KY menyebut pengusulan dua calon tersebut sudah melalui keputusan pleno untuk melakukan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan Pasal 22 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan.

Bantahan resmi itu disampaikan Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY yang juga juru bicara, tak hanya melalui siaran pers, tapi juga melalui canel Youtube Komisi Yudisial, Kamis 29 Agustus 2024.

“Saya atas nama Komisi Yudisial pada kesempatan ini ingin merespon apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI terkait penolakan usulan calon hakim agung,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, respon soal pernyataan Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 calon hakim agung (CHA) dan 3 calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang telah diusulkan KY untuk menjadi perhatian public.

Pertama kata Mukti, hingga saat ini, KY belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA.

“Kami belum tahu persis alasan penolakan semua calon tersebut. Komisi III DPR RI telah memberikan pernyataan melalui media, sehingga KY perlu merasa meluruskan adanya persepsi pelanggaran aturan pada seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA di mana disebutkan ada 2 calon hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat,” kata Mukti.

KY, kata Mukti, secara konstitusional, dalam Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan KY telah melakukan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kedua, soal dua calon hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut, merupakan keputusan pleno untuk melakukan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan Pasal 22 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Mukti menjelaskan, kalau hal tersebut dilakukan karena secara normatif, hakim pajak merupakan jalur hakim karir yang berdasarkan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim.

Sementara, pengadilan pajak baru dibentuk pada tahun 2002, yaitu berdasarkan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di mana syarat usia minimal menjadi hakim pajak adalah 45 tahun. Dengan demikian, tidak ada hakim pajak berpengalaman 20 tahun menjadi hakim. Menurut data KY, hakim paling senior di Pengadilan Pajak hanya mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai hakim.

Mukti menjelaskan, kebutuhan hakim agung TUN khusus pajak di MA sangat mendesak, dengan jumlah tumpukan perkara lebih dari 7000, namun saat ini MA hanya mempunyai 1 orang Hakim Agung TUN Khusus Pajak. Sementara pendaftar calon hakim agung Kamar TUN khusus Pajak terbatas, sehingga perlu diskresi untuk memenuhi kebutuhan MA.

Mukti menambahkan, selain ketentuan tersebut, sudah ada preseden seleksi calon hakim agung di masa sebelumnya, dengan isu yang sama, yaitu pengangkatan 4 hakim agung militer yang belum memenuhi syarat 20 tahun.

“KY akan menunggu surat resmi tentang penolakan semua calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2024 dari DPR RI, khususnya Komisi III. Di mana surat tersebut nantinya akan diplenokan untuk menentukan bagaimana sikap kelembagaan KY,” ujar Mukti.

Ning S

The post Begini Respon KY Atas Penolakan Usulan Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan dengan format Rapat Dengar Pendapat tersebut, dipusatkan di Aula Kresna Basudewa Kanwil.

Diketahui, ada 12 orang anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan kerja ini. Tampak Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto sebagai ketua rombongan. Hadir bersamanya, Dede Indra Permana dan Gilang Dhiela Fararez dari Partai PDI-Perjuangan.

Selain itu Sari Yuliati dan Bambang Heri Purnama dari Golkar, Siti Nurizka Puteri Jaya dari Gerindra, Eva Yuliana dari Nasdem, Moh. Rano Al Fatih dari PKB, Agung Budi Santoso dari Demokrat, Nazaruddin Dek Gam dari PAN serta Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dan Komjen Adang Daradjatun dari PKS.

Pada agenda hari ini, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menjelaskan mengenai anggaran. Lebih rinci, seputar realisasi anggaran tahun 2023, program prioritas, realisasi PNBP tahun 2023, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jateng.

Tejo juga menjelaskan terkait proyeksi pagu anggaran tahun 2024, rencana strategis, program yang akan menjadi skala prioritas, serta target PNBP Tahun 2024 yang direncanakan.

Di bidang pengawasan, Tejo memaparkan strategi dalam mengurangi permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan, pembinaan dan revitalisasi sistem pemasyarakatan secara adil dan obyektif, termasuk pemenuhan hak-hak warga binaan.

