Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana, yang digelar di Balai Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama DPR RI Komisi IX, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan.

BACA JUGA: Semarang Perbanyak Even Seni di Tahun Depan untuk Dorong Perekonomian

Dalam keterangannya, Edy Wuryanto memberikan apresiasinya kepada masyarakat yang hadir, serta menekankan pentingnya perencanaan keluarga untuk menciptakan generasi unggul.

”Melalui program BKKBN, kita belajar bersama tentang pentingnya perencanaan keluarga. Keluarga yang sehat dan bahagia, menjadi fondasi bangsa yang kuat,” ujar Edy di hadapan peserta.

Dijelaskan juga, Komisi IX DPR RI, tidak hanya bermitra dengan BKKBN, tetapi juga dengan delapan kementerian dan lembaga lainnya, untuk memperkuat sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.

BACA JUGA: Selvi Novita Jadi Interpreter Resmi di International Education Forum

Salah satu program yang menjadi sorotan, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang telah berjalan di seluruhh Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Grobogan.

”Program MBG ini memantau sekitar 130 dapur keluarga di Grobogan, dengan anggaran mencapai Rp 130 triliun. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, seperti telur, ayam, dan beras, agar ibu hamil dan anak-anak, mendapatkan asupan bergizi,” jelas dia lagi.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, merupakan kunci untuk melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

BACA JUGA: Wakil Rektor III Unissula Bimbing Penyusunan Kurikulum di STAI Al Bahjah Cirebon

Selanjutnya, Iwan Dwi Antoro, KKB Ahli Muda dari BKKBN Jateng menyampaikan, keluarga ideal bukan hanya soal jumlah anak, tetapi juga kualitas kehidupan keluarga.

”Keluarga ideal merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui program Bangga Kencana, BKKBN ingin memastikan setiap keluarga di Indonesia bahagia, sehat, dan sejahtera,” ungkapnya.

Iwan menambahkan, perencanaan keluarga bukan berarti membatasi kelahiran semata, melainkan mengatur jarak dan kesiapan fisik serta mental pasangan suami istri, agar setiap anak yang lahir mendapat perhatian dan gizi yang cukup.

BACA JUGA: Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Siapkan 240 Sertifikasi LP2B

Sementara itu, Kepala DP3AKB Grobogan, Indartiningsih menegaskan, upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum kehamilan. Dia menjelaskan, peran penting Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang tersebar di setiap desa.

”TPK bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda. Mereka memantau kesehatan, asupan gizi, hingga kesiapan mental dan fisik, agar anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting,” jelasnya.

Indartiningsih juga mengingatkan, pentingnya menjaga jarak kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai. Selain itu, menghindari 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak) melahirkan.

BACA JUGA: Peringati HUT ke-61 Partai Golkar, Mohammad Saleh : Momentum Introspeksi Sekaligus Wujud Syukur

”Jangan lupa, selama tumbuh kembang anak, rajinlah datang ke Posyandu. Di sana ada TPK dan bidan, yang siap membantu memantau kesehatan anak,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini berlangsung meriah dan interaktif. Para peserta antusias mengikuti materi yang disampaikan, ditambah dengan pembagian hadiah dan doorprize menarik dari panitia.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya program Keluarga Berencana (KB), sebagai bagian dari upaya Nasional mewujudkan keluarga sejahtera, dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Grobogan.

”Mari kita rencanakan keluarga dengan baik. Karena keluarga berencana bukan hanya tentang jumlah anak, tetapi tentang masa depan yang lebih baik,” tukas Edy Wuryanto.

Tya Widya

The post Edy Wuryanto Dorong Keluarga Berencana Jadi Pilar Keluarga Sejahtera appeared first on SuaraBaru.id.

“Hal itu selain melindungi para pekerja di wilayah masing-masing, Pemerintah Daerah sebetulnya juga terbantu dengan adanya peran BPJS Ketenagakerjaan yang lebih maksimal lagi,” kata Anggota DPRD RI Dewi Aryani saat sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Kelurahan Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal, Jumat (22/07/2022).

Seluruh Kepala Daerah untuk secara intensif melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan baik UMKM maupun manufaktur besar yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Ada sanksi terhadap perusahaan yang tidak mentaati peraturan ini karena, bagaimanapun sudah menjadi hak karyawan untuk dilindungi selama mereka bekerja dengan perhitungan asuransi yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Dewi.

Beberapa perusahaan yang pernah Dewi datangi, mereka bahkan yang masih belum faham. “Jadi bukan mereka tidak mau memberikan kepada karyawannya. Kadang managemen tidak faham. Dan itu tugas kepala daerah untuk bekerjasama dengan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dewi.

“Sosialisasi hari ini perlindungan BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk tenaga kerja yang bukan penerima upah atau disebut pekerja informal. Profesi tersebut merupakan renta terhadap kecelakaan kerja dan resiko kematian tapi mereka banyak yang belum tahu tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada sektor bukan penerima upah atau informal,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Mulyono Adi Nugroho.

Mulyono menyebutkan, sektor bukan penerima upah atau informal seperti nelayan, tukang ojeg, buruh panggul dan lainnya perlu perlindungan ketika mengalami resiko kecelakaan dan kematian.

Dampak yang paling jauh adalah sejatinya pengentasan kemiskinan. Karena akan timbul kemiskinan baru ketika tukang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau kematian dan tidak ada perlindungan.

Dengan iuran Rp 16.800 per bulan mereka sudah terlindungi jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi ketika terjadi resiko misal, ketika petani ke sawah lalu jatuh dan lain sebagai. “Pengobatannya akan kami cover sepenuhnya sampai sembuh termasuk biaya transportasinya kita tanggung,” kata Mulyono.

Bukan hanya itu pihaknya juga memberikan penggantian penghasilan selama yang bersangkutan tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja. Perawatan pengobatan dicover sepenuhnya di rumah sakit kelas 1 (satu).

“Apabila kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal, kami berikan santunan kematian sebesar Rp 70 juta dan dua orang anaknya kami tanggung bea siswa dari mulai TK sampai kuliah. Itu dari resiko kecelakaan kerja,” ungkap Mulyono.

“Dari resiko kematian oleh sebab diluar kecelakaan kerja seperti meninggal sakit, kena Covid dan lainnya ada perlindungan dari pemerintah berupa santunan kematian sebesar Rp 42 juta,” pungkas Mulyono.

Sutrisno

The post Anggota Komisi IX DPR RI Imbau Kepala Daerah Perhatikan Ketenagakerjaan appeared first on SuaraBaru.id.