Rapat yang berlangsung di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus tersebut digelar pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris. Hadir dalam forum itu Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua beserta jajaran, Ketua Apindo Kudus Helmy Tasan Wartono dan pengurus, unsur Forkopimda seperti Kapolres Kudus dan Kasdim, serta Sekda Kudus, Asisten Bupati, dan Kepala Disnaker Kabupaten Kudus.

Usulan Pekerja: Kenaikan 6,69 Persen

Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak memaparkan perhitungan usulan UMK Kudus 2026 sebagaimana yang sempat disampaikan dalam perundingan sebelumnya di kantor Disnaker beberapa hari sebelumnya.

Dari unsur pekerja, KSPSI Kudus mengusulkan kenaikan UMK dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,49 persen, inflasi 2,65 persen, serta penggunaan faktor alpha maksimal 0,9.

Dengan formula tersebut, KSPSI mengusulkan kenaikan UMK Kudus 2026 sebesar 6,69 persen, hasil dari perhitungan 4,49 + (2,65 x 0,9).

Jika dibandingkan dengan UMK Kudus 2025 sebesar Rp2.680.485, maka usulan kenaikan versi KSPSI mencapai sekitar Rp179.325, sehingga UMK Kudus 2026 diusulkan menjadi Rp2.859.810.

Versi Pengusaha: Kenaikan 4,6 Persen

Sementara itu, Apindo Kudus menyampaikan perhitungan UMK berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2,78 persen, inflasi 2,65 persen, serta faktor alpha 0,7, Apindo mengusulkan kenaikan UMK sebesar 4,6 persen.

Mengacu pada UMK Kudus 2025, besaran kenaikan versi Apindo sekitar Rp123.302. Dengan demikian, UMK Kudus 2026 yang diusulkan Apindo berada di angka Rp2.803.787.

Keputusan Diserahkan ke Bupati

Perbedaan angka usulan tersebut membuat rapat tripartit belum mencapai titik temu. Kedua belah pihak akhirnya menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati Kudus untuk menentukan besaran usulan UMK Kudus 2026 yang akan diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Usai rapat, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus akan segera menggelar rapat internal untuk mengambil keputusan terkait usulan UMK 2026.

“Pemerintah daerah akan mengambil jalan terbaik. Keputusan nanti akan mengakomodasi kepentingan pekerja, memperhatikan masukan dari pengusaha, serta tidak akan berbeda jauh dengan UMK daerah sekitar,” tegasnya.

Terkait belum adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, Bupati menilai hal tersebut wajar dalam forum tripartit.

“Namanya tripartit itu rembugan. Pemerintah daerah berperan sebagai penengah,” ujarnya.

Namun, Bupati belum merinci skema kebijakan yang akan diambil dan menyebut masih menunggu hasil pembahasan internal. “Nanti kalau sudah ditandatangani akan kami sampaikan,” tambahnya.

Ia memastikan keputusan usulan UMK Kudus 2026 akan ditetapkan paling lambat Selasa (23/12/2025), sebelum batas akhir penetapan UMK oleh Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025.

Sementara itu, Ketua Apindo Kudus Helmy Tasan Wartono enggan memberikan komentar usai rapat. Di sisi lain, Ketua KSPSI Kudus Andreas Hua berharap Bupati dapat mengakomodasi usulan dari pekerja.

“Kami tentu berharap usulan pekerja bisa dipertimbangkan. Namun apapun keputusan Bupati nantinya, kami akan menghormatinya,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Perundingan Tripartit Soal UMK Kudus 2026 Masih Buntu, Ini Sikap Bupati appeared first on SuaraBaru.id.

Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan asumsi dalam penggunaan data pertumbuhan ekonomi dan nilai alpha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru terkait pengupahan.

Usulan UMK Versi Pengusaha: Rp2,80 Juta

Dari unsur pengusaha yang diwakili Apindo Kudus, kenaikan UMK dihitung menggunakan asumsi:

Pertumbuhan ekonomi: 2,78 persen

Inflasi: 2,65 persen

Alpha: 0,7

Dengan formula PE + (Inflasi × Alpha), diperoleh angka kenaikan 4,6 persen.

Mengacu pada UMK Kudus 2025 sebesar Rp2.680.485, maka:

Besaran kenaikan: sekitar Rp123.302

Usulan UMK Kudus 2026 versi Apindo: Rp2.803.787

Pihak pengusaha menilai angka tersebut masih realistis dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Usulan UMK Versi Pekerja: Rp2,85 Juta

Sementara itu, unsur pekerja yang diwakili KSPSI Kudus mengusulkan kenaikan lebih tinggi. KSPSI menggunakan asumsi:

The post Dua Angka Mengemuka, Ini Besaran Usulan UMK Kudus 2026 Versi Pekerja dan Pengusaha appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, secara langsung harga BBM tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada para pekerja.

“Untuk pekerja, paling setiap hari hanya butuh 2-3 liter saja. Kalau pun harga naik, secara langsung tidak berdampak signifikan,”kata Andreas Hua, Rabu (31/8).

Bagi Andreas, alasan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebenarnya bisa dimaklumi. Sebab, membengkaknya subsidi juga berdampak buruk kepada kesehatan APBN.

Selain itu, subsidi harga BBM selama ini juga sangat minim dinikmati langsung oleh kalangan pekerja. BBM bersubsidi banyak dikonsumsi pemilik mobil yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja kecil.

Namun demikian, kata Andreas, yang patut diwaspadai adalah dampak ikutan berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, kata Andreas, jika harga BBM disesuaikan, KSPSI berharap pemerintah untuk bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga dampak langsung ke masyarakat khususnya pekerja bisa diminimalisir.

“Harus ada pengendalian harga kebutuhan pokok. Jangan sampai ada lonjakan tak terkendali yang mengakibatkan inflasi tinggi,”paparnya.

Andreas menambahkan, KSPSI juga mendesak seluruh pekerja bisa mendapatkan akses program bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk meringankan dampak penyesuaian harga yang terjadi.

“Program bantalan sosial seperti BLT, BSU atau program lainnya harus tepat sasaran terutama bagi kalangan pekerja kecil,”tambahnya.

Khusus di wilayah Kudus, Andreas menuturkan mayoritas pekerja adalah pekerja sektor rokok. Dan bagi pekerja sektor rokok, saat ini lebih fokus menyikapi isu kenaikan tarif cukai yang lebih berdampak signifikan bagi mereka.

“Kenaikan tarif cukai bisa berdampak bagi pekerja di Kudus karena menyangkut keberlangsungan industri rokok. Pekerja akan lebih khawatir kehilangan pekerjaannya,”ujarnya.

Ali Bustomi

Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus

The post Tak Risaukan Penyesuaian Harga BBM, SPSI; Pekerja Butuhnya Cuma 2-3 Liter Per Hari appeared first on SuaraBaru.id.