Acara peringatan ini diikuti lebih dari 500 pesepeda dan para pegiat UMKM. Hadir dalam acara ini
Wakil Menteri KLHK, Alue Dohong, Dirjen PPKL KLHK, Sigit Reliantoro dan Corporate Environment and Sustainability Manager SBI, Oepoyo Prakoso.

Pelepasan sepeda santai dilakukan oleh Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Luckmi Purwandari yang dilanjutkan dengan menanam pohon di area Monumen 45.

Pohon yang ditanam merupakan pohon yang menyerap polutan di udara, diantarnya pohon asem, nangka, tabebuya dan sawo kecik yang memiliki potensi menyerap CO hingga 36,19 kg/pohon/tahun dan jati putih dengan potensi menyerap NO2 hingga 199.57 mikro gram/gram daun.

Luckmi Purwandari mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan udara. “Dengan kebiasaan bersepeda yang tidak mengeluarkan emisi dan menanam pohon di lingkungan sekitar kita akan berdampak signifikan dalam menjaga udara tetap bersih serta lingkungan nyaman dan kota atau pemukiman akan tampak lebih asri. Jadi, ayo menanam pohon”, ajak Luckmi Purwandari.

Sementara Corporate Communications Manager SBI, Novi Maryanti mengapresiasi penyelenggaraan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang melibatkan berbagai stakeholder.

“Ini merupakan upaya bersama untuk menjaga lingkungan tetap nyaman. Menanam pohon dan olah raga bersepeda adalah dua hal yang sangat bermanfaat bagi kita dan lingkungan,” kata Novi.

Ning S

The post Solusi Bangun Indonesia Bersama KLHK Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Di mana hal tersebut, salah satunya diwujudkan dalam ikut andil pada agenda Sosialisasi Forestry and other Land Use (FoLU) Net Sink tahun 2030.

Agenda itu merupakan strategi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca untuk pengendalian perubahan iklim. Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

“Kami sangat menyambut baik adanya FoLU 2030. Karena berbicara penanganan lingkungan, kita sudah bergerak sejak dahulu dalam mengatasi kerusakan lingkungan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno saat membuka Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 Region Pulau Jawa di Provinsi Jateng, di Hotel Tentrem Semarang, Rabu, 29 Mei 2024.

Ia akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk sosialisasi dengan berbagai pendekatan. Diantaranya melalui pendekatan agama dan kearifan lokal, sehingga targetnya bisa tercapai.

Jawa Tengah dengan kepadatan dan karakteristik penduduknya yang beragam, diperlukan kearifan lokal dan pendekatan keagamaan agar strategi penurunan emisi GRK dapat dipahami masyarakat.

“Sosialisasi sudah kita lakukan. Kami sangat berterimakasih karena adanya program nasional FOLU ini, maka kolaborasi lebih kuat lagi,” katanya.

Staf Ahli Menteri LHK, Tasdiyanto menyebut Pulau Jawa memiliki spesifikasi lingkungan hidup yang berbeda, karena dipengaruhi kepadatan penduduk. Aktivitas penduduk itu pada akhirnya berkontribusi pada penimbulan emisi yang lebih besar.

Tasdiyanto pun menilai positif pada gagasan pendekatan keagamaan dan kearifan lokal. Terlebih masyarakat Indonesia, termasuk Jateng sangat kuat dalam menjalankan perintah agamanya masing-masing.

“Kami sepakat dengan Provinsi Jateng, bahwa pendekatan untuk sosialisasi, selain teknis berbasis sains, juga harus dikemas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat,” katanya.

Ketua Harian 1 Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung menjelaskan Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas di lima sektor. Yakni sektor FOLU, energi, industri, sampah, dan pertanian. Untuk sektor FOLU mempunyai tugas berat, yakni menurunkan 60 persen emisi gas rumah kaca.

“Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat nasional sampai daerah harus dilakuakan,” kata dia.

Hingga Mei 2024, Kementerian LHK sudah menyelesaikan penyususunan rencana kerja sub nasional di 28 provinsi. Sementara enam provinsi di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Tengah ditargetkan selesai pada 2024.

Berbagai pendekatan yang dilakukan antara lain dengan mengundang seluruh pemda, masyarakat, dan stakeholder terkait, melalui podcast di radio, media massa, dan sebagainya agar program penanganan emisi gas sektor FOLU secara detail dapat diketahui masyarakat luas.

Diaz Aza

The post FOLU Net Sink 2030, Pemprov Jateng Andil Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Ragam Sektor appeared first on SuaraBaru.id.

“Bromo hingga kini belum bisa dibuka, karena KLHK sangat hati-hati dalam membukanya, dan bagaimana menunggu respon kabupaten yang ada di wilayah setempat. Apabila salah satu bupati tidak merekomendasikan, maka tidak akan dibuka,” kata Sinarto, ditemui di Kantor Kadin Jatim, Kamis (23/8/2020).

Sinarto mengapresiasi upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tetap menunggu respon kabupaten di wilayah setempat untuk membuka Bromo, sebab rekomendasi sangat penting dalam menjaga keselamatan para wisatawan menuju tempat wisata.

BACA JUGA: Masa Pandemi, Festival 5 Gunung Tanpa Penonton dari Luar Negeri

“Kalau bupatinya sudah bisa menjamin kesehatan perjalanan wisatawan masuk Bromo, maka lokasi itu bisa dibuka, dan ini sangat bagus sebagai upaya melindungi wisatawan,” terangnya.

Ia mengaku sempat diajak rapat bersama dalam upaya membuka kembali Bromo yang bisa menjadi daya tarik wisatawan, namun demikian rekomendasi dan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama dalam membuka lokasi wisata.

“Secara umum, Pemprov Jatim telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendorong dibukanya lokasi wisata di wilayah itu. Namun tetap harus ada rekomendasi dan wajib memenuhi protokol kesehatan,” tambahnya.

Surat Rekomendasi
Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Sarif Hidayat mengakui, pembukaan kawasan Gunung Bromo memang masih menunggu surat rekomendasi dari empat kepala daerah.

“Sebab, kawasan TNBTS terletak di empat wilayah yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang,” jelasnya.

Dari empat wilayah tersebut, hingga saat ini baru Bupati Probolinggo yang telah mengeluarkan surat rekomendasi, sementara sisanya masih dalam proses mempersiapkan rekomendasi tersebut.

“Apabila rekomendasi dari empat Bupati sudah dikeluarkan, TNBTS akan melaporkan rekomendasi tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Syarif

Kawasan Bromo Tengger Semeru mulai ditutup akibat pandemi sejak 19 Maret 2020, penutupan tersebut merupakan salah satu langkah mengantisipasi penyebaran covid-19, khususnya daerah tujuan wisata.

Ant/Naf

The post Pembukaan Wisata Bromo Masih Tunggu Rekomendasi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.