Menurutnya, penurunan ini dikarenakan peran badan publik di Jateng yang sudah aktif dalam mendukung keterbukaan informasi.

“Kesadaran membuka keran informasi ini sudah lebih baik, masyarakat pun terlayani, yang berdampak pada register sengketanya menurun. Badan publik di kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, RSUD, desa, sinerginya untuk sosialisasi terus meningkat,” kata Indra di Semarang, Senin (9/6/2025).

Indra mengungkapkan, dari Januari – Juni 2025 terdapat 23 permohonan register sengketa informasi dan 80 persen, diantaranya sudah disidangkan. Dari 23 permohonan tersebut, pemerintah desa masih menjadi yang tertinggi sebagai termohon.

Ia mengatakan, penurunan sengketa informasi ini juga dikarenakan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan terus-menerus oleh KIP. Hal ini memberikan dampak bagi badan publik untuk berbenah dalam menyediakan informasi publik.

“Tahun lalu, dari sisi jumlah peserta menjadi informatif persentasenya meningkat. Itu yang menyebabkan daerah-daerah tidak mau kalah dari daerah lain,” ujarnya.

Indra menjelaskan, dampak dari program efisiensi, monitoring dan evaluasi tahun ini baru akan dimulai pada pertengahan Juni. “Karena ada efisiensi, beberapa kategori kita drop, seperti teman-teman KPU dan Bawaslu di kabupaten/kota tidak kita masukkan dalam peserta monev,” jelasnya.

Ia memastikan pengurangan kategori tersebut tidak akan berdampak apa pun. Menurutnya, dengan selesainya pemilu, maka pekerjaan penyelenggara juga berkurang, hanya fungsi monitoring yang berjalan.

“Langkah-langkah di tahun ini banyak sosialisasi di desa, terutama kerja samanya dengan kabupaten/kota. Dari situlah kami bisa mengimbau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa melalui sosialisasi yang diadakan PPID utama di tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Indra mencontohkan, saat ini ada empat kegiatan di Kabupaten Semarang yang melibatkan KIP Jateng sebagai narasumber dengan materi penguatan PPID desa.

“Menyiasati efesiensi, karena kami tidak punya anggaran untuk sosialisasi yang berlebih, jadi kami bekerja sama dengan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ning S

The post Indra Ashoka Sebut Jumlah Sengketa Informasi di KIP Jateng Periode Januari-Juni 2025 Menurun appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Indra, dasar hukum penyelesaian sengketa informasi publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain itu juga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

”KIP adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008, dan merupakan lembaga mandiri, yang berfungsi menjalankan UU KIP, peraturan pelaksanaan, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau Ajudikasi Nonlitigasi,” katanya.

BACA JUGA: Meriahnya Expo UMKM dalam Rangka Dies Natalis Ke-44 UMK

Dia menjelaskan, ajudikasi nonlitigasi yaitu, penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan, yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Kuliah praktisi ini, menurut Kaprodi S2 Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, diambilkan dari alumni Magister Hukum USM, yang mempunyai jabatan strategis di pemerintahan.

Sedangkan tujuannya, untuk memotivasi mahasiswa dan menambah referensi hukum serta menambah kecerdasan mahasiswa, betapa saratnya tanggung jawab, ketika menjadi pemimpin dalam lembaga untuk menterjemahkan isi dan maksud Undang Undang yang menjadi rujukan lembaga itu.

”Mas Indra adalah alumnus USM yang cerdas, rajin, punya attitude dan behavior negarawan. Sehingga dia layak kalau menjadi Ketua KIP Jawa Tengah. Yang tugasnya juga cukup berat dan menantang, karena berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah, yang pimpinan tertinggi bupati atau wali kota,” ujarnya.

Riyan

The post Ketua KIP Jateng Beri Kuliah Mahasiswa Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.