PENDIDIKAN adalah hak fundamental setiap warga negara dan sekaligus generator utama mobilitas sosial. Di Indonesia, salah satu reformasi terbesar dalam dunia pendidikan dasar dan menengah selama satu dekade terakhir adalah, penerapan Sistim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang sekarang lebih dikenal SPMB (Sistim Penerimaan Murid Baru).

Sistim ini awalnya dirancang dengan bertumpu pada batasan geografis atau zonasi. Namun, setiap kali musim SPMB tiba, batasan jarak tersebut kerap kali memicu manipulasi administratif yang memprihatinkan, di mana orang tua berbondong-bondong menyiasati domisili pada Kartu Keluarga (KK), demi meloloskan anak mereka ke sekolah tertentu.

Fenomena “alamat palsu” ini memicu pertanyaan besar: Apakah mungkin sistim ini diubah dengan membebaskan anak dan orang tua memilih sekolah secara merdeka, namun kelulusannya dikendalikan sepenuhnya oleh kuota daya tampung dan kompetensi siswa?

Siasat memindahkan nama anak ke dalam Kartu Keluarga kerabat, atau meminjam alamat warga lokal yang dekat dengan sekolah incaran, sebenarnya adalah respon keputusasaan terhadap sistim yang mematikan hak pilih. Jika regulasi SPMB diubah dengan mengasumsikan bahwa setiap anak bebas memilih sekolah mana pun yang mereka inginkan tanpa sekat zonasi, maka fungsi Kartu Keluarga akan bersih dari intrik kebohongan.

KK akan kembali pada fungsi aslinya, sebagai dokumen kependudukan yang jujur, bukan alat manipulasi jalur masuk sekolah. Kebebasan memilih ini memberikan keadilan psikologis bagi siswa untuk memperjuangkan mimpi mereka di sekolah yang mereka cita-citakan.

Namun, kebebasan memilih tanpa kendali tentu akan menciptakan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah yang dianggap unggul. Di sinilah peran krusial dari penerapan kuota daya tampung dan seleksi kompetensi sebagai filter utama pengganti jarak. Melalui pendekatan ini, setiap sekolah menetapkan kuota kursi yang jelas dan transparan.

Untuk mengisi kuota tersebut, siswa harus berkompetisi secara sehat menunjukkan kompetensinya, baik melalui nilai akademik, bakat non-akademik, maupun jalur afirmasi berbasis kompetensi khusus bagi masyarakat kurang mampu. Sistim ini sangat mungkin diterapkan dan jauh lebih adil, karena anak diterima berdasarkan kualitas diri dan usaha kerasnya, bukan karena faktor keberuntungan letak geografis rumahnya.

* * * * *

Penerapan sistim berbasis kompetensi dan kuota ini, juga menjadi solusi ampuh untuk menghentikan degradasi moral anak sejak dini. Pada sistim berbasis jarak yang korup, anak secara tidak langsung diajarkan bahwa, aturan hukum bisa diakali melalui manipulasi domisili KK.

Sebaliknya, jika kelulusan didasarkan pada kompetensi, anak dirangsang untuk belajar lebih giat, mengasah bakat, dan menghargai sebuah proses perjuangan yang jujur. Ketika mereka berhasil lolos masuk ke sekolah impiannya, mereka masuk dengan kepala tegak karena bangku tersebut diraih atas dasar kapasitas intelektual dan mentalitas yang teruji, bukan hasil dari sebuah kebohongan administratif.

Mengubah arah SPMB menjadi sistim yang membebaskan pilihan tetapi ketat secara kuota dan kompetensi membutuhkan komitmen sistemis yang kuat. Pemerintah harus memastikan alat ukur kompetensi yang digunakan bersifat standar, transparan, dan bebas dari intervensi “orang dalam”.

Selain itu, kuota untuk jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu yang memiliki potensi kompetensi tetap harus dikunci rapat, agar asas keadilan sosial tidak hilang. Seiring berjalannya sistim ini, pemerintah dapat secara paralel melakukan pemerataan mutu sekolah. Ketika kompetensi menjadi mata uang utama dalam SPMB, sekolah-sekolah yang awalnya sepi akan mulai bebenah meningkatkan kualitasnya agar dapat menarik minat calon murid-murid berkompetensi tinggi.

Sengkarut Kartu Keluarga dalam SPMB selama ini adalah cerminan dari kegagalan sistim yang memaksa jarak sebagai penentu takdir pendidikan. Membuka ruang kebebasan memilih bagi orang tua dan anak yang disaring melalui kuota dan kompetensi adalah, sebuah alternatif yang sangat mungkin dilaksanakan dan jauh lebih humanis.

Pendidikan tidak boleh dimulai dengan kepalsuan alamat kependudukan. Dengan mengembalikan SPMB pada jalur kompetensi yang sehat dan transparan, kita tidak hanya sedang menyaring murid-murid terbaik, tetapi juga sedang merawat integritas moral dan mendidik generasi masa depan bangsa yang jujur, tangguh, serta siap berkompetisi secara adil.

— Penulis Dosen Manajemen Pendidikan S2 Upgris Bidang Keahlian Perencanaan Pendidikan, Pengembangan SDM Pendidikan, dan Pengembangan SDM dalam Pendidikan —

The post Sengkarut Kartu Keluarga: Menyiasati Domisili dalam Sistim Penerimaan Murid Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Jumlah masyarakat dI Kabupaten Kebumen yang melakukan aktivasi IKD pun kini terus bertambah, yakni sebanyak 137.102 orang.

Kepala Disdukcapil Kebumen Jamal Darwanto mengungkapkan, penggunaan IKD di Kebumen terus naik. Bahkan saat ini sudah masuk lima besar di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, ia pun menargetkan bisa masuk tiga besar di Jateng.

“Saat ini yang melakukan aktivasi IKD sebesar 137.102 orang, dan Alhamdulillah kita sudah masuk lima besar di Jateng. Insya Allah dalam waktu dekat kita usahakan target bisa masuk tiga besar,”terang Jamal, Senin (2/6).

Menurut Jamal, jumlah wajib KTP di Kabupaten Kebumen sebanyak 1.090.419 orang. Dia mengakui banyak masyarakat belum melakukan aktivasi IKD lantaran masih belum memahami apa itu IKD dan kegunaannya.

“Jadi memang masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan apa itu IKD, apa manfaatnya, bagaimana membuatnya, karena itulah pentingnya sosialisasi,”imbuh dia.

Selain itu, Jamal juga menyebut masih banyak masyarakatbelum yakin terhadap IKD. Karena KTP yang berbentuk fisik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat merasa kalau pakai IKD,  kayak belum punya KTP. Makanya kan ketika orang itu sudah punya IKD, mereka masih tetap minta fisiknya padahal ketika sudah punya IKD tidak perlu lagi fisiknya,”ujarnya.

Tidak hanya itu, ada pula salah satu kendala terbesar ialah masih banyak masyarakat belum memiliki handphone, terutama di  pedesaan, yakni orang-orang tua yang tidak paham dunia digital.

“Misalnya dalam satu keluarga masih punya handphone-nya satu. Sedangkan IKD itu kan satu gadget, satu handphone dan satu aplikasi,”paparnya.

Saat ini baru ada beberapa lembaga yang menerima IKD, seperti bank, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut tentunya kian membuat warga belum melihat pentingnya IKD. “Masih banyak lembaga-lembaga pelayanan lain juga masih belum menerima IKD,”ujarnya.

Untuk mendongkrak capaian IKD, pihaknya berupaya untuk meminta kepada masyarakat yang membuat atau pun mencetak KTP, KK, akta dan dokumen kependudukan lainnya agar mau melakukan aktivasi IKD.

“Terus kemudian kita juga sering membuka outlet-outlet layanan ke desa-desa. Lalu bekerja sama juga dengan OPD lain kalau mereka punya kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Nah, itu kita juga ikut serta membuka layanan di situ,”jelasnya.

Jamal menyatakan,  saat ini sudah ada 281 desa bisa memberikan layanan adminduk termasuk di dalamnya membantu aktivasi IKD. Pada akhir tahun 2025 pihaknya menargetkan seluruh desa dan kelurahan mampu memberikan layanan adminduk.

Jamal pun terus mengajak masyarakat agar segera melakukan aktivasi IKD, karena dengan IKD lebih simpel dan mudah digunakan, lebih aman, aksesnya lebih merata, dan lebih hemat waktu dalam penggunaannya.

Bagi yang belum punya IKD, masyarakat bisa daftar secara mandiri dengan mengunduh IKD di Play Store.

Komper Wardopo

The post Identitas Kependudukan Digital di Kebumen Capai 137.000 appeared first on SuaraBaru.id.

Dialog yang mengusung tema Pendataan Keluarga 2021 “Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga” ini menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Dinas P3AP2KB Elliya Hidayah, SIP, MM, Penyuluh KB Kecamatan Talang Ma’aroh, dan Kader Desa Kaligayam, Kecamatan Talang Solikhati. Tujuan dari talkshow ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar siap berpartisipasi dalam pendataan keluarga di tahun 2021.

Menurut Elliya Hidayah Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Pembangunan Keluarga, data Kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data Anggota Keluarga. Pendataan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. “Kegiatan ini  dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah,” jelasnya.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya. Mengenai sasaran pendataan, Elliya menyebutkan keluarga yang didata haruslah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan atau jika kurang maka dipastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Ditambahkan, target KK yang akan didata se Kabupaten Tegal sebanyak 447.594 KK dan petugas pendata sebanyak 3.672 orang.

Elliya berpesan kepada masyarakat hendaknya menyiapkan beberapa data jika petugas datang untuk melakukan survey. Data yang dimaksud adalah Data Kependudukan yang meliputi nama anggota keluarga, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pekerjaan, dan Pendidikan. Juga  Data Keluarga Berencana meliputi jumlah anak, jumlah anak yang diinginkan, status dan usia kehamilan, jenis alat kontrasepsi yang dipakai, dan tempat pelayanan KB. Selain itu  juga  Data Pembangunan Keluarga seperti buku nikah, frekuensi makan, tentang keikutsertaan anggota keluarga dalam lingkungan, kondisi rumah, sumber air dan penerangan, bahan bakar memasak, dll.

Dalam dialog tersebut, Penyuluh KB Ma’aroh memaparkan tentang kader yang akan ditugaskan sebagai pendata. Kader pendata terdiri dari Kader KB, Kader Posyandu, dan Kader PKK. Menurutnya, para kader rata-rata sudah menyelesaikan pelatihan kader pendata yang ada. Pelatihan sudah dilakukan sejak tanggal 10 Maret 2021, tujuannya agar para kader paham apa yang harus didata dan apa yang harus dilakukan saat pendataan.

“Kita melakukan orientasi di tingkat kecamatan dulu untuk melatih supervisor. Jadi masing-masing desa itu ada 1 orang supervisor. Sedangkan untuk kader pendatanya itu akan berbeda-beda di masing-masing desa tergantung dari jumlah kader yang ada dan dilihat dari KK yang ada di desa tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Solikhati sebagai salah satu kader Pendata Desa Kaligayam, Kecamatan Talang mengatakan, selain pendataan, petugas juga bisa memberikan edukasi melalui kegiatan ini. Melalui pendataan, kader bisa mengetahui ibu yang mengikuti KB. Bagi yang tidak mau KB maupun ibu-ibu yang baru melahirkan harus diedukasi untuk ber-KB. Tidak hanya KB, apabila ada bayi yang kurang gizi atau gizi buruk, kader Posyandu juga bisa memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
Arif Rahman

The post Pendataan Keluarga di Kabupaten Tegal Dimulai Besok appeared first on SuaraBaru.id.