Dalam pengukuhan itu, KH Tajuddin Shoreh diamanati sebagai Ketua Umum, dan Drs H Busaeri MH sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun pengurus harian diperkuat tiga ketua, masing-masing KH Ahmad Muzaki, Drs KH Salim Jufri MM MPd dan KH Wahidin.

Untuk posisi Sekretaris Umum Arip Dwi Iskandar MHum, dibantu HM Mansur Lc MPd, Moh Fauzan SPd dan Drs H Madzkur. Bendahara Umum Hj Miskiyah BSc dibantu Supriyanto Sap dan Drs H Muflichudin. Pengurus dilengkapi dengan komisi-komisi.

BACA JUGA: Sinergi TNI-Polri dan Warga Kunci Kelancaran Pengecoran Jalan TMMD

Sedangkan Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua Drs Kiai Abdillah Dibaji, Sekretaris Arip Dwi Iskandar MHum, Anggota KH Muhtarom, Drs H Abdul Chamid MM dan Drs H Islah Ishom Kholil.

Upacara pengukuhan berlangsung di Aula Setda Kabupaten Pekalongan, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan H Sukirman SS MS, para kiai, ulama, serta tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, serta sejumlah akademisi.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Sukirman menyatakan terkesan, dengan tema pelantikan yang dinilai relevan, ‘Mendukung Pembangunan Umat Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan’.

BACA JUGA: Gus Itab Siap Pimpinan DPC PPP Wonosobo, Ini Obsesinya

Menurutnya, pembangunan tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga harus menyentuh pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter masyarakat.

Sukirman menegaskan, pentingnya sinergi antara MUI dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam mendorong pembangunan yang berimbang. Kolaborasi itu dinilai strategis untuk memastikan pembangunan berjalan secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas umat.

”Pembangunan manusia harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara MUI dan pemerintah perlu terus diperkuat, agar mampu menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks,” ujar dia.

BACA JUGA: Heboh Darah Berceceran di Jalan Desa Jurang Kudus, Polisi Pastikan Hanya Kecelakaan Motor

Lebih lanjut dia menekankan, pentingnya pembinaan karakter generasi muda. Disebutkannya, generasi saat ini membutuhkan perhatian dan bimbingan yang lebih intensif, agar memiliki ketangguhan serta nilai-nilai moral yang kuat.

”Karakter generasi muda perlu kita kedepankan. Mereka membutuhkan pendampingan, agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berakhlak,” tambahnya.

Melalui pelantikan ini, diharapkan MUI Kabupaten Pekalongan semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Khususnya dalam membina umat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Connecting Theory to Reality: PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Terima Kunjungan Industri PEM Akamigas

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Pekalongan, KH Tajudin Shorih menyatakan, tema yang diusung dalam pelantikan kali ini, memiliki makna strategis bagi arah pembangunan daerah.

”Kami sengaja mengusung tema peran strategis MUI dalam mendukung pembangunan umat berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan yang kita cita-citakan, bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan spiritual, moral dan sosial ekonomi umat, yang harus berlangsung secara berkesinambungan, dari masa ke masa,” jelasnya.

Dia juga memaparkan tiga peran strategis MUI ke depan. Pertama, sebagai penjaga akidah dan ukhuwah di tengah derasnya arus informasi. Dalam hal ini, MUI diharapkan terus memberikan fatwa dan bimbingan yang menenangkan, mencegah perpecahan, serta merawat kerukunan antarumat beragama.

BACA JUGA: Arsitektur Nur-Sellular: Dari Tasawuf Al-Ghazali hingga Biohacking Regeneratif AHT CURE

Kedua, sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. MUI diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan program-program yang berpihak kepada masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit sosial lainnya.

Ketiga, sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan. MUI didorong untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menjaga lingkungan, mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif, serta mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berdaya saing.

Pada kesempatan itu, KH Muhyiddin dalam pengarahanya mengatakan, MUI merupakan wadah atau perkumpulan ulama-ulama Indonesia. Sudah sepatutnya, apabila fatwa atau keputusan yang nantinya dikeluarkan, sesuai dengan ke-Indonesiaan.

”Jangan sampai kita ini sebagai ulama Indonesia, justru kita menyuarakan keulamaan yang lain. Karena ada hal-hal khusus, yang tidak sama antara apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di negara Muslim lain,” tandasnya.

Riyan

The post Fatwa MUI Harus Sesuai dengan Ke-Indonesiaannya appeared first on SuaraBaru.id.