Selain itu, Tejo menggambarkan kondisi Lapas dan Rutan di Jawa Tengah berkenaan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, sanitasi, serta konsumsi. Bagaimana upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang ilegal, serta kebijakan untuk memenuhi hak warga binaan dalam Pemilu 2024.

Tejo juga menerangkan tentang pelaksanaan strategi untuk peningkatan kecepatan dan kualitas layanan publik seperti layanan paspor, hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Demikian juga program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara ilegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal.

Dalam pelaksanaannya, Kakanwil Kemenkumham Jateng didampingi seluruh Kepala Divisi, Pejabat Administrasi Kanwil dan Kepala UPT se Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya sangat tersanjung atas perhatian dan komitmen Kapolri bersama seluruh jajaran yang dengan cepat menindak para pelaku pemerkosaan,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut sudah tampak janggal, bahkan tidak pantas diselesaikan dengan jalan damai, karena tidak ada penerapan keadilan restoratif untuk tindakan pemerkosaan. “Tidak ada restorative justice untuk tindakan biadab seperti itu,” tegasnya.

Sahroni menyoroti langkah-langkah yang harus diambil oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah ketika menemukan kasus serupa.

Sahroni menyebut ketidakadilan seperti dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun oleh enam orang di Brebes itu mungkin saja telah banyak terjadi, tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan sorotan yang sama di media sosial.

“Saya khawatir kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di luar sana dan tidak mendapat sorotan. Jadi, saya minta seluruh jajaran kepolisian terus peka terhadap situasi-situasi semacam ini,” kata Sahroni.

Dia juga mendorong Polri segera melakukan intervensi jika ditemukan unsur-unsur ketidakadilan dalam penyelesaian suatu kasus.

“Segera intervensi jika terjadi unsur-unsur ketidakadilan. Jangan sampai korban malah semakin dirugikan,” tambahnya.

Ning Suparningsih

The post Wakil Ketua Komisi III DPR RI Apresiasi Kapolri, Tindak Pelaku Pemerkosaan Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam paparannya, Petrus menyebut adanya kenaikan realisasi PNBP dari tahun sebelumnya. Ia mengatakan, di tahun 2020 realisasi PNBP mencapai 5,2 Milyar rupiah, atau 428,6% dari target 1,2 Milyar rupiah. Sementara di tahun 2021, realisasi PNBP mencapai 13 Milyar rupiah, atau 138,6% dari target 9,4 Milyar rupiah.

“Kami yakin ditahun ini juga akan mengalami kenaikan, mengingat hingga akhir maret 2022 ini, capaian realisasi BNN sudah menyentuh angka 4,3 Milyar rupiah, atau 53% dari target 8 Milyar rupiah,” ungkap Petrus, Kamis (31/3/2022).

Petrus menyebut jika sumber PNBP yang didapat BNN salah satunya melalui penyelenggaraan layanan pemeriksaan secara online dan berbayar.

Menanggapi itu semua, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tak layak apabila biaya pelayanan harus dibebankan kepada masyarakat.

“Mereka sudah menjadi korban, jangan lagi dibebani oleh biaya. Kalau perlu anggaran BNN ditambah, biar itu menjadi beban APBN,” ujar Hinca Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Hinca Panjaitan mempertanyakan kesanggupan BNN meningkatkan realisasi PNBP ditengah tuntutan pekerjaan BNN yang amat berat. Ia meminta kepada BNN untuk membuat terobosan guna meningkatkan realisasi PNBP tanpa harus membebankan nominal kepada masyarakat.

Sementara itu, Arteria Dahlan yang juga anggota Komisi III DPR RI menilai bahwa membebankan BNN dengan PNBP adalah bukan pada tempatnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan BNN selama ini membawa misi kemuliaan dan tidak seharusnya dibebankan dengan realisasi PNBP.

“Rehabilitasi gratis, padahal berpeluang untuk dijadikan PNBP. Tapi tidak dilakukan, dan ditarget PNBP besar,” ujar Arteria Dahlan.

Menurut Arteria Dahlan, dibawah pimpinan Petrus Reinhard Golose, ia melihat ada banyak perubahan ditubuh BNN. Adanya tagline War On Drugs menunjukkan posisi BNN sebagai leading sector Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus diperhitungkan.

Ning

The post BNN Laporkan Capaian PNBP Tembus 13 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.