menurut Maman, kadang satu mobil isi 4-7 orang kalau diperiksa KTP tiap penumpang membutuhkan waktu lama hingga menimbulkan antrian panjang. Bahkan antrean kendaraan menutupi akses jalan keluar masuk warga hingga beberapa warga mendatangi kami menyampaikan keberatan akses mereka tertutup kendaraan.

Maman menjelaskan, pihaknya mendapat tugas dari Satgas Covid-19 tiga pilar Kota Tegal lewat Sekda Kota Tegal, melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal.

“Dan dari Kepala Dinas ke kami untuk melaksanakan bahwa khusus untuk 6 Juni 2021 sejumlah OW yang ada di Kota Tegal hanya diperuntukkan orang yang ber KTP Kota Tegal”.

“Hari ini pukul 06.00 saya terapkan yang berdampak mengularnya kendaraan yang mengantre akan masuk OW PAI. Mereka ada yang dari Sukabumi (Jabar), Tangerang, kebanyakan memang dari luar Kota Tegal. Kemudian setelah diprotes warga Jalan Sangir dan Jalan Halmahera akhirnya pintu masuk OW  PAI ditutup,” ujarnya.

Jalan Tengah

Maman ambil jalan tengah, daripada diprotes warga dan kemudian pengunjung kecewa akhirnya kami hanya melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan masker. Apabila dari dua pemeriksaan tidak terpenuhi tidak diperkenankan masuk OW PAI.

Penerapan untuk masuk OW PAI ber KTP Kota Tegal sudah tidak diterapkan karena hari sudah mulai siang dan pengunjung juga sudah berkurang, tidak saat usai Lebaran. Maman mengaku jumlah pengunjung hanya mendekati angka 2.000, kemudian pintu ditutup.

“Pemberlakuan masuk OW PAI ber KTP Kota Tegal menurut Maman tidak efektif karena sangat susah sekali. “Masa kalau satu mobil ada 5-7 penumpang mau dilihat satu persatu kan ga mungkin. Penerapan KTP efektif mungkin diberlakukan untuk di pasar tiban,” tuturnya.

Ke depan apabila akan diterapkan dengan sistem ber KTP Kota Tegal kami akan mengkoordinasikan dengan tim terpadu Satgas tiga pilar dan kami minta untuk penambahan personel agar kami bisa menyisir pengunjung jauh dari pintu masuk hingga kendaraan tidak mengular dan mengganggu akses warga,” ungkapnya.

Dari pantauan SUARABARU.ID sejumlah pengunjung OW PAI Kota Tegal didominasi dari luar Kota Tegal seperti dari Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan wilayah Jawa Barat.

Nino Moebi-mul

The post Petugas Objek Wisata PAI Kewalahan Batasi Pengunjung Luar Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Progres perakaman KTP-el yang tinggi menjadikan Kabupaten Majene terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Majene berada di posisi 33.

“Hasil ini menjadikan Majene terbaik di Sulbar,” ujar Kepala Dinas Kependukukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Majene Asri Albar, pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan, di ruang pola Kantor Bupati Majene, Senin (23/11/2020).

Untuk lebih meningkatkan progres perekaman KTP-el, Disdukcapil akan melakukan evaluasi dan monitoring bersama para camat, lurah dan kepala desa terkait kemungkinan masih terdapat warga yang enggan melakukan perekaman keliling di wilayah masig-masing.

“Kita ingin memastikan kondisi penduduk, agar nantinya pihak pemerintah kecamatan melakukan validasi. Jika masih signifikan, tentu kita akan kembali ke lapangan untuk tahap perekaman selanjutnya,” terangnya, seperti dilansir SBChannel.id, grup Siberindo.co.

Menurut mantan Camat Tammerodo ini, untuk memaksimalkan pelayanan pengurusan kependudukan di masyarakat, Disdukcapil Majene bersama pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa akan mengkaji rancangan perjanjian kerja sama untuk peningkatan status kependudukan pada 2021.

“Untuk mendapatkan 18 layanan kependudukan, masyarakat yang ingin merekam tidak perlu lagi ke kota atau kabupaten. Cukup di kantor camat, kelurahan dan desa. Dan ini merupakan inovasi dari Disdukcapil Majene yang pertama di Sulbar. Dan kita berharap, dapat mengkaji bersama, agar rancangannya terealisasi di akhir 2020 dan dilaksanakan efektif di 2021,” harapnya.

