Dalam sidak tersebut, dewan menemukan adanya beberapa penyesuaian dari rencana awal. Salah satunya pada area jalan penghubung antar gedung. Pada desain pertama, jalur tersebut direncanakan beratap dan menggunakan lantai keramik. Namun dalam pelaksanaannya, jalur tersebut dibangun tanpa atap dan menggunakan paving block.

“Ada beberapa klausul yang terpaksa dikurangi karena keterbatasan anggaran. Jalan keliling ruang anak sebenarnya bisa langsung diselesaikan, tetapi karena anggaran kurang, akhirnya direkomendasikan untuk diusulkan kembali tahun depan,” jelas Ketua Komisi A Muhammad Antono.

Gedung Perpusda Kudus disebut-sebut bakal menjadi salah satu ruang publik modern dan representatif di kota tersebut. Kompleks bangunan ini terdiri dari empat gedung yang akan difungsikan sebagai Layanan Anak, Layanan Umum, Ruang Multimedia dan Ruang Pertemuan, serta area khusus Disabilitas dan Lansia Corner.

Bupati Kudus menargetkan Perpusda sudah dapat digunakan pada Januari 2026. “Setelah pembangunan rampung, kami akan mulai proses perpindahan. SDM juga masih perlu ditambah, terutama petugas keamanan dan kebersihan, dan sudah kami ajukan,” ujar Kepala Dinas Arpusda, Mutrika.

Proyek pembangunan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan Nasional Tahun 2024. Pembangunan dimulai sejak 2 Juli 2025 dan ditargetkan selesai pada 20 Desember 2025.

Selain empat gedung utama, Pemkab Kudus juga menambah dukungan anggaran sebesar Rp 688 juta untuk melengkapi sarana prasarana lingkungan, termasuk pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lainnya agar kawasan Perpusda semakin nyaman dan aman bagi masyarakat.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Sidak Proyek Perpusda Rp 8,4 Miliar, Temukan Perubahan dari Rencana Awal appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Muhammad Antono SE, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan BUMDes Tunggak Jati. Ia menilai, semangat pengurus dalam menggerakkan ekonomi desa patut menjadi contoh bagi BUMDes lain di Kabupaten Kudus.

“Kami melihat BUMDes Tunggak Jati sudah menunjukkan kemajuan pesat. Ada empat unit usaha yang berjalan, mulai dari internet desa, sektor UMKM, jasa dan pelayanan, hingga wisata. Kami akan terus mendukung langkah-langkah positif seperti ini,” ujarnya usai kegiatan.

Antono menambahkan, Komisi A siap membantu mencarikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya terkait perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang hingga kini belum juga rampung meski sudah diajukan sejak 2022.

“Masukan dari pengurus BUMDes sudah kami catat. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar proses perizinan dapat segera terselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, Komisi A juga berencana menggandeng Event Organizer (EO) serta Dinas Pariwisata untuk memperbanyak kegiatan promosi dan event lokal yang bisa mengangkat potensi UMKM serta wisata desa di wilayah Kudus.

Antono menjelaskan, keberhasilan BUMDes Tunggak Jati dalam menghasilkan laba bersih hingga 23 persen dari modal awal pada tahun 2025 merupakan bukti nyata bahwa desa mampu mandiri secara ekonomi. Capaian tersebut menjadi inspirasi agar BUMDes lain di Kudus juga dapat berkembang serupa.

Senada, Sekretaris Komisi A DPRD Kudus H Muhtamat SH MH mengatakan DPRD Kudus secara penuh mendukung upaya pengembangan BUMDes. Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD Kudus kini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BUMDes yang diharapkan segera disahkan.

“Melalui regulasi ini, kami ingin memperkuat posisi BUMDes agar semakin optimal dalam memberdayakan masyarakat desa dan menggali potensi lokal,” tuturnya.

Selain melakukan dialog dengan segenap pengurus BUMDes, rombongan Komisi A berkesempatan melihat secara langsung peternakan kambing yang menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes Tunggak Jati. Para anggota Komisi A mendapati bahwa usaha ternak kambing juga berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dampingannya.

Pendapatan Asli Desa

Sementara itu, Direktur BUMDes Tunggak Jati, Ahmad Hakim, menjelaskan bahwa keuntungan BUMDes dikelola secara transparan dan dibagi untuk empat pos utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), insentif pengurus, laba ditahan, dan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menambahkan, saat ini BUMDes sedang memprioritaskan pembangunan backbone internet sebagai infrastruktur digital desa. Jaringan ini diharapkan mampu mendukung layanan keuangan digital dan mendorong masyarakat menuju era transaksi nontunai.

“Kami ingin masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses layanan digital, seperti pembayaran pajak atau pembelian voucher, langsung melalui BUMDes,” ungkapnya.

Tak hanya itu, BUMDes Tunggak Jati juga tengah mengembangkan usaha ternak kambing sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa. Model usaha ini akan dikembangkan dengan pendekatan bisnis yang berorientasi pada profit, bukan sekadar kegiatan sosial.

“Kami sedang melakukan kajian agar pengembangan peternakan ini bisa berkelanjutan dan memberikan nilai ekonomi bagi warga,” tambah Hakim.

Dengan berbagai inovasi tersebut, kehadiran BUMDes Tunggak Jati menjadi bukti nyata bahwa kemandirian ekonomi desa dapat diwujudkan melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, dan dukungan DPRD Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Komisi A DPRD Kudus Dorong Penguatan BUMDes Tunggak Jati sebagai Model Kemandirian Desa appeared first on SuaraBaru.id.