Kegiatan diskusi Hajar Serangan Fajar diikuti oleh penyuluh antikorupsi dan organisasi kepemudaan tingkat Jawa Tengah. Selain KPK RI, Bawaslu Jawa Tengah juga memberikan penguatan untuk menangkal politik uang pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

Amir Arief menyampaikan, praktik politik uang ini merugikan para pemilih. “Maraknya politik uang yang terjadi merugikan masyarakat, karena masa depan pemerintahan selama 5 tahun telah tergadaikan oleh satu atau dua lembar uang, akhirnya yang terpilih bukan yang berkualitas, tapi yang banyak isi tas,” ujar Amir Arief yang juga mantan penyelidik KPK RI.

Sementara itu anggota Bawaslu Jawa Tengah, Sosiawan mengajak para penyuluh antikorupsi untuk ikut terjun langsung ke masyarakat memberikan edukasi dan menyadarkan tentang bahaya politik uang. “Saya pribadi merasakan politk uang ini tidak bisa diatasi hanya oleh Bawaslu, perlu partisipasi masyarakat, termasuk para penyuluh untuk melakukan edukasi akan bahaya politik uang,” kata Sosiawan.

Kegiatan yang merupakan rangkaian Road Show Bus KPK di Jawa Tengah ini menjadi momentum bagi para penyuluh antikorupsi yang tergabung dalam Komunitas Penyuluh Antikorupsi (Kompak Api) Jawa Tengah untuk mendeklarasikan gerakan Hajar Serangan Fajar. Gerakan yang juga diinisiasi oleh KPK akan digelorakan di seluruh kabupaten/kota se Jawa Tengah.

“Penyuluh antikorupsi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah akan menggemborkan dan menyerukan kepada masyarakat untuk menghajar serangan fajar, lawan politik uang, kita akan door to door,” tandas Zainul Ulum Ketua Kompak API Jawa Tengah.

Usai kegiatan diskusi, peserta ikut meramaikan keberadaan Bus KPK RI di Taman Indonesia Kaya Semarang yang diisi dengan edukasi dan lomba antikorupsi.

Ning S

The post Pilkada Jateng 2024, Penyuluh Antikorupsi Bakal Hajar Serangan Fajar appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu 10 Juli 2024 ini menghadirkan dua narasumber, yakni Aria Wiratma Yudhistira dari Katadata, dan Mawa Kresna, Redaktur Project Multatuli.

Pemateri dari Katadata, Aria Wiratma Yudhistira pada kesempatan tersebut mengajak wartawan untuk menulis berita dengan mengedapankan data. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, masyarakat dibanjiri data dan informasi. Namun, informasi yang ada cenderung disajikan cepat, tanpa kedalaman, bahkan terkadang simpang siur atau mengandung hoaks. Padahal, perkembangan teknologi membuat akses data semakin mudah.

“Jurnalisme data menjadi penting. Sebab, data dapat merepresentasikan fakta, bukan sekadar angka. Juga memberikan interpretasi yang lebih independen dari informasi resmi, serta memperkuat kredibilitas informasi dan si pembawa pesan,” ujarnya.

Aria menekankan bahwa yang penting adalah mengerti permasalahan. Dengan begitu, akan mudah memahami struktur dan kaitan antardata atau informasi. Hal itu juga sangat diperlukan saat melakukan investigasi.

Arya berharap jurnalis mampu membuat karya yang lebih baik. Ia juga mendorong agar insan media lebih kreatif. “Bagaimana mereka menggunakan sumber-sumber atau data yang ada untuk memperkaya tulisannya. Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak bagi penulis, yakni wartawan,” ungkapnya.

Sementara itu Mawa Kresna dalam workshop mengupas terkait jurnalisme investigasi. Melansir pendapat Dandy Dwi Laksono, elemen jurnalisme investigasi itu mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik, atau merugikan kebanyakan orang. Selain itu punya skala kasus yang luas dan sistematis, analisis yang mendalam, dan identifikasi aktor yang terlibat.

Menurut Kresna, hal penting dalam jurnalisme investigasi adalah verifikasi data. ”Jika liputan gosip artis, meskipun digali secara mendalam bukan liputan investigasi, karena tak berhubungan dengan kepentingan orang banyak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, jika pemberitaan media tentang KPK selama ini berkutat dengan tumpukan uang, penyitaan barang-barang mewah, dan penangkapan. Padahal, sosialisasi KPK untuk mencegah KKN dan kampanye bahayanya gratifikasi dan suap tak kalah seksi untuk sebuah bahan pemberitaan.

Ali Fikri juga menjelaskan perbedaan antara suap menyuap dan gratifikasi, termasuk hukuman yang menjeratnya. Ali pada kesempatan ini memberikan wawasan kepada wartawan, mengapa korupsi terus menggejala padahal sudah ada berbagai penindakan.

Kepala Dinas Kominfo Jateng, Riena Retnaningrum saat membuka kegiatan berharap melalui kegiatan ini, wartawan dan penulis konten kreatif dari Diskominfo kabupaten/kota se-Jateng bisa meliterasi masyarakat agar cerdas dalam bermedia. “Mencegah, agar tak ada lagi celah untuk melakukan suap, korupsi, gratifikasi, dan lainnya,” tutur Riena.

Ning S

The post Workshop Konten Kreatif dan Jurnalistik Antikorupsi, Wartawan Didorong Melakukan Jurnalisme Data dan Investigasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir perwakilan dari KPK RI, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah III KPK RI, Uding Juharudin dan timnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin mengungkapkan, bahwa jajarannya telah melakukan upaya pencegahan korupsi dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas.

“Untuk melaksanakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kami sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada Januari lalu,” ungkap Yuspahruddin, Kamis (24/2/2022).

Melalui sinergi dengan KPK RI ini, Kakanwil mengajak jajarannya memegang teguh tiga fungsi ASN, terutama dalam hal pelayanan publik.

“Sebagai pelayan publik, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN melayani masyarakat dengan sebaik baiknya,” kata Yuspahruddin.

Sementara itu, Uding Juharudin menyampaikan, kehadiran KPK memiliki trisula fungsi, yakni melakukan pendidikan anti korupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi, melakukan pencegahan agar orang tidak bisa korupsi, serta melakukan penindakan agar orang jera berbuat korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Uding mengapresiasi kondisi pelayanan pada UPT di jajaran Kemenkumham seperti Keimigrasian yang sudah jauh lebih prima.

“Setiap pelayanan publik yang ada di Kemenkumham menjadi persepsi di masyarakat, terkait baik buruknya pelayanan pemerintahan,” ujar Uding.

“Kami berharap kolaborasi yang kita lakukan akan fokus di pelayanan publik secara sistemik dan berkesinambungan, supaya bersama-sama membangun pelayanan publik yang baik,” lanjutnya.

Uding menambahkan, ada delapan area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Dalam kegiatan yang terpusat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa tengah ini dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait mengidentifikasi pelayanan yang perlu dukungan pengawasan oleh KPK RI.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Jusman, Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala UPT se-eks Karesidenan Semarang dan Solo Raya, serta Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Sedangkan seluruh Kepala UPT lainnya bergabung secara virtual.

Ning

The post Kemenkumham Jateng-KPK RI Siap Bersinergi Wujudkan Pelayanan Publik Tanpa Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sambutannya, Plt  Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Kudus tahun 2020. Pemkab Kudus terus berupaya untuk fokus menangani pencegahan korupsi diwilayahnya dengan cara perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah.

“Ada fokus pencegahan korupsi, yakni perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan pengamanan aset daerah. Penyelamatan keuangan dan aset memang perlu penertiban dan pemulihan aset serta peningkatan pajak daerah,” ungkapnya.

“Kami mengapresiasi KPK yang terlebih dahulu mengedepankan pencegahan di banding dengan upaya-upaya penindakan hal-hal yang berpotensi penyelewengan. Oleh karenanya Pemkab terus berusaha mendorong upaya-upaya pengendalian internal maupun ekstrenal tentang pengelolaan pemerintahan secara bersih dan transparan,” tambahnyua.

Hartopo pun menegaskan jika dirinya membuka pintu seluas-luasnya kepada KPK dalam memberikan masukan maupun evaluasi, agar di dalam kepemimpinannya ini tidak ada yang tersandung kasus dengan pihak KPK.

“Kami selalu membuka lebar masukan, saran, dan evaluasi dari pihak KPK agar dalam era kepemimpinan kami selalu tercipta birokrasi yang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.

Masukan dan Saran

Sementara itu, Kakorwil VII KPK RI Brigjen Bachtiyar Ujang Purnama sebelumnya memperkenalkan diri dan rombongan serta mengatakan jika kedatangan tim Korwil VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk mengevaluasi dan memberikan masukan serta saran terhadap birokrasi yang berjalan di Kabupaten Kudus.

“Kami dari Koordinator wilayah (Korwil) VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan wilayah kerja di Jambi, Jateng, Sultra, Maluku, Pusat, Kementrian PUPR, dan PT. PLN (Persero), akan mengevaluasi sistem yang berjalan di Kabupaten Kudus,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa tim Korwil VII KPK RI terdiri dari tim pencegahan dan penindakan.

“Jika kemungkinan terjadi indikasi KKN selama masih bisa dicegah, sebisa mungkin akan diupayakan untuk kami cegah, namun jika sudah tidak bisa dicegah maka akan kami tindak,” tegasnya.

Bachtiyar juga mengingatkan kepada para pejabat, bahwa tidak mudah menjadi seorang memimpin. Karena menurutnya jiwa pemimpin adalah mereka yang mempunyai mental kuat, teliti, dan mampu mencari solusi.

“Pemimpin harus tahan banting, mempunyai mental kuat, teliti, dan mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin harus dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” katanya.

Dirinya juga melarang keras kepada para pemimpin untuk tidak mencari keuntungan baik pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatannya.

“Menjadi cacatan bersama, jangan sampai mencari keuntungan baik pribadi maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatannya yang dapat dianggap merugikan pemerintahan, kalau tidak mau berhadapan dengan kami sebagai penegak hukum KPK,” tegasnya.

Terakhir, Bachtiyar juga menekankan agar selalu terjalin komunikasi antara Pemerintah daerah dengan pihak KPK untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan.

“Kami membuka lebar pintu komunikasi dan evaluasi serta monitoring kepada setiap Pemerintah daerah agar berjalanya birokrasi pemerintahan dapat transparan dan akuntabel, jangan segan untuk melapor kepada kami jika terjadi indikasi tentang KKN, semua demi kebaikan bersama, demi terciptanya lingkungan pemerintah yang bersih,” pungkasya.

Tm-Ab

The post Cegah Korupsi, Plt Bupati Kudus Gandeng KPK untuk Lakukan pengawasan appeared first on SuaraBaru.id.