Asri menyebut, agenda rakor untuk finalisasi hasil perekaman keliling KTP-el, termasuk beberapa jenis layanan kependudukan lainnya. “Ini semua dilakukan, selain memvalidkan identitas penduduk, juga memaksimalkan persiapan menuju sukses pelaksanaan Pilkada serentak 2020,” paparnya.

Pjs Bupati Majene HM Natsir meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa agar tetap fokus pada perekaman KTP-el, khususnya bagi warga yang belum melakukan perekaman. “Terutama pemilih pemula, kalau perlu disisir di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa untuk dilakukan percepatan,” pintanya.

Natsir menerangkan, kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Bupati dan Wakil Bupati serentak kali ini, tidak bisa memakai Surat Keterangan (suket) penduduk. “Untuk itu, seluruh pihak bekerja bersama untuk 15 hari kedepan, agar Pilkada Majene tetap jadi yang terbaik, tidak konflik dan berjalan lancar,” harapnya.

Ia meminta, kepada pemerintah kecamatan, lurah, dan pemdes, saling membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majene, untuk menuntaskan dari 981 jiwa yang belum merekam. “Jabatan saya hanya sisa 12 hari di sini, karena itu saya ingin semua pekerjaan tuntas,” tandasnya.

Dalam rakor tersebut, Bupati Majene HM Natsir menyerahan KTP-el hasil pelayanan keliling kepada Kelurahan Rangas dan Desa Tubo Poang. Serta menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) hasil pelayanan keliling kepada Kepala SDN 26 Pakkola Kecamatan Banggae dan SDN 4 Tanjung Batu Kecamatan Banggae Timur.

Claudia SB

The post Perkaman KTP-el di Majene Hampir 100 Persen Selesai appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III non TPI Kerinci Raden Indra Iskandarsyah, didampingi Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi, Inteliien dan Penindakan Kemigrasian Kantor Imigrasi, Albabun Ilham, membenarkan hal ini.

Dikatakan Kakan Imigrasi Kerinci R Indra, KB masuk ke Indonesia berawal pada 2006. KB menikah dengan NS, warga Sungai Penuh, secara siri di Malaysia, dan memutuskan untuk menetap di Indonesia di Sungai Penuh, Jambi.

Dia menyebutkan KB masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Dumai menggunakan paspor Nepal yang pada saat itu sudah habis masa berlakunya. “Namun ia tetap berhasil lolos masuk Indonesia, dibantu oleh calo yang merupakan orang dekat NS,” ungkap R Indra.

Sesampai di Indonesia, sambung R Indra, KB menghilangkan semua dokumen kewarganegaraan Nepal, termasuk paspor Nepal. Dengan NS warga Sungai Penuh, dia memutuskan untuk menikah secara resmi menggunakan hukum Indonesia.

Sehingga pada waktu itu, melalui orang dekat NS, KB berhasil mengurus dokumen kewarganegaraan Indonesia yakni KK dan KTP ke Dukcapil dengan nama inisial Mk.

Setelah mendapatkan dokumen itu, KB dan NS menikah secara resmi di Indonesia, dan saat ini telah memiliki 2 orang anak. “KB ini selama di Sungai Penuh, berprofesi sebagai pedagang mainan anak-anak,” ucapnya.

Keberadaan KB diketahui oleh pihak Imigrasi, berdasarkan hasil kegiatan intelijen dengan melakukan investigasi dan mengumpulkan data dari masyarakat.

“Untuk proses persyaratan dokumen KB kembali ke Nepal, kami telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Nepal di Jakarta dalam penerbitan SPLP/Travel dokumen KB sebagai pengganti paspor kewarganegaraan Nepal,” bebernya.

Maka atas hal itu, KB terbukti telah melanggar pasal 8 Jo 119 UUD nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Seperti diberitakan di Siberindo.co dalam judul Langgar Izin Tinggal, Nikahi WNI Jambi, WNA Nepal Dideportasi.

“Dikenakan TAK berupa Pendeportasian disertai dengan Penangkalan sesuai pasal 75 ayat 2 huruf F, UUD No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian,” katanya.

Claudia SB

The post Tidak Miliki Izin Tinggal, WNA Asal Nepal Dideportasi appeared first on SuaraBaru.id.