Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pekalongan, Dr KH Moch Machrus Abdullah, Lc, MSi, menjelaskan bahwa, program ini merupakan hasil kerja sama PCNU dengan perusahaan penyedia SPKLU yang berkantor pusat di Jakarta. Di mana, PCNU Kota Pekalongan mendapat kepercayaan sebagai mitra untuk pengembangan fasilitas pengisian daya mobil listrik di Jawa Tengah.

“Alhamdulillah PCNU sudah bekerja sama dengan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik. PCNU langsung ditunjuk perusahaan dari Jakarta. Mobil listriknya, insyaallah namanya Vinplus, sudah masuk ke Indonesia dan Jawa Tengah dipercaya untuk menjalin kerja sama ini,” ujar KH. Moch Machrus usai Apel Akbar Satu Abad NU di Halaman Aswaja Kota Pekalongan, Senin (05/01/2026).

Ia menyebut, saat ini, sudah sekitar delapan SPKLU dipasang di Kota Pekalongan. Pilot project utama berada di depan Gedung PCNU Kota Pekalongan. Sejumlah titik lain yang telah dilengkapi fasilitas serupa antara lain Masjid Syuhada, Masjid Pringlangu Syafi’akrom, Masjid Al-Fairus, serta beberapa lokasi lain yang terus menyusul.

“Program ini juga disosialisasikan hingga tingkat MWC, ranting, dan warga NU yang memiliki lokasi layak dipasang SPKLU,”terangnya.

Menurutnya, keberadaan SPKLU tidak hanya mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi NU.

“Kerja sama ini juga membawa manfaat karena hasil sewanya bisa membantu kebutuhan PCNU dan fasilitas yang menggunakan SPKLU tersebut,” ungkapnya.

Untuk teknis pengisian daya, satu kali charging membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dengan jarak tempuh 400–500 kilometer. Saat ini fasilitas SPKLU baru diperuntukkan bagi kendaraan mobil listrik, sementara pengisian motor listrik belum tersedia.

“Kehadiran SPKLU menjadi bukti nyata dukungan warga NU terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan,”pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Dukung Perkembangan Kendaraan Listrik, PCNU Kota Pekalongan Hadirkan SPKLU appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil evaluasi gubernur, terungkap bahwa terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini mencakup konsistensi proses penyusunan anggaran mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan layanan publik yang berkualitas.

“Selain itu, peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, serta prioritas penggunaan kendaraan listrik juga menjadi fokus dalam evaluasi ini,” katanya usai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (4/12/2023).

Lani menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riel dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perhatian khusus juga akan diberikan pada penggunaan kendaraan listrik bermotor sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. “Kami Pemkab Batang akan melakukan identifikasi dan langkah-langkah khususnya berkaitan penyiapan payung hukum dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya,” terangnya.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi alokasi Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) guna memastikan kelangsungan kewajiban keuangan pada tahun-tahun mendatang.

“Rapat Paripurna ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang diusulkan Pj Bupati Batang ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Batang secara keseluruhan. “Saya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam rapat Parpurna DPRD tersebut, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyoroti pentingnya penyertaan modal yang efektif dan akuntabel untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan untuk penyertaan modal hanya diberikan kepada badan usaha yang menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi laba yang signifikan.

Lani juga mengatakan, bahwa Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD pada tanggal 30 November 2023 lalu, yang membahas hasil Evaluasi Gubernur terkait dengan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Hasil pembahasan tersebut telah menghasilkan struktur APBD yang akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup, Pendapatan sebesar Rp 1.902.452.411.838, Belanja sebesar Rp 1.956.534.612.233, dengan defisit sebesar Rp54.082.200.395,00. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 61.582.200.395, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 7,5 miliar.

“Surplus pembiayaan sebesar Rp 54.082.200.395 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Beri Perhatian Khusus Penggunaan Kendaraan Listrik appeared first on SuaraBaru.id.

Sementara, insentif untuk mobil listrik belum ditentukan besaran pastinya, namun pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada pembelian 35.900 unit mobil listrik dan 138 bus listrik. Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pemberian insentif yang hanya ditujukan bagi produsen yang telah mendaftarkan jenis kendaran listrik yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%. Insentif ini direncanakan mulai berlaku pada 20 Maret 2023 hingga 30 Desember 2023.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik pemberian insentif ini untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dan menumbuhkan industri kendaraan listrik dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, dan mengurangi laju permintaan BBM.

