Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka kemiskinan sebenarnya turun 370 orang. “Namun, dibandingkan 2023, jumlahnya naik walau persentasenya sedikit menurun,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

BPS menetapkan garis kemiskinan 2024 sebesar Rp550.075 per kapita per bulan, naik 5,6 persen dari Rp520.830 pada 2023. Artinya, siapa pun yang pengeluarannya di bawah angka tersebut otomatis masuk kategori miskin.

“Karena dihitung per kapita, kalau dalam satu keluarga ada empat orang, maka batas garis kemiskinan dikalikan empat,” tambah Eko.

Data BPS juga mengungkap tren yang kurang menggembirakan pada dua indikator kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 0,99 menjadi 1,02, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,22 menjadi 0,24. Ini berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan makin jauh, dan ketimpangan antarpenduduk miskin semakin lebar.

Masih Terendah di Eks-Karesidenan Pati

Meski jumlah penduduk miskin naik, Kudus tetap menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di wilayah eks-Karesidenan Pati. Secara tren, tingkat kemiskinan Kudus terus menurun sejak 2020, kecuali pada masa pandemi Covid-19 yang sempat memicu lonjakan.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Kudus bersama BPS meluncurkan program “Satu Data, Satu Kata”. Tujuannya, membangun sistem data terintegrasi dari tingkat desa hingga organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan pentingnya validitas data. “Satu data menggambarkan integrasi, satu kata artinya Kudus menyuarakan angka yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui program ini, informasi penting seperti angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga daftar penerima bantuan sosial PKH, BPNT, dan BLT akan dibuka secara transparan dan mudah diakses publik.

“Dengan satu data satu kata ini, tentu program untuk pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah,” tandas Sam’ani.

Ali Bustomi

The post Pengeluaran di Bawah Rp550 Ribu? Anda Baru Masuk Kategori Miskin Versi BPS Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan data yang valid dan seragam di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Satu data menggambarkan integrasi, satu kata artinya Kudus menyuarakan angka yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sam’ani saat bersilaturahmi ke Kantor BPS Kudus, didampingi Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, Selasa (5/8/2025).

Melalui inisiatif ini, Pemkab Kudus akan menghimpun seluruh data dari desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD), dalam satu sistem terintegrasi. Informasi penting seperti angka stunting, indeks pembangunan manusia (IPM), serta daftar penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT, akan disajikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Tak hanya itu, Pemkab Kudus juga akan menjalin kerja sama resmi dengan BPS melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan proses pengumpulan dan pemutakhiran data dilakukan secara seragam. Penyamaan persepsi ini mencakup indikator, metode penghitungan, hingga standar pelaporan, sehingga desa dan kecamatan dapat turut berperan aktif dalam penyusunan data.

Data hasil pemadanan dengan BPS nantinya akan diunggah ke dalam sistem aplikasi milik Pemkab Kudus, yang dirancang terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Salah satu fitur unggulan adalah pelacakan berbasis koordinat.

“Lewat sistem ini, data penerima bantuan bisa dilacak secara detail—dari lokasi hingga program yang diterima. Bahkan jika ada warga yang merasa tidak menerima, padahal terdata, bisa langsung diketahui. Ini bentuk transparansi,” jelas Sam’ani.

Pengentasan Kemiskinan

Program ini juga menjadi andalan dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data tahun 2024, angka kemiskinan tercatat di kisaran 7,23 persen, sedikit turun dari tahun sebelumnya sebesar 7,24 persen. Targetnya, angka tersebut bisa ditekan hingga 6,9 persen pada tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Bupati menyatakan bahwa pembenahan data ini penting agar seluruh intervensi sosial tepat sasaran. Ia menegaskan, bantuan sosial seharusnya mampu mendorong penerimanya naik kelas menjadi warga mandiri dan sejahtera.

“Kami ingin data yang rapi dan valid agar bantuan tidak salah sasaran. Harapannya, dalam dua tahun warga yang menerima bantuan bisa keluar dari status penerima dan hidup lebih baik,” tandasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab Kudus juga akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat desa, pendamping PKH, TKSK, PLKB, PPL, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Bupati mengakui bahwa selama ini banyak keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bantuan. Oleh sebab itu, ia menilai sudah saatnya sistem data diubah menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan bisa dipantau semua pihak.

“Data bukan sekadar angka. Tujuan statistik adalah agar masyarakat bisa memahami kondisi sosial ekonominya melalui infografis dan tahu arah kebijakan yang diambil pemerintah,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Perangi Kemiskinan, Pemkab Kudus Andalkan Program “Satu Data, Satu Kata” appeared first on SuaraBaru.id.