Ini merupakan tindak lanjut webinar Forum Kehumasan Industri Hulu Migas, SKK Migas wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara (FKIHM Jabanusa) yang mengusung tema Memahami Dinamika Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, melalui zoom meeting, pada Selasa (20/04/2021) kemarin.

Didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati dan Staf Khusus M Mutiyono, kedatangan H Arief Rohman diterima oleh Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, bersama Kepala Bagian Hukumnya, Kamis (22/04/2021).

Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan beberapa hal terkait DBH Migas khususnya untuk DBH minyak bumi.

Yakni menunjuk UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri ESDM nomor : 200K/80/MEM/2019 tentang penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan DBH Sumber Daya Alam Migas Tahun 2020.

Disampaikan bahwa wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu terdiri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi wilayah Blora dan Tuban, serta Bojonegoro yang menjadi letak mulut sumur eksplorasi.

“Namun DBH minyak bumi yang dihasilkan Blok Cepu hanya dinikmati Provinsi Jawa Timur, yakni Bojonegoro sebagai kabupaten penghasil  dan seluruh Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya jauh dari WKP, seperti Banyuwangi mendapatkan DBH 81 miliar. Sedangkan Blora yang masuk WKP Blok Cepu dan masuk wilayah terdampak, tidak menerima DBH sama sekali, atau nol rupiah karena beda provinsi dengan daerah penghasil,” ungkap Bupati Blora, Jumat (23/04/2021).

Sehingga menurutnya disini ada ketidakadilan, ketika Kabupaten Blora sebagai kabupaten yang berdampingan dan terdampak serta masuk dalam satu WKP tidak menerima DBH sama sekali.

UU nomor 11 Tahun 2020 yang mengamanatkan disusunnya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang di dalamnya termuat kebijakan reformulasi dalam penyaluran DBH.

“Maka kami mengusulkan agar bisa merubah proporsi DBH minyak bumi 6 persen yang semula dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, diubah menjadi 6 persen dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang berdampingan dan terdampak untuk diakomodasi dalam rancangan UU HKPD,” ucap Bupati.

Dia juga dorong agar Permen ESDM yang mengatur hal ini bisa diubah, sehingga Blora bisa mendapatkan keadilan. “Yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora,” tambah Bupati.

Pihaknya juga mengusulkan agar Exxon Mobil selaku pengelola Blok Cepu bisa mengembalikan beberapa titik lapangan migas WKP Blok Cepu yang belum digarap di wilayah administrasi Kabupaten Blora kepada SKK Migas agar selanjutnya bisa dikelola oleh BUMD atau KKKS lainnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Ditjen Migas, Kementerian ESDM, Alamuddin Baso, S.T., M.B.A., menyatakan bahwa bersama bagian hukum akan melakukan telaah terhadap regulasi yang ada.

“Akan kita lakukan telaah terhadap regulasi perundang-undangan atau aturan yang ada. Seperti apa yang dimungkinkan sehingga juga daerah-daerah yang merupakan penghasil dan terdampak juga punya akses untuk itu. Supaya dari aspek kepastian dan kemanfaatan untuk wilayah kerja penambangan bisa dirasakan,” ujar Alamuddin Baso.

Atas jawaban Sekretaris Ditjen Migas ini, Bupati pun berharap prosesnya bisa segera ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Kudnadi

The post Bupati dan Wakil Bupati Blora ke Kementerian EDSM Perjuangkan Porsi Dana Bagi Hasil Migas appeared first on SuaraBaru.id.

Api yang terus membesar dan kepulan asap hitam membubung tinggi, mulai membara pukul 07.05 WIB, sehingga menjadi perhatian warga untuk datang melihat dari dekat.

Mendapat info terjadi kebakaran, Kapolsek AKP Agus Budiana bersama anggota langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP), jalan Gajah Mada 26A, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu.

“Kami langsung koordinasi dengan institusi pemilik pemadam kebakaran, dan enam mobil Damkar datang untuk kendalikan api,” kata Kapolsek Cepu.

Enam unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dari BPBD, Pusdiklat Migas dan Pertamina Field Cepu, langsung beraksi dan berhasil mengendalikan si jago merah.

“Kami lakukan olah TKP, dan minta keterangan saksi, antara lain Anjar (46), Subroto (57) dan korban,” lanjut Kapolsek Cepu.

Kebakaran di pusat kota minyak, kecamatan paling timur di wilayah Jateng itu, Jumat pagi sekitar pukul 05.30 WIB, korban keluar meninggalkan rumah dengan pintu terkunci untuk melakukan olah raga bersepeda.

Sekitar pukul 07.05 WIB, Anjar (saksi 1) dan Subroto (saksi 2) yang rumahnya di belakang TKP,  melihat ada asap mengepul dari atap rumah makin tebal dan membumbung.

Keduanya lantas mengecek ke bagian depan, dan mendapati muncul kobaran api yang terus membesar, dan mulai melelap bagian dalam rumah.

Kedua tetangga itu, jelas AKP Agus Budiana, secepatnya menghubungi Budianto Wibowo dan tetangga lainnya hingga musibah kebakaran itu masuk ke kepolisian.

Dikendalikan

Kapolsek Cepu menjelaskan, berkat kerja keras awak dari enam unit mobil Damkar, si jago merah berhasil dipadamkan sekitar  07.40 WIB. wib api berhasil dikendalikan. “Api berhasil dikendalikan, tidak merembet ke bangunan sekitarnya,” jelas AKP Agus Budiana.

Akibat amukan si jago merah itu, lanjut Kapolsek Cepu, korban mengalami kerugian material Rp 200 juta lebih. Tidak ada korban jiwa dari musibah itu. Polisi sudah menggelar olah TKP dan melakukan lenyelidikan lebih lanjut.

“Perkiraan sementara, kebakaran tersebut diduga akibat hubungan arus pendek listrik, dan kami masih dalam penyelidikan,” pungkas Kapolsek Cepu, Polres Blora, AKP Agus Budiana.

Wahono-trs

The post Kebakaran Hanguskan Ruko di Cepu appeared first on SuaraBaru.id.