Baca Juga: IESR Luncurkan Indonesia Electric Vehicles Outlook 2023 Pertama Kali

Namun untuk mendorong adopsi kendaraan listrik yang lebih agresif dan menjamin efektivitas insentif diperlukan sejumlah reformasi kebijakan, diantaranya pengurangan subsidi BBM dan kebijakan untuk menghentikan secara bertahap (phase-out) kendaraan BBM, mulai dari kendaraan penumpang (passenger car) sebelum 2045, dan motor konvensional.

IESR memandang, meskipun reformasi kebijakan tersebut bukan kebijakan populis, tapi perlu diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan yang dalam
penggunaan kendaraan listrik juga merupakan strategi untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), dengan target adopsi kendaraan listrik roda dua dan roda tiga mencapai 13 juta unit, dan kendaraan listrik roda empat sebanyak 2 juta unit pada 2030.

“Pemberian insentif ini merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan permintaan kendaraan listrik. Dengan adanya persyaratan TKDN 40%, dapat mendorong investasi di sisi manufaktur dan rantai pasok komponen kendaraan listrik,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/3/2023).

Baca Juga: IESR Menyebut, Insentif Kendaraan Listrik Lebih Difokuskan Roda Dua

“Diharapkan dengan ini dapat tercapai skala keekonomian produksi kendaraan listrik dan mendorong kompetisi yang bisa berdampak pada penurunan harga kendaraan listrik, sehingga mendongkrak adopsi kendaraan listrik lebih banyak lagi,” tambah Fabby.

Fabby mengatakan, adanya insentif konversi ke motor listrik diharapkan dapat membangun kapasitas teknisi dan bengkel konversi, serta menarik minat pelaku usaha untuk mengusahakan proses konversi dengan skala yang lebih besar.

“Temuan IESR, terdapat 6 juta unit motor konvensional per tahun dapat dikonversi ke motor listrik pada 2030. Untuk itu diperlukan ratusan bengkel konversi tersertifikasi, teknisi terampil untuk mengerjakan ini. Dukungan rantai pasok baterai, motor listrik, dan komponen lainnya sangat perlu, sehingga biaya konversi semakin terjangkau oleh masyarakat,” jelas Fabby.

Baca Juga: Antisipasi Krisis Energi, IESR Luncurkan IETO 2023

The post Efektivitas Insentif Kendaraan Listrik Butuh Dukungan Pemerintah, untuk Mereformasi Kebijakan appeared first on SuaraBaru.id.

Di Indonesia, selain pemanfaatan bahan bakar nabati, elektrifikasi kendaraan dapat memangkas 23% emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari sektor transportasi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang pembangunan ekosistem kendaraan listrik mutlak dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengadopsi kendaraan listrik, mempercepat pemerataan infrastruktur dan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri.

IESR dalam laporan Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023 mencatat ketergantungan terhadap impor bahan bakar telah memicu terjadinya inflasi pada akhir tahun 2022, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Konsumsi BBM meningkat rata-rata 1,2 juta kiloliter per tahun antara 2015 dan 2020.

“Kenaikan nilai impor BBM menyebabkan devisa tergerus, melemahnya nilai tukar dan memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM, yang berdampak pada inflasi. Karena penyesuaian harga BBM tidak populer secara politik dan berdampak pada daya beli masyarakat, lazimnya pemerintah menjadikan ini sebagai pilihan terakhir dan untuk menutupi selisih harga jual dan biaya pengadaan BBM,” jelas Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Selasa (21/2/2023).

“Subsidi yang diberikan oleh pemerintah menggerus kapasitas fiskal APBN. Berbagai dampak ini bisa dihindari jika impor BBM dipangkas drastis. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mensubstitusi kendaraan motor berbahan bakar minyak,” imbuhnya.

Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, kendaraan listrik lebih baik dalam menekan emisi dan rendah biaya operasional. Analisis IESR menunjukkan kendaraan listrik mengeluarkan emisi 7% lebih sedikit dan biaya operasional per km-nya 14% lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Hanya saja, karena ketersediaan model kendaraan listrik yang terbatas, infrastruktur yang minim, serta investasi awal yang tinggi, membuat masyarakat enggan beralih ke kendaraan listrik.

Menurut Ilham R F Surya, Peneliti Kebijakan Lingkungan, IESR yang juga merupakan salah satu penulis IEVO 2023 mengungkapkan, Pemerintah perlu melihat aspek pasokan (supply) dari industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan tidak hanya permintaan (demand) masyarakat saja. Insentif potongan pajak bagi mobil listrik dan Rp7 juta bagi motor listrik sudah tepat, namun eligibilitas merek (brand) mobil/motor apa saja yang bisa menjadi penerima insentif harus diperhatikan.

“Pemberian insentif ini harus dikaitkan dengan pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hanya brand dengan kandungan TKDN tertentu yang boleh memperoleh insentif tersebut,” ujarnya.

Ilham melihat bahwa konversi motor listrik dapat menjadi alternatif lain elektrifikasi dengan harga yang lebih murah. Selain itu, konversi motor juga menjadi sarana peremajaan motor-motor yang lebih tua.

Upaya pemerintah untuk memenuhi target pengurangan emisi GRK dalam Nationally Determined Contribution (NDC) melalui total 15 juta kendaraan listrik pada 2030 terlihat dari tersedianya kebijakan fiskal dan nonfiskal. Namun, kebijakan fiskalnya masih berfokus pada sisi permintaan. Peluang adopsi perusahaan transportasi berbasis aplikasi dan logistik yang masif diharapkan dapat memicu berkembangnya industri kendaraan listrik di Indonesia.

“Saat ini industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir belum terintegrasi secara penuh. Beberapa proyek hilirisasi seperti produksi baterai baru akan berjalan setidaknya 2025/2026. Saat ini fokus pemerintah sebaiknya diarahkan ke percepatan berjalannya proyek hilirisasi tersebut dan meyakinkan investor untuk melaksanakan komitmen investasi yang sudah banyak,” kata Pintoko Aji, salah satu penulis IEVO 2023 dan Peneliti Energi Terbarukan, IESR.

Ditinjau dari infrastruktur kendaraan listrik, IESR menilai meski instalasinya meningkat 200% dibandingkan 2021, namun lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum tersebar merata. 88% SPKLU masih terkonsentrasi di Jakarta dan Bali. Selain itu, pemanfaatan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) masih belum standar dan hanya berlaku untuk merek tertentu.

Pemerintah perlu mempermudah investasi SPKLU salah satunya adalah mengubah kewajiban pemasangan 3 jenis port berbeda di tiap unit SPKLU yang tercantum di Permen ESDM No. 13/2020. Kewajiban adanya 3 port membuat biaya investasi membengkak sampai Rp750 juta-1,5 miliar per SPKLU. Padahal tidak semua lokasi memerlukan 3 jenis port sekaligus. Jika tidak ada kewajiban tersebut, maka dengan nilai investasi yang sama, jumlah SPKLU yang dibangun bisa 3-4 kali lebih banyak.

Standarisasi SPBKLU dapat dimulai dari motor listrik berkapasitas baterai 1,2 kWh atau 1,44 kWh yang saat ini menguasai 79% motor listrik di pasaran, sehingga tidak terlalu menyulitkan manufaktur. Selanjutnya, pemerintah perlu juga melakukan standarisasi bentuk dan ukuran baterai hingga konfigurasi elektrik di dalamnya.

Menyoal elektrifikasi transportasi laut dan udara, Pintoko menjelaskan penggunaan baterai pada kapal maupun pesawat memiliki tantangan pada densitas energi baterai yang membuatnya lebih besar dan lebih berat sehingga mengurangi ruang kargo kapal maupun jatah muatan (payload) pesawat. Hal ini membuat elektrifikasi kendaraan udara maupun laut sementara ini praktis digunakan hanya untuk skala kecil dengan jarak tempuh yang dekat.

IEVO 2023 merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan aturan industri hulu dan hilir untuk mengurangi harga kendaraan listrik, membuat aturan untuk mengantisipasi limbah baterai, meningkatkan minat dari lembaga keuangan untuk pembiayaan kendaraan listrik, serta mempromosikan penggunaan kendaraan listrik.

Ning Suparningsih

The post IEVO 2023: Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Laporan ini membahas status perkembangan kendaraan listrik untuk penumpang dan ekosistem pendukung pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. IESR memandang mitigasi perubahan iklim dengan penurunan emisi yang signifikan dari sektor transportasi dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dengan mengadopsi kendaraan listrik.

“Pemerintah telah memasukkan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu rencana aksi mitigasi yang termuat dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Namun, target yang ditetapkan masih belum sejalan dengan persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan temperatur bumi 1,5 derajat Celcius pada 2050. Menurut studi IESR untuk mencapai bebas emisi pada 2050, jumlah kendaraan roda dua dan roda empat listrik harus mencapai 110 juta unit di 2030,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Untuk mencapai target tersebut perlu upaya akselerasi melalui dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal. Sejak 2019, pemerintah tengah gencar mendorong pengembangan industri dan penggunaan kendaraan listrik tetapi pada saat yang sama sejumlah kebijakan yang pro energi fossil masih diberlakukan yang membuat adopsi kendaraan listrik kurang optimal.

Misalnya kebijakan pemerintah tetap mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) dan memperpanjang penjualan bahan bakar dengan standar Euro II. Berbagai kebijakan ini membuat daya tarik konsumen mengakuisisi kendaraan listrik menurun dan juga keuntungan dari nilai penghematan biaya bahan bakar menjadi berkurang.

“Ketergantungan akan bahan bakar fosil dalam sistem energi kita terutama sektor transportasi membuat sektor energi kita rentan terhadap gejolak harga. Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fossil dalam sektor transportasi melalui kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Akan tetapi, masih sulitnya menemukan infrastruktur pengisian listrik, harga pembelian yang mahal, dan performa serta model yang terbatas menjadi halangan utama adopsi KBLBB oleh konsumen. Berbagai halangan ini yang perlu diselesaikan oleh pemerintah,” ungkap Faris Adnan, penulis IEVO yang juga peneliti Sistem Ketenagalistrikan, IESR.

Temuan IESR menunjukan pada 2022, adopsi motor listrik naik lima kali lipat dari 5.748 unit pada 2021 menjadi 25.782 unit. Selain itu, adopsi mobil listrik meningkat hampir empat kali lipat dari 2.012 unit pada 2021 menjadi 7.679 unit pada 2022. Kenaikan ini didorong oleh adanya promosi kendaraan listrik lewat acara G20 yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan resmi delegasi.

“Meski ada kenaikan, namun jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Populasi motor listrik baru 0,2% dari total motor di Indonesia. Sementara mobil listrik baru mencapai 0,4%. Oleh karena itu agar KBLBB dapat lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat, beberapa instrumen kebijakan tambahan yang tepat sasaran diperlukan,” kata Faris.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kombinasi insentif untuk produsen dan penciptaan pasar untuk mempercepat skala keekonomian kendaraan listrik, khususnya kendaraan listrik roda dua yang punya potensi pasar besar.

Untuk itu IESR merekomendasikan pemerintah mendorong implementasi instruksi Presiden untuk pembelian kendaraan listrik oleh instansi pemerintah dan BUMN, dan mendorong adopsi oleh bisnis ride hailing (layanan transportasi berbasis aplikasi) dan logistik untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik oleh pasar dalam 2-3 tahun ke depan.

Selain itu, untuk mendapatkan manfaat penurunan emisi GRK dan lingkungan yang lebih besar maka peningkatan bauran pembangkit energi baru terbarukan di sistem kelistrikan juga diperlukan agar emisi yang dihasilkan KBLBB menjadi lebih rendah daripada emisi dari kendaraan motor bakar.

“Kajian IESR menunjukan bahwa manfaat emisi baru akan didapatkan jika bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan PLN di atas 20%,” lanjut Faris

Sebagai upaya mendorong akselerasi kendaraan listrik di Indonesia dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan terkait dan mempercepat langkah Indonesia untuk melakukan transisi energi, IESR akan menggelar peluncuran dan diskusi Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023, pada 21 Februari 2023, pukul 09:30 – 12:00 WIB secara online melalui Zoom Conference + livestream Youtube (IESR).

Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Tory Darmantoro, Director of Business Development Strategy & Special Projects Grab Indonesia, Rivana Mezaya, Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito, dan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Ning Suparningsih

The post IESR Luncurkan Indonesia Electric Vehicles Outlook 2023 Pertama Kali appeared first on SuaraBaru.id.

Rinciannya adalah Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, Rp 8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik yang baru, dan Rp 5 juta untuk motor yang dikonversi menjadi motor listrik.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, pemberian insentif kendaraan listrik lebih baik difokuskan pada pembelian kendaraan listrik roda dua, konversi kendaraan roda dua menjadi kendaraan listrik roda dua dan elektrifikasi transportasi publik.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menilai, saat ini belum tepat untuk menggelontorkan insentif dalam pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikannya dalam acara Pojok Energi “Insentif Jumbo Kendaraan Listrik” yang dilaksanakan oleh IESR, Selasa (20/12/2022), diantaranya kapasitas fiskal yang terbatas, serta kebutuhan anggaran yang cukup besar bagi aktivitas lain dalam rangka mendukung transisi energi berkeadilan, seperti mengembangkan energi terbarukan dan memastikan kualitas akses listrik di daerah tertinggal.

Fabby mengatakan, dengan pertimbangan tersebut, pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan insentif terhadap pembelian kendaraan listrik roda dua, sehingga meningkatkan permintaan kendaraan listrik dan mencapai target 13 juta motor listrik di 2030.

“Pemberian insentif untuk motor jauh lebih tepat dibandingkan mobil, kita juga mendukung elektrifikasi transportasi umum seperti bus listrik. Apabila hal ini direalisasikan tidak saja mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga mengurangi kemacetan dan penurunan emisi,” terang Fabby.

Menurut Fabby, pemberian insentif untuk pembelian motor listrik akan menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan motor tidak hanya sebagai sarana transportasi, melainkan juga salah satu sumber mata pencaharian terutama di daerah perkotaan.

Sementara, insentif terhadap pengadaan bus hingga angkutan kecil di perkotaan berbasis listrik akan mendukung terciptanya transportasi publik rendah emisi.

Peneliti Muda Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi IESR, Faris Adnan menyebut, Pemerintah Indonesia bisa berkaca dari pengalaman India yang memberikan insentif kendaraan listrik melalui skema The Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME). Di dalam skema tersebut, insentif bus lebih besar dibandingkan mobil pribadi.

“Apabila kita membahas mobilitas di perkotaan (urban mobility), terdapat kerangka Avoid (hindari), Shift (alihkan), Improve (tingkatkan),” ujarnya.

Dengan framework (kerangka) tersebut, selain menggunakan kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi, pemerintah bisa membangun transit oriented city (kota yang ramah pejalan kaki dan transportasi publik) dan menggunakan transportasi umum berbasis listrik.

“Dari pengalaman yang sudah ada, hanya menggunakan framework avoid dan shift tersebut bisa menurunkan emisi antara 40-60%. Untuk itu, transportasi umum perlu disubsidi,” kata Faris.

Selain itu, IESR mendukung pemerintah apabila penyaluran insentif dilakukan untuk proses konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik.

Dijelaskan, proses konversi terutama perlu dilakukan pada kendaraan berusia 6-7 tahun dengan kondisi badan motor yang bagus, sehingga yang perlu diganti hanya mesinnya dan pemasangan baterai. Dengan asumsi motor yang dikonversi adalah yang sudah melewati usia 10 tahun, diperkirakan ada 6 juta motor per tahun yang siap di konversi.

Berdasarkan survei yang dilakukan IESR, tarif konversi kendaraan listrik roda dua termurah ada di angka Rp10 juta dan termahal Rp30 juta dengan kisaran rata-rata di rentang Rp15 juta-Rp23 juta.

Survei IESR juga menunjukkan keinginan untuk membayar (willingness to pay) masyarakat Indonesia untuk mengonversi kendaraan konvensional menjadi motor listrik ada di kisaran Rp5 juta-Rp8 juta per unit.

Untuk itu, pemerintah harus memikirkan skema tambahan untuk membuat konversi motor listrik menjadi lebih murah.

“Dengan adanya insentif, anggaplah kita bisa memangkas Rp5 juta sehingga harga rata-rata konversi kendaraan listrik dari Rp15 juta-23 juta menjadi di rentang Rp 10 juta-Rp 18 juta untuk motor listrik yang menggunakan sistem penggantian baterai,” tambahnya.

“Jika pada sistem yang tidak perlu membeli baterai, maka harganya dapat dikurangi lagi sebesar Rp 6 juta-Rp 8 juta. Dengan begitu, harga konversi motor listrik tanpa pembelian baterai bisa menjadi Rp4 juta-Rp10 juta, yang berarti sudah masuk dalam angka willingnes to pay masyarakat,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post IESR Menyebut, Insentif Kendaraan Listrik Lebih Difokuskan Roda Dua appeared first on SuaraBaru.id.

PADA era industri 4.0, tentu saja sudah banyak disaksikan masyarakat mengenai perkembangan teknologi. Baik dalam teknologi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun teknologi yang bersifat khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Perkembangan teknologi saat ini tentu saja diimbangi dengan peningkatan kemampuan IPTEK masyarakat untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut.

Teknologi yang canggih tentu dibuat dengan maksud untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya. Namun, berkembangnya teknologi saat ini tidak dibarengi dengan pelestarian alam.

Contohnya saja kendaraan bermotor yang banyak digunakan saat ini. Kendaraan-kendaraan tersebut masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang kita ketahui merupakan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan.

Selain itu, Kendaraan bermotor yang masih menggunakan bensin juga membuang polusi ke udara berupa asap walaupun sudah ada filter pada pembuangan asapnya.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor tenaga listrik.

Keuntungan penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik adalah berkurangnya polusi udara dan meminimalisir penggunaan bensin yang merusak alam. Dengan keuntungan tersebut kita juga bisa mengurangi penyebab terjadinya Global Warming.

Teknologi yang digunakan dalam kendaraan bermotor tenaga listrik ini, tentu saja baterai yang bisa di charge dimanapun. Selain dari segi pelestarian alam, penggunaan teknologi inipun akan berakibat ganda pada peningkatan devisa negara.

Jika, diadakan kerja sama antara perusahaan pembuatan teknologi tersebut dengan perusahaan listrik negara (PLN). Dengan adanya kerjasama tersebut, pendapatan negara akan meningkat pesat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain bisa diisi dengan cara pengisian daya menggunakan arus listrik langsung, pengisian daya melalui panel surya juga penting untuk diberikan.

Pengisian daya melalui panel surya akan sangat penting jika hendak bepergian jauh menuju tempat yang jarang ada tempat pengisian daya menggunakan arus listrik langsung.

Dengan penambahan teknologi ini, tentu saja akan mengurangi kekhawatiran pengguna kendaraan akan kehabisan tenaga pada saat menggunakan kendaraan.

Salah satu perwujudan penggunaan kendaraan bertenaga listrik, adalah rencana kerja sama dari salah satu aplikasi ojek online yang biasa kita gunakan yakni Gojek yang bekerja sama dengan Gogoro agar semua pengendara Gojek menggunakan kendaraan listrik.

Kerja sama tersebut merupakan kerja sama yang sangat inovatif, kreatif, dan positif. Sangat diharapkan nantinya kerja sama tersebut dapat terwujud.

Namun perlu diperhatikan, dalam mewujudkan rencana penggunaan kendaraan tenaga listrik untuk menggantikan kendaraan tenaga bensin akan memerlukan waktu yang lama.

Karena, penelitian yang harus diadakan tidak hanya mengenai material yang akan digunakan dalam pembuatan baterai itu sendiri melainkan juga apakah akan berhasil untuk digunakan atau tidak.

Karena tentu saja  dalam pembuatan baterai kendaraan listrik tidak mungkin berjalan secara lancar, pasti akan ada hambatan yang akan terjadi seperti Overheat jika digunakan dalam waktu yang lama.

Selain penelitian lebih lanjut mengenai pembuatan baterai, perlu juga diperhatikan mengenai bagaimana desain yang akan digunakan nantinya untuk panel surya yang akan ditambahkan dalam kendaraan listrik ini.

Karena tentu saja masyarakat juga akan tetap melihat keindahan bentuk dari produk yang nantinya akan mereka pakai. Masyarakat pada era sekarang lebih menyukai produk yang ringan dan tipis namun kuat serta terlihat berkilauan.

Masyarakat juga mempertimbangkan dari segi teknologi lain yang digunakan dalam kendaraan listrik tersebut seperti penggunaan pilot otomatis dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk bisa menciptakan teknologi tersebut sehingga akan lebih murah harganya nanti ketika akan dipasarkan kepada masyarakat.

Caranya adalah dengan menggunakan mahasiswa bidang teknik untuk berkolaborasi satu sama lain khususnya teknik mesin, industri, elektro, dan kimia. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran untuk menyokong mahasiswa untuk menyalurkan ide-ide tersebut dalam sebuah event besar yang dibiayai penuh oleh pemerintah.

Lalu, fungsi perusahaan disini adalah sebagai penilai produk yang telah dihasilkan mahasiswa dan nantinya memutuskan apakah akan mengambil produk tersebut yang akhirnya akan dipasarkan pada masyarakat atau tidak.

Langkah ini bertujuan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara lain. Dengan tujuan itu, tentu saja pengadaan kendaraan listrik ini sangat penting dan wajib diutamakan karena banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pengadaan tersebut.

Mohammad Fawwazi Sya’bani, Mahasiswa Teknik Industri, FTI Universitas Islam Sultan Agung dan Meilan Arsanti, M.Pd.Dosen FKIP Universitas Islam Sultan Agung

The post Pentingnya Kendaraan Listrik di Tahun 2030 appeared first on SuaraBaru.id.