Sekretaris Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Nur Agustina, menyebutkan pada tahun 2026 saat ini terdapat sekitar 11.090 KPM PKH yang masuk kategori desil 1 hingga 4.

Ia mengungkapkan, kuota bantuan dari pemerintah pusat terbatas sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik diharapkan secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

“Kami mendorong masyarakat yang sudah merasa mampu atau masuk desil di atas 4 untuk mengajukan graduasi mandiri. Dengan begitu, bantuan dapat dialihkan kepada warga yang kondisinya lebih membutuhkan,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Untuk mendukung kemandirian ekonomi, Pemerintah Kota Pekalongan juga menggulirkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Melalui program tersebut, penerima manfaat yang memiliki usaha memperoleh bantuan modal senilai Rp5 juta dalam bentuk barang sebagai stimulan untuk mengembangkan usahanya.

“Harapannya, penerima manfaat bisa mengembangkan usahanya hingga mampu mandiri, sejalan dengan semangat bantuan sementara, berdaya selamanya,” sambungnya.

Ia menuturkan, besaran bantuan PKH tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dan disalurkan langsung ke rekening penerima yang memenuhi kriteria, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, atau anggota keluarga penyandang disabilitas. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinsos-P2KB secara rutin menggelar Musyawarah Kelurahan setiap tiga bulan sekali bersama pengurus RT dan RW guna memverifikasi serta memperbarui data penerima bantuan.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Pekalongan Dorong Graduasi Mandiri KPM PKH appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti mengatakan bahwa, setiap ditemukan satu penderita, petugas akan langsung melakukan penelusuran terhadap orang-orang di sekitarnya. Warga yang terindikasi akan menjalani pemeriksaan, dan apabila hasilnya positif segera mendapatkan pengobatan sesuai standar.

“Setiap ada satu penderita, kami langsung melakukan pencarian kasus di sekitarnya. Jika ditemukan warga yang bergejala atau terindikasi, segera kami periksa dan apabila positif langsung diobati,” katanya.

Menurutnya, upaya deteksi dini tersebut terus dilakukan di seluruh wilayah Kota Pekalongan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menekan angka penyakit menular dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dinkes Kota Pekalongan mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan penyakit dapat dicegah.

Nur Muktiadi

The post Dinkes Genjot Deteksi Dini Penyakit Menular Melalui Case Finding appeared first on SuaraBaru.id.

Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya mengungkapkan, Kota Pekalongan selama ini menghadapi tantangan besar berupa rob dan genangan akibat air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik ke sungai. Pada tahun 2021, genangan bahkan mencapai sekitar 23 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan 42 kilometer persegi. Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekalongan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemitraan Indonesia melalui Program AF telah membantu mengurangi dampak tersebut melalui berbagai intervensi fisik maupun nonfisik.

“Program ini tidak hanya membangun infrastruktur seperti penanganan rob dan banjir, MCK komunal, ekowisata, dan sarana lainnya, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, seminar, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan sistem informasi kebencanaan,” tuturnya.

Ia menambahkan, berbagai inovasi yang lahir dari program tersebut, termasuk pengembangan Rumah Livelihood ‘Brayan Urip’ telah mendorong partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Kemitraan Indonesia yang konsisten mendampingi Kota Pekalongan sejak tahun 2021. Sekda Nur Pri berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut dan hasil-hasil yang telah dibangun dapat dijaga serta dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Sementara itu, Team Leader PMU Adaptation Fund (AF) Pekalongan, Arief Mahmudi, menjelaskan bahwa kunjungan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut dari Seminar Nasional Program AF beberapa hari lalu di Jakarta. Para peserta, termasuk perwakilan Sekretariat Adaptation Fund dari Washington, Amerika Serikat, Mr Hugo ingin melihat secara langsung berbagai capaian program yang telah dilaksanakan di Pekalongan.

“Setelah mendapatkan paparan capaian program di seminar, mereka ingin melihat langsung implementasinya di lapangan. Mulai dari breakwater, revitalisasi Pekalongan Mangrove Park, urban farming di Kandang Panjang, MCK komunal, hingga pengelolaan sampah di TPST Kuripan Kertoharjo,” jelas Arief.

Menurut Arief, keberhasilan Program AF di Pekalongan menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan kebijakan hingga pemberdayaan masyarakat terdampak. Berbagai program seperti pembangunan breakwater, pengembangan silvofishery, rumah bibit mangrove, serta penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

“Tujuan akhirnya adalah membantu masyarakat beradaptasi dan tetap memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang terus meningkat,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Program Adaptation Fund Bawa Perubahan Nyata di Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Percasi Kota Pekalongan, Rangga Setya Nugraha, mengungkapkan rasa syukur atas capaian atlet binaannya. Medali perunggu berhasil diraih oleh Muhammad Arfa pada kategori Junior C Putra.

“Alhamdulillah, kami bersyukur kontingen Percasi Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Kejurprov Catur Jawa Tengah 2026 dengan baik dan berhasil membawa pulang satu medali perunggu. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kota Pekalongan sekaligus motivasi bagi atlet-atlet lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat petang (26/6/2026).

Selain raihan medali perunggu dari Muhammad Arfa, atlet muda Kota Pekalongan lainnya, Asyifa Mala Putri Anugrah, juga menunjukkan penampilan membanggakan dengan berhasil meraih peringkat keempat pada kategori Junior D Putri. Capaian tersebut semakin memperlihatkan potensi besar atlet-atlet catur muda Kota Pekalongan dalam bersaing di tingkat provinsi.

Rangga menjelaskan, pada Kejurprov tahun ini Percasi Kota Pekalongan mengirimkan 16 atlet yang seluruhnya merupakan atlet binaan daerah. Meski persiapan pembinaan menjelang kejuaraan hanya berlangsung sekitar satu minggu, para atlet tetap mampu menunjukkan semangat juang dan daya saing yang baik di tingkat provinsi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan orang tua yang telah memberikan dukungan penuh selama proses persiapan hingga pertandingan. Selain itu, dukungan dari Pemerintah Kota Pekalongan, KONI Kota Pekalongan, dan berbagai pihak lainnya dinilai turut berperan dalam keberhasilan kontingen.

Ke depan, ia berkomitmen untuk terus memperkuat program pembinaan atlet usia dini dan junior secara berkelanjutan.

“Dengan pembinaan yang lebih terarah dan dukungan semua pihak, kami yakin dan optimistis prestasi catur Kota Pekalongan akan terus meningkat serta mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di tingkat regional maupun nasional,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Pecatur Muda Kota Pekalongan Sumbang Perunggu di Kejurprov appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri menjelaskan, tahapan awal SPMB diawali dengan pembuatan dan aktivasi akun serta unggah berkas yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026. Pada periode yang sama, Dindik juga melakukan verifikasi dokumen, khususnya untuk jalur prestasi, sehingga seluruh berkas telah tervalidasi sebelum proses pendaftaran utama dimulai.

“Melalui tahapan pra-pendaftaran ini, dokumen yang diunggah calon peserta didik dapat langsung diverifikasi. Dengan demikian, saat pendaftaran berlangsung, proses seleksi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tertib,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Selanjutnya, pendaftaran, pemilihan satuan pendidikan, dan penjurnalan dilaksanakan pada 26–29 Juni 2026 melalui laman spmb.dindik.pekalongankota.go.id. Setelah masa tenang pada 30 Juni, pengumuman hasil seleksi akan disampaikan pada 1 Juli 2026, dilanjutkan daftar ulang pada 2–4 Juli 2026.

Mabruri menambahkan, seluruh sekolah negeri wajib mengikuti SPMB secara online melalui sistem yang dikembangkan Dindik. Sementara itu, sekolah swasta dapat memilih bergabung dalam sistem atau menyelenggarakan penerimaan secara mandiri.

Adapun kuota penerimaan jenjang SD terdiri atas jalur domisili minimal 80 persen, afirmasi minimal 15 persen, dan mutasi maksimal 5 persen. Sementara jenjang SMP meliputi jalur domisili minimal 40 persen, afirmasi minimal 20 persen, mutasi maksimal 5 persen, serta prestasi maksimal 35 persen.

“Dengan mekanisme tersebut, kami berharap seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,”tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Dindik Kota Pekalongan Pastikan SPMB 2026 Berjalan Lancar appeared first on SuaraBaru.id.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.728 pelanggan berangkat dan 8.790 pelanggan tiba di Stasiun Pekalongan. Angka tersebut menunjukkan pola mobilitas yang relatif seimbang antara arus keberangkatan dan kedatangan, yang didominasi perjalanan antarkota untuk keperluan wisata, silaturahmi keluarga, serta aktivitas sosial selama masa libur panjang.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, mengungkapkan bahwa tingginya jumlah pelanggan mencerminkan peran penting Stasiun Pekalongan sebagai salah satu simpul transportasi utama di wilayah Pantura Jawa Tengah.

“Mobilitas masyarakat selama libur panjang Tahun Baru Islam tahun ini menunjukkan pola yang stabil dan seimbang antara arus keberangkatan dan kedatangan. Hal ini menggambarkan tingginya intensitas perjalanan masyarakat baik yang meninggalkan maupun menuju Pekalongan,” ujar Luqman, Rabu (17/6/2026).

Selama periode tersebut, Stasiun Pekalongan menempati posisi keempat sebagai stasiun dengan jumlah pelanggan tertinggi di wilayah Daop 4 Semarang setelah Semarang Tawang, Semarang Poncol, dan Tegal.

Adapun kereta api yang menjadi favorit pelanggan dari Stasiun Pekalongan antara lain KA Kaligung, KA Joglosemarkerto, KA Kamandaka, dan KA Menoreh. Sementara itu, kota tujuan yang paling banyak dipilih pelanggan meliputi Jakarta, Surabaya, Solo, dan Purwokerto.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama masa libur panjang, KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan rata-rata 33 perjalanan kereta api jarak jauh per hari dengan total kapasitas 86.318 tempat duduk selama periode angkutan liburan.

Luqman menegaskan, KAI terus berkomitmen memberikan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, KAI juga mengimbau masyarakat untuk datang lebih awal ke stasiun serta mematuhi seluruh ketentuan perjalanan yang berlaku.

“KAI berkomitmen menjaga kelancaran operasional serta memastikan pelanggan dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Selama Libur Tahun Baru Islam, Stasiun Pekalongan Layani 17 Ribu Lebih Pelanggan appeared first on SuaraBaru.id.

Ia mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan capaian literasi Kota Pekalongan yang terus menunjukkan tren positif. Bahkan, Kota Pekalongan yang sempat berada di peringkat terbawah tingkat Jawa Tengah pada 2021-2022, berhasil menembus empat besar pada tahun 2024 berkat dukungan berbagai pihak, termasuk para Bunda Literasi di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurutnya, kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai sumber belajar melalui smartphone, termasuk buku-buku digital dan materi pendidikan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang kuat terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak.

“Digitalisasi harus kita ikuti dan manfaatkan. Tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana melindungi anak-anak dari konten yang belum layak diakses. Perlu peran semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga,” ujarnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa pengawasan penggunaan smartphone tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs oleh pemerintah, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia juga mengajak para orang tua untuk kembali membangun kebiasaan positif seperti mendongeng kepada anak sebelum tidur sebagai bagian dari penguatan literasi sejak usia dini.

“Peran guru, orang tua, lingkungan, hingga kebijakan pemblokiran situs yang tidak layak harus berjalan bersama. Anak-anak usia PAUD, SD, hingga SMP perlu mendapatkan pendampingan agar teknologi benar-benar memberi manfaat bagi tumbuh kembang mereka,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Capaian Literasi Kota Pekalongan Tunjukkan Tren Positif appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya deteksi dini sekaligus persiapan bagi para Bhabinkamtibmas yang akan bertugas sebagai tracer TBC di masyarakat. Program tersebut juga mendukung gerakan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh) dalam rangka pemberantasan TBC.

“Para Bhabinkamtibmas nantinya akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi, pencegahan, serta pemantauan kasus TBC di wilayah binaan masing-masing,” ujar AKBP Riki.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Pekalongan, dr. Dita Rasnasuri, MKM, menyampaikan bahwa skrining meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, trigliserida, skrining TBC, pemeriksaan HIV dan sifilis, hingga foto toraks menggunakan X-Ray Portable dari RSUD Bendan.

“Sinergi antara kepolisian dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus TBC, mencegah penularan, serta menekan angka kematian akibat penyakit tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga mendapat dukungan dan monitoring dari Biddokkes Polda Jawa Tengah sebagai bagian dari Program Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru.

“Dengan keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas sebagai tracer, diharapkan upaya deteksi dini dan penanganan TBC di Kota Pekalongan semakin optimal,”tegasnya.

Ps Kasi Dokkes Polres Pekalongan Kota Aiptu Mirwan Samiun, AMd Kep, berharap sinergi antara Polres Pekalongan Kota dan Dinas Kesehatan dapat memperluas jangkauan skrining TBC di masyarakat.

“Dengan deteksi dini yang lebih masif dan penanganan yang cepat serta tepat, diharapkan angka penularan maupun kematian akibat TBC di Kota Pekalongan dapat terus ditekan,”tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Polres dan Dinkes Kota Pekalongan Perkuat Deteksi Dini TBC appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif antara tenaga PPPK-PW, DPRD, dan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi para pegawai, mulai dari kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, hingga harapan adanya regulasi yang memberikan kepastian jenjang karier di masa mendatang.

Ratusan tenaga PPPK-PW yang saat ini menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan harapan agar pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap keberadaan mereka yang selama ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik. Mereka berharap adanya kejelasan kebijakan terkait status kepegawaian serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Sekretaris Aliansi PPPK-PW DPD Kota Pekalongan, Wahyu Widoyo, menyampaikan bahwa para tenaga PPPK-PW berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan kepastian regulasi yang berpihak kepada mereka.

“Aspirasi utama kami adalah kejelasan status, perlindungan kerja, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya dalam forum audiensi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan, H Masykur, menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan dan harapan yang dirasakan para tenaga PPPK-PW. Menurutnya, keberadaan PPPK-PW memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga aspirasi yang disampaikan layak mendapatkan perhatian dan pengawalan bersama.

“Kami mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tantangan cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai,”ucapnya.

Meski demikian, H Masykur memastikan DPRD Kota Pekalongan tidak akan tinggal diam. Komisi A bersama unsur DPRD lainnya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan PPPK-PW agar tidak merugikan para pegawai yang telah mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

“DPRD memiliki komitmen untuk terus mengawal kebijakan terkait PPPK paruh waktu. Kami akan berupaya mencari solusi terbaik bersama pemerintah daerah, termasuk membahas kebutuhan anggaran dengan Badan Anggaran agar keberadaan PPPK-PW tetap terjaga dan tidak terjadi pengurangan tenaga yang justru dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Menurut Masykur, audiensi tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para PPPK-PW dalam mencari formulasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan kesejahteraan pegawai.

“Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan PPPK-PW juga menyampaikan sejumlah harapan terkait pemenuhan hak-hak pegawai, seperti pemberian gaji ke-13, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, serta adanya kepastian regulasi yang membuka peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu,”bebernya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari DPRD Kota Pekalongan. Para anggota dewan menilai bahwa kesejahteraan pegawai merupakan faktor penting dalam menjaga motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“DPRD juga berkomitmen untuk turut memperjuangkan aspirasi PPPK-PW hingga ke tingkat pemerintah pusat. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mendorong percepatan kejelasan regulasi terkait PPPK paruh waktu agar para pegawai memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas di masa mendatang,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan kesejahteraan PPPK-PW sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

“Saat ini besaran penghasilan PPPK-PW masih bervariasi karena mengikuti penghasilan yang diterima ketika mereka masih berstatus tenaga non-ASN. Namun demikian, Pemkot terus melakukan evaluasi dan kajian untuk mencari peluang peningkatan kesejahteraan secara bertahap,” terang Didik, sapaan akrabnya.

Didik menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan juga menunjukkan keberpihakan terhadap tenaga PPPK-PW melalui kebijakan tidak membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang saat ini sudah tersedia di masing-masing OPD.

“Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPPK paruh waktu yang telah bertugas di berbagai perangkat daerah. Mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, Didik menegaskan bahwa Pemkot Pekalongan masih melakukan kajian secara mendalam. Berbagai aspek menjadi pertimbangan, termasuk kebutuhan formasi yang muncul akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pada tahun ini terdapat tiga PPPK penuh waktu yang memasuki masa purna tugas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang akan diperhitungkan dalam penyusunan kebutuhan pegawai ke depan,”katanya.

Ia menilai, audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kebersamaan. Baik DPRD, pemerintah daerah, maupun perwakilan PPPK-PW sepakat bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menemukan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan ke depan akan lahir kebijakan yang semakin berpihak pada kesejahteraan tenaga PPPK-PW sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pekalongan,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD dan Pemkot Pekalongan Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu appeared first on SuaraBaru.id.

Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela (P2D2S) UDD PMI Kota Pekalongan, Muhammad Fahmi menyampaikan, secara umum stok darah golongan B dan O masih dalam kondisi aman. Namun, stok darah golongan A dan AB perlu mendapat perhatian karena jumlahnya mulai berkurang.

“Untuk ketersediaan stok golongan darah B dan O aman, tetapi untuk golongan darah A dan AB mulai menipis,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data UDD PMI Kota Pekalongan per Jumat, 29 Mei 2026 pukul 08.00 WIB, stok darah Whole Blood (WB) atau darah lengkap untuk golongan darah A tersedia sebanyak 18 kantong dan AB sebanyak 9 kantong. Sementara golongan darah B tersedia 21 kantong dan O sebanyak 59 kantong.

Untuk komponen Packed Red Cell (PRC) atau sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 5 kantong, B 6 kantong, O 9 kantong, dan AB 7 kantong. Adapun stok Packed Red Cell Leukodepleted (PRC LD) masing-masing tersedia satu kantong untuk setiap golongan darah A, B, O, dan AB.

Sementara itu, stok Thrombocyte Concentrate (TC) atau trombosit tercatat masing-masing 5 kantong untuk golongan darah A, 6 kantong golongan B, 7 kantong golongan O, dan 4 kantong golongan AB.

Sedangkan Fresh Frozen Plasma (FFP) atau plasma darah tersedia masing-masing 1 kantong golongan A, 5 kantong golongan B, 2 kantong golongan O, dan 2 kantong golongan AB.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak masyarakat untuk rutin melakukan donor darah sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan guna membantu memenuhi kebutuhan darah pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Pelayanan donor darah di UDD PMI Kota Pekalongan dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 22.00 WIB, berlokasi di jalan Veteran No.27, Kota Pekalongan.

Nur Muktiadi

The post Stok Darah Golongan A dan AB Mulai Menipis, PMI Kota Pekalongan Ajak Masyarakat Donor Darah appeared first on SuaraBaru.id.