“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang berlangsung di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta pada Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan.

Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif.

Ning S

The post KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya pada kegiatan Peningkatan Keilmuan dan Pengetahuan tentang Pelayanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terhadap pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan di AHU Online di Sekretariat INI/IPPAT Kabupaten Tegal, Selasa (2/9/2025).

Pendirian badan hukum ini dipandang sebagai wujud kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945, sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pengayoman.

Dalam paparannya Heni menyampaikan apresiasi Pengda Kabupaten Tegal yang telah menginisasi kegiatan ini agar seluruh Notaris dan ALB memiliki persepsi yang utuh terhadap regulasi pelayanan Administrasi Hukum Umum khususnya yang berkaitan dengan layanan pengadministrasian Yayasan dan Perkumpulan.

“Notaris sebagai pejabat umum sekaligus ahli hukum perlu memberi penyuluhan mengenai tugas dan fungsi Badan Hukum termasuk Yayasan dan Perkumpulan kepada Masyarakat,” tegas Kakanwil yang pada kesempatan itu didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Ia mengingatkan, Notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Selain itu, yayasan dan perkumpulan wajib mengidentifikasi serta menetapkan pemilik manfaat (beneficial ownership) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam menjalankan tugas, notaris diingatkan untuk selalu bertindak jujur, mandiri, teliti, dan tidak berpihak agar setiap akta yang dibuat memberikan kepastian hukum serta menghindarkan potensi sengketa.

Hadir sebagai narasumber dari Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal AHU, Andi Taleting Langi yang membahas layanan pada sistem administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha serta permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

“Notaris agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan, kita tidak tahu permasalahan apa kedepannya, diharapkan notaris tetap berpegang pada aturan yang ada,” ujar Andi.

Selain Direktur Badan Usaha, hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pelayanan AHU Kemenkum Jateng, Deni Kristiawan, yang menyampaikan layanan pada Kantor Wilayah Kemenkum Jateng.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng: Notaris Berperan Penting Menjamin Kepastian Hukum Yayasan dan Perkumpulan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) tentang Sinergi dalam Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran di Hotel Patra Semarang, Rabu (19/10/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PB IDI dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, Ketua IDI Wilayah Jateng dr. Djoko Handoyo, Sp.B., Sp.B(K) Onk, sejumlah PJU Polda Jateng dan seluruh Kapolres yang menyertakan para penyidik di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Luthfi menyampaikan, sinergitas Polda Jateng dan IDI selama ini telah terjalin dengan baik, diantaranya dalam bentuk penanganan pandemi Covid-19 yang mendapat apresiasi dan penghargaan dari Presiden RI Jokowi karena telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5,44 persen.

Luthfi menjelaskan MoU yang terjalin ini dalam rangka meningkatkan kerja sama pihak kepolisian dengan IDI wilayah Propinsi Jawa Tengah, serta di seluruh Kabupaten dan Kota di Jateng.

“Selain melakukan penandatanganan MoU, juga digelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Scientific Problem Solving terkait kegiatan kepolisian antara pengurus IDI dengan Polda Jateng,” ujar Luthfi.

Menurutnya, Scientific Problem Solving tersebut untuk memberikan terang perkara terkait penanganan yang menyangkut alat bukti, keterangan ahli, surat dan lainnya terkait profesi kedokteran. Selain itu juga dibahas mengenai kerja sama untuk menentukan langkah hukum apabila dalam profesi kedokteran terdapat dugaan kegiatan malpraktek.

“Kedepan diharapkan profesi kedokteran dan kepolisian dapat bersinergi secara bersama tanpa adanya unsur melawan hukum dalam melayani masyarakat, terutama dalam penanganan pasien,” tutur Luthfi.

Ketua Umum PB IDI dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT mengapresiasi MoU yang terjalin antara IDI Wilayah Jateng dengan Polda Jateng tersebut.

Diungkapkan bahwa MoU ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dibuat sebelumnya di tingkat nasional antara pengurus besar IDI dengan Kapolri.

“MOU tersebut merupakan upaya untuk menyelaraskan proses-proses hukum dalam aspek pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Dirinya menganggap MoU ini sangat penting karena anggota IDI dalam memberikan pelayanan kesehatan memerlukan adanya upaya perlindungan hukum, sehingga bisa bekerja dengan baik sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami juga mengucap terimakasih pada Polri yang selama pandemi Covid-19 kemarin berperan luar biasa dalam penanganannya. Bukan hanya vaksinasi saja, namun juga menyelenggarakan edukasi dan mengurangi hoax yang beredar di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post MoU dengan IDI, Polda Jateng Beri Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Dokter dan Pasien appeared first on SuaraBaru.id.