Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI. Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidanaperdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Selasa (4/3/2025) menyebut, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan. “Setiap wilayah kerja Imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut,” ungkapnya.

“Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” tutur Plt Dirjen Imigrasi.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Sedikit berbeda dari kawasan Barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dikatakan, wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidakresmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka.

Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

Pemberian Tunjangan

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban,” ujarnya.

“Kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami. Terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” kata Godam.

The post Komisi XIII DPR Dukung Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilakukan usai Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI yang sebelumnya berlangsung di The Alana Hotel and Convention Center Solo.

Sebanyak 11 orang anggota Komisi XIII DPR RI yang hadir pada rapat tersebut diantaranya Rinto Subekti sebagai Ketua Tim dan dr. Raja Faisal Mangunju Sitorus dari Fraksi Partai Demokrat. Kemudian ada Sugiat Santoso selaku Wakil Ketua Tim dan Adik Sasongko dari Fraksi Partai Gerindra. Dari Fraksi PKB ada H.S.N. Prana Putra Sohe dan Elpisina. Dari Fraksi PDI-P ada Rapidin Simbolon dan Vita Ervina.

Hadir juga M.Shadiq Pasadigo dari Fraksi Partai Nasdem, Hamid Noor Yasin dari Fraksi PKS dan Edison Sitorus dan Fraksi PAN. Namun yang berkesempatan mengunjungi Kanim Surakarta hanya beberapa anggota saja. Ketua Tim, Rinto Subekti dan Adik Sasongko terlihat paling antusias melakukan pemantauan.

Adik Sasongko ingin memastikan konstituennya mendapatkan pelayanan yang optimal dari Kanim Surakarta. Ruang layanan utama yang sedang diperbaiki mendapatkan atensi tersendiri.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto dan Kepala Kanim Surakarta, Winarko menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi para pengguna layanan.

“Rencananya kami mau merelokasi kantor ini, karena keterbatasan lahan parkir dan ruang layanan menjadi kendala utama di Kanim Surakarta. Namun, untuk sementara ini kami berusaha memperbaiki fasilitas, sarana dan prasarana untuk kenyamanan para pengguna layanan,” ungkap Is Edy.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto. “Kanim Surakarta ini telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Mereka terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Layanan yang cepat, mudah dan sesuai regulasi,” ujar Tejo yang hadir bersama Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Kunjungan singkat ini, hanya mengarah pada satu titik, yakni ruang layanan pembuatan paspor yang sementara dialihkan ke lantai dua. Meskipun dengan keterbatasan, namun upaya yang dilakukan oleh Kanim Surakarta mendapatkan apresiasi dari anggota DPR. Beberapa terobosan alternatif dan inovatif diakui sebagai langkah jitu untuk mengatasi keterbatasan.

Menemui pengguna layanan, beberapa anggota DPR tidak melepaskan kesempatan untuk berinteraksi. “Mau keluar negeri ya bu? Mau kemana? Ibu dari mana,” tanya Adik Sasongko.

Para anggota DPR berharap Kanim Surakarta terus melakukan upaya nyata untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Hadir mengikuti kegiatan Kepala UPT SE Eks Karesidenan Surakarta.

Ning S

The post Komisi XIII DPR Kunjungi Kanim Surakarta, Pantau Layanan Paspor appeared first on SuaraBaru.id.