Rekaman tersebut menjadi viral setelah dibagikan melalui akun Instagram @infogrobogan.id pada Minggu (23/11/2025).

Dalam video itu terlihat petugas PKH berkeliling ke sejumlah rumah warga sambil menempelkan stiker penanda penerima manfaat bantuan sosial.

BACA JUGA : Festival Anak Jateng 2025 di Batang, Gus Yasin Tekankan Industri yang Ramah

Kegiatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Desa Toko dan Leyangan di wilayah Kecamatan Penawangan. Petugas tampak menandai rumah-rumah yang masih tercatat sebagai penerima PKH berdasarkan data terbaru.

Salah satu cuplikan menampilkan rumah gebyok berbahan kayu dengan mobil terparkir di depannya. Meski rumah itu tampak layak, petugas tetap menempelkan stiker karena nama penghuninya masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Kondisi inilah yang memicu sorotan publik. Warganet mempertanyakan apakah rumah dengan kondisi demikian masih pantas menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Selain rumah tersebut, beberapa bangunan lain yang dinilai cukup baik secara ekonomi juga terlihat mendapat tanda serupa. Hal ini mendorong perdebatan mengenai ketepatan sasaran program PKH di Grobogan.

Unggahan video itu kemudian memicu banjir komentar. Banyak pengguna media sosial menyoroti bangunan yang menurut mereka tidak mencerminkan kondisi warga kurang mampu.

Salah satu komentar menyindir keberadaan rumah berukir yang justru menjadi penerima bantuan. Akun @imsecret774 menulis keheranannya karena bangunan dengan dekorasi kayu halus itu masih masuk daftar penerima manfaat.

Komentar lain datang dari akun bernama vita_ssi. Ia menilai tidak pantas jika rumah yang terlihat megah masih menerima bantuan. Menurutnya, warga yang mampu seharusnya sadar diri dan tidak mengambil hak orang lain.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa penempelan stiker dilakukan sebagai bagian dari edukasi sosial kepada masyarakat penerima PKH.

Indri menilai, langkah itu diharapkan mendorong warga yang sudah mampu agar mau mengundurkan diri secara sukarela. Menurutnya, kesadaran diri menjadi kunci agar bantuan lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penempelan stiker ini sudah dilakukan sejumlah titik wilayah Grobogan sebagai sampel. Program itu dirancang untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Dinas Sosial Grobogan, lanjutnya, tidak menutup pintu bagi warga yang ingin mundur dari daftar penerima PKH. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sudah membaik bisa menyampaikan permohonan kepada pendamping di wilayah masing-masing.

BACA JUGA : KKMTs 02 Jepara Gelar Reorganisasi MGMP Serentak, Inilah Hasilnya

Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kelayakan data. Proses tersebut dibutuhkan agar administrasi bantuan sosial tercatat dengan benar.

Indri menambahkan bahwa pengunduran diri tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah desa harus mengetahui permohonan tersebut agar data warga di sistem PKH dapat dinonaktifkan secara resmi.

Menurutnya, koordinasi antara pendamping, desa, dan Dinas Sosial menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penonaktifan penerima manfaat.

TYA WIDYA

The post Viral Stiker Penerima Bansos di Grobogan, Warganet Soroti Penerima Bantuan yang Dinilai Mampu appeared first on SuaraBaru.id.

Usai menyelesaikan rangkaian acara Pembukaan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Mensos Juliari langsung mengunjungi wilayah Jakarta Timur menemui warga RW 03 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 977 paket Sembako langsung diserahkan secara simbolis oleh Mensos Juliari kepada warga. Selain itu, dirinya juga berkesempatan bertemu warga Kelurahan Setu melewati gang-gang sempit dan mendengarkan langsung aspirasi warga.

Setelah mengunjungi Kelurahan Setu, Cipayun, rombongan Kementerian Sosial kemudian menuju Kota Depok, tepatnya di Kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. Di tempat tersebut Mensos Juliari melihat langsung proses penyaluran paket Sembako yang siap disalurkan kepada warga sekitar yang masuk dalam data penerima.

Secara simbolis, Menteri Kabinet Kerja yang biasa disapa Ari ini menyerahkan langsung kepada perwakilan warga dengan total 803 paket Sembako untuk Kelurahan Cilodong. Dirinya berharap dengan bansos ini bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan warga.

“Hari ini penyaluran bansos sembako sudah memasuki tahap ke-12, atau tahap akhir. Saya ingin memastikan bahwa semua tahapan berjalan baik. Dalam perbincangan dengan KPM, saya dapat simpulkan bahwa distribusi bansos berjalan lancar dan secara umum baik,” katanya.

Tak lupa, kepada para pimpinan dan tokoh masyarakat, ulama, serta anggota masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut, Juliari menyampaikan bahwa semua bansos ini merupakan bantuan dari Presiden.

“Bapak ibu, bansos yang saat ini dibagikan merupakan bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan kepada para pembantunya para menteri agar memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan di saat pandemi,” katanya.

The post Mensos Juliari Pastikan Penyaluran Bansos Sembako Tahap Akhir Terlaksana appeared first on SuaraBaru.id.

Sejumlah bantuan sosial terus disalurkan, begitupun untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada warga masyarakat terus digulirkan Kemensos dan terus berjalan hingga kini.

Hal tersebut seperti yang terungkap saat Menteri Sosial Juliari P. Batubara melakukan dialog melalui sarana panggilan video jarak jauh kepada puluhan Pendamping KPM PKH yang ada di Depok, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Dialog jarak jauh yang dilakukan di Kantor Kementerian Sosial ini berlangsung dengan lancar dan penuh canda tawa, dan rencananya Mensos juga akan datang ke Depok dimana dalam hal ini Mensos Juliari mendapatkan info bahwa di Depok terdapat 85 Pendamping KPM PKH.

Dalam kesempatan tersebut Mensos Juliari berpesan kepada pendamping KPM PKH agar masyarakat yang belum mendapatkan BPNT bisa mendapatkannya di bulan depan, dan untuk tahun depan bagi seluruh KPM PKH yang ada agar bisa diberikan BPNT.

“Jadi KPM PKH yang selama ini tidak dapat untuk bulan Desember akan diusahakan dan sekaligus cair untuk 4 bulan, sehingga yang masuk ke rekening sebesar Rp800.000, dan tidak hanya bulan Desember saja tetapi juga sampai tahun depan,” kata Mensos Juliari.

Mensos Juliari pun berpesan agar KPM yang sudah lama bahkan yang sudah sampai 10 tahun untuk diganti dengan keluarga yang baru yang layak untuk mendapatkan bantuan karena agar yang lain bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PKH.

Adapun di wilayah Depok saat ini ada 3.200 KPM dan sudah mendapatkan bantuan sosial sampai bulan ini. Hal tersebut sesuai dengan data yang dimiliki oleh Koordinator Pendamping KPM PKH Kota Depok.

The post Bantuan Kementerian Sosial Terus Bergulir, Begini Pesan Mensos ke Pendamping KPM appeared first on SuaraBaru